Pabrik Tepung Telur dan Daging Digagas, Ketahanan Pangan Diuji

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) yang dirilis pada awal 2025, rencana pembangunan pabrik pengolahan tepung telur dan daging memasuki tahap kajian akhir. Fasilitas ini diproyeksikan mulai beroperasi pada 2027. Langkah tersebut menandai pergeseran kebijakan dari sekadar pengendalian harga komoditas menjadi hilirisasi protein hewani. Tepung telur dan tepung daging adalah produk olahan yang dibuat dengan mengeringkan bahan baku lalu menggilingnya menjadi bubuk, sehingga tahan disimpan lebih lama tanpa rantai pendingin. Pemerintah menilai langkah ini krusial untuk menstabilkan pasokan ketika produksi segar berfluktuasi akibat cuaca dan siklus panen.

Urgensi Hilirisasi di Tengah Fluktuasi Harga

Di satu sisi, hilirisasi melalui pabrik tepung berpotensi menekan pemborosan pangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2024 menunjukkan konsumsi telur nasional mencapai 6,4 juta ton per tahun, namun sekitar 4,2 persen rusak dalam distribusi karena keterbatasan cold storage. Dengan mengubah kelebihan produksi menjadi tepung, nilai tambah bisa meningkat hingga 2,5 kali dibanding menjual telur segar. Selain itu, produk tepung mempermudah program bantuan pangan dan intervensi pasar saat harga melonjak. Contohnya, ketika harga telur ayam ras naik 18,7 persen year-on-year pada Maret 2025, pemerintah bisa menyerap pasokan berlebih dan menyimpannya dalam bentuk tepung untuk dilepas saat harga tinggi.

Di sisi lain, pembangunan pabrik menuntut investasi besar dan teknologi pengeringan yang belum banyak dikuasai industri dalam negeri. Proyeksi awal Kementan menyebut kebutuhan modal mencapai Rp1,2 triliun untuk satu fasilitas terpadu dengan kapasitas 10.000 ton bahan baku per tahun. Angka itu belum termasuk biaya operasional dan pengembangan sumber daya manusia. Tanpa perhitungan matang, fasilitas berisiko menjadi beban anggaran dan tidak terserap pasar karena harga tepung impor kerap lebih murah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per kuartal I-2025, likuiditas sektor perbankan masih longgar, tetapi penyaluran kredit ke sektor pertanian hanya tumbuh 5,1 persen year-on-year, lebih rendah dari pertumbuhan kredit total 9,8 persen. Artinya, pendanaan swasta untuk proyek semacam ini belum otomatis mengalir.

Pro: Efisiensi Rantai Pasok dan Stabilitas Harga

Pro utama rencana ini adalah efisiensi rantai pasok. Pabrik tepung memungkinkan pemerintah menyimpan cadangan protein hewani dalam bentuk kering, sehingga biaya logistik turun hingga 30–40 persen dibanding distribusi produk segar. Dalam kerangka ketahanan pangan, cadangan tersebut menjadi bantalan ketika sentimen pasar global bergejolak. Misalnya, ketika harga pakan jagung impor naik akibat gangguan cuaca di Amerika Serikat, produksi telur domestik melemah, dan harga di pasar tradisional ikut terkerek. Dengan adanya tepung, pasokan bisa dilepas secara bertahap tanpa memicu kepanikan konsumen.

Dari kacamata industri, pabrik ini juga berpotensi menciptakan pasar baru bagi peternak rakyat. Selama ini, peternak kecil sering terpaksa menjual telur di bawah harga pokok saat panen raya. Penyerapan oleh pabrik bisa membuat harga di tingkat peternak lebih stabil. Kementan memperkirakan, jika berjalan sesuai rencana, fasilitas ini mampu menyerap produksi dari sekitar 2.500 peternak di wilayah sekitarnya. Efek bergandanya meliputi penciptaan lapangan kerja, pengembangan transportasi berpendingin, serta tumbuhnya industri pengemasan.

Kontra: Risiko Valuasi, Teknologi, dan Serapan Pasar

Kontra terhadap rencana ini datang dari kalangan analis yang menilai proyek berisiko tinggi. Pertama, valuasi proyek belum sepenuhnya transparan. Tanpa studi kelayakan yang dipublikasikan, sulit memastikan berapa lama periode pengembalian modal. Pengalaman beberapa proyek pengolahan pangan sebelumnya menunjukkan tingkat utilisasi pabrik sering kali hanya 40–60 persen pada tiga tahun pertama, jauh di bawah asumsi awal. Jika utilisasi rendah, biaya per unit tepung menjadi mahal dan tidak kompetitif dibanding produk impor.

Kedua, teknologi pengeringan telur dan daging membutuhkan standar higienitas ketat. Kegagalan menjaga suhu dan kelembapan bisa menurunkan kualitas serta memicu penolakan dari pasar ekspor. Pemerintah belum mengumumkan mitra teknologi atau skema alih pengetahuan. Ketiga, serapan pasar dalam negeri belum teruji. Masyarakat Indonesia terbiasa mengonsumsi protein segar, sehingga tepung telur dan daging lebih cocok untuk industri makanan olahan, katering, dan program bantuan. Tanpa kepastian pembeli jangka panjang, pabrik berisiko beroperasi di bawah kapasitas.

"Hilirisasi pangan tidak cukup hanya membangun pabrik. Perlu ekosistem pasar, standar mutu, dan insentif fiskal yang konsisten. Tanpa itu, proyek bisa menjadi beban fiskal baru," ujar seorang ekonom pangan dari lembaga riset independen, dalam diskusi terbatas di Jakarta pekan lalu.

Proyeksi dan Fundamental Ekonomi

Secara fundamental, rencana pabrik tepung mencerminkan upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global. Tren inflasi pangan Indonesia per 2024 tercatat 5,8 persen year-on-year, lebih tinggi dari inflasi umum 2,6 persen. Volatilitas harga telur dan daging menjadi penyumbang utama. Jika pabrik beroperasi optimal, gejolak harga diharapkan mereda dan indeks ketahanan pangan membaik. Namun, proyeksi tersebut sangat bergantung pada eksekusi, disiplin anggaran, dan koordinasi lintas kementerian.

Dari sisi portofolio kebijakan, langkah ini menambah deretan program hilirisasi yang menuntut pendanaan besar. Pemerintah perlu menjaga ruang fiskal agar tidak mengganggu program lain. Capital outflow dan pelemahan nilai tukar juga bisa menaikkan biaya impor mesin dan komponen, sehingga anggaran proyek membengkak. Karena itu, desain kemitraan dengan swasta, termasuk skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, menjadi kunci. Tanpa perhitungan likuiditas dan rasio utang yang hati-hati, niat baik hilirisasi bisa berujung pada proyek mangkrak.

Pada akhirnya, publik menanti detail studi kelayakan, lokasi pabrik, dan mitra teknologi. Kejelasan itu akan menentukan apakah pabrik tepung telur dan daging menjadi terobosan ketahanan pangan atau sekadar proyeksi tanpa jejak. Dua sisi selalu ada: optimisme efisiensi berhadapan dengan risiko eksekusi. Data dan transparansi akan menjadi penentu arah.