Militer Iran Desak AS Patuhi Kesepakatan Damai Selat Hormuz

Panglima angkatan bersenjata Iran pada hari ini mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat agar menghormati perjanjian perdamaian yang telah disepakati, khususnya terkait aktivitas militer dan ekonomi di Selat Hormuz. Dalam pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah, ia menegaskan bahwa seluruh elemen militer Iran berada dalam kondisi siaga penuh untuk mempertahankan hak-hak maritim negara di jalur pelayaran vital tersebut. “Kami mengingatkan Washington bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan damai akan mendapat balasan setimpal,” ujarnya tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Pernyataan ini disampaikan di tengah laporan peningkatan kehadiran kapal perang AS di kawasan Teluk Persia.

Ketegangan antara Teheran dan Washington kembali memanas setelah serangkaian insiden kecil di perairan sekitar Selat Hormuz dalam beberapa pekan terakhir. Kapal-kapal patroli Iran dilaporkan beberapa kali melakukan manuver dekat dengan kapal komersial dan militer AS, yang oleh Pentagon dianggap sebagai tindakan provokatif. Di sisi lain, para pejabat Iran menuduh AS sengaja memperburuk suasana untuk menghambat upaya diplomasi yang sedang berlangsung. Latar belakang meningkatnya tensi ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika perjanjian perdamaian yang disepakati pada awal tahun, yang mencakup komitmen kedua belah pihak untuk mengurangi aktivitas militer di jalur strategis itu dan menjamin kebebasan navigasi.

Selat Hormuz: Jantung Energi Dunia

Selat Hormuz merupakan salah satu choke point paling kritis dalam perdagangan minyak dunia. Setiap harinya, sekitar 20 hingga 21 juta barel minyak melewati selat ini, atau sekitar seperlima dari total konsumsi minyak global. Lembaga Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat (EIA) mencatat bahwa pada tahun 2023, arus minyak mentah dan produk olahan yang melintasi selat itu mencapai rata-rata 21 juta barel per hari. Dengan lebar hanya sekitar 33 kilometer di titik tersempit, setiap gangguan di jalur ini dapat langsung melambungkan harga minyak dunia dan memicu kepanikan pasar energi. Para analis memperkirakan bahwa penutupan total Selat Hormuz—meskipun untuk jangka pendek—dapat mengerek harga minyak mentah hingga melampaui 150 dolar AS per barel, memicu inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global.

Sejak revolusi Islam 1979, Iran secara berkala mengancam akan memblokir selat tersebut sebagai respons terhadap tekanan ekonomi dan militer dari Barat. Namun, ancaman riil penutupan baru benar-benar diuji pada era ketegangan nuklir dan sanksi ekonomi. Para pakar militer menilai bahwa meskipun Iran memiliki rudal anti-kapal dan kapal cepat yang dapat mengancam pelayaran, kemampuan untuk menutup selat secara total masih diperdebatkan. Namun demikian, peningkatan kesiapsiagaan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran (IRGC-N) di sekitar pulau-pulau strategis seperti Abu Musa dan Greater Tunb menambah lapisan risiko. “Selat Hormuz adalah kandang kami, dan kami mampu mengendalikannya sepenuhnya,” kata seorang sumber militer yang enggan disebut namanya.

Perjanjian Perdamaian yang Terabaikan

Perjanjian perdamaian yang dimaksud oleh pejabat Iran merujuk pada kesepakatan informal yang dimediasi oleh pihak ketiga pada Februari lalu. Dokumen yang tidak dipublikasikan secara luas itu mencakup komitmen AS untuk mengurangi latihan militer di lepas pantai Iran, serta janji Iran untuk menghentikan penyitaan kapal tanker asing yang melintas tanpa pendamping. Sebagai imbalannya, Washington disebut berjanji untuk melonggarkan sebagian pembatasan perbankan pada transaksi kemanusiaan tertentu, meskipun sanksi utama terhadap ekspor minyak Iran tetap berlaku. Namun, implementasi perjanjian tersebut menemui jalan buntu setelah Kongres AS mengeluarkan resolusi yang memperpanjang sanksi terhadap IRGC, yang dianggap Iran sebagai pelanggaran terhadap semangat perjanjian.

Di sisi lain, kalangan diplomat di PBB mengungkapkan bahwa Iran sendiri belum sepenuhnya menarik kapal-kapal patrolinya dari zona yang disengketakan di dekat pelabuhan Fujairah, UEA. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa kedua pihak terjebak dalam siklus saling tuduh tanpa ada mekanisme verifikasi yang jelas. “Perjanjian itu terlalu rapuh karena tidak ada pihak yang benar-benar bersedia menurunkan tingkat provokasi,” ujar seorang analis Timur Tengah yang berbasis di London. Ketidakjelasan ini membuat Selat Hormuz tetap menjadi titik nyala yang potensial sewaktu-waktu meledak.

Dampak Ekonomi dan Respons Pasar

Pernyataan terbaru dari militer Iran langsung berdampak pada pasar minyak global. Harga minyak mentah jenis Brent melonjak 3,4 persen ke level 92,7 dolar AS per barel pada penutupan perdagangan kemarin, tertinggi dalam dua bulan terakhir. Kontrak asuransi pengangkutan untuk kapal yang melintasi Teluk Persia juga dilaporkan naik tajam, dengan premi tambahan risiko perang mencapai 250.000 dolar AS per pelayaran untuk kapal tanker besar. Para pemilik kapal mulai mempertimbangkan rute alternatif melalui Tanjung Harapan meskipun biayanya lebih mahal dan waktu tempuhnya lebih lama.

Di dalam negeri Iran, tekanan ekonomi juga semakin terasa. Mata uang rial kembali melemah terhadap dolar di pasar gelap, menembus level 575.000 per dolar AS. Para pelaku usaha mengeluhkan ketidakpastian yang membuat impor bahan baku dan ekspor non-minyak tersendat. Namun, pemerintah Ebrahim Raisi tetap mempertahankan retorika keras dengan menyatakan bahwa bangsa Iran telah terbiasa dengan sanksi dan tidak akan tunduk pada tekanan asing.

Jalan Panjang Menuju De-eskalasi

Para pengamat menilai bahwa jendela diplomasi sebenarnya masih terbuka, meskipun situasi di lapangan memanas. Beberapa negara Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, dikabarkan tengah menyusun inisiatif baru untuk mempertemukan wakil Iran dan AS dalam pembicaraan tidak langsung di Jenewa pada akhir bulan ini. Sementara itu, mitra regional seperti Qatar dan Oman terus memainkan peran sebagai mediator. Di tengah dinamika ini, para analis menekankan bahwa kunci dari stabilitas Selat Hormuz terletak pada kemampuan kedua negara adidaya untuk memisahkan isu-isu keamanan maritim dari agenda politik yang lebih luas, seperti program rudal dan pengaruh regional Iran. Tanpa pemisahan itu, perjanjian damai apa pun akan segera menjadi korban dari siklus ketegangan yang tidak berkesudahan.

Dengan kepentingan ekonomi global yang dipertaruhkan, dunia hanya bisa menunggu apakah ancaman dan desakan dari Teheran akan membawa hasil konkret atau justru memperdalam jurang konflik di salah satu perairan paling berbahaya di planet ini.

Baca juga:

• Dirjen Adwil Kemendagri Aksi Tanam Pohon Gerakan ASRI
• Wilsen Willim Rayakan Satu Dekade dengan Koleksi Tenun dan Denim Daur Ulang