Menteri UMKM Ungkap Hambatan Penyaluran Kredit ke Sektor Usaha Kecil

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan setelah Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkap sederet tantangan dalam penyaluran kredit ke sektor ini. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Oktober 2025, porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan baru mencapai 21,3%, turun dari 22,1% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini masih jauh dari target 30% yang dicanangkan pemerintah.

Tantangan dari Sisi Permintaan dan Penawaran

Menteri Maman menjelaskan bahwa hambatan utama berasal dari dua sisi: permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, banyak pelaku UMKM belum memiliki laporan keuangan yang terstandarisasi, sehingga bank kesulitan melakukan penilaian kredit. "Mayoritas UMKM masih menggunakan pembukuan sederhana. Ini membuat perbankan enggan memberikan pinjaman besar karena risiko gagal bayar sulit diukur," ujar Menteri Maman dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Di sisi penawaran, perbankan masih menerapkan suku bunga kredit UMKM rata-rata 12,5% per tahun, lebih tinggi dari kredit korporasi yang hanya 8,2%. Selisih spread ini disebut sebagai kompensasi atas risiko tinggi. Namun, hal ini justru memberatkan pelaku UMKM yang umumnya memiliki marjin keuntungan tipis. Rasio non-performing loan (NPL) kredit UMKM tercatat 4,8%, lebih tinggi dari NPL total perbankan yang sebesar 2,9%.

"Di satu sisi, perbankan harus menjaga likuiditas dan portofolio risiko. Di sisi lain, UMKM butuh akses pembiayaan dengan bunga terjangkau. Ini dilema klasik yang harus segera diurai," tegas Maman.

Proyeksi dan Upaya Pemerintah

Pemerintah menargetkan penyaluran kredit UMKM tumbuh 15% year-on-year pada 2026. Untuk mencapai itu, sejumlah langkah tengah disiapkan. Pertama, perluasan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp500 juta per debitur. Kedua, penerapan sistem credit scoring alternatif berbasis data transaksi digital, seperti dari e-commerce dan fintech.

Bank Indonesia juga mendorong penurunan suku bunga acuan. Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan moneter longgar akan terus dipertahankan untuk mendukung perturbuhan ekonomi. Namun, fundamental makroekonomi seperti inflasi yang masih di kisaran 3,2% year-on-year menjadi faktor penahan untuk penurunan signifikan.

Pro: Langkah ini dinilai tepat oleh pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Ahmad Syarif. "Digitalisasi data UMKM bisa menekan informasi asimetris antara bank dan debitur. Dengan data transaksi yang tercatat, bank punya jaminan arus kas," ujarnya.

Kontra: Namun, Direktur Eksekutif Center for Banking Crisis Research, Dewi Safitri, mengingatkan bahwa tidak semua UMKM memiliki rekam transaksi digital. "Hampir 40% UMKM di Indonesia masih bersifat informal. Mereka tidak punya akses ke platform digital formal. Skema ini malah bisa memperlebar kesenjangan," katanya.

Sentimen Pasar dan Likuiditas

Sentimen pasar terhadap sektor UMKM masih terbelah. Indeks kepercayaan pelaku UMKM (IKUM) yang dirilis Bank Indonesia per November 2025 berada di level 102,4, naik tipis dari 102,1. Angka di atas 100 menandakan optimisme, namun rendahnya angka tersebut menunjukkan bahwa banyak pelaku masih menahan ekspansi.

Capital outflow juga menjadi perhatian. Sepanjang triwulan IV-2025, terjadi arus keluar modal asing dari surat berharga negara sebesar Rp8,3 triliun. Likuiditas perbankan menjadi ketat, sehingga bank lebih selektif menyalurkan kredit berisiko seperti UMKM. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) turun ke level 24,7% pada Oktober 2025, dari 26,1% pada Juli 2025.

Menteri Maman menutup paparannya dengan mengajak perbankan untuk tidak hanya melihat risiko, tetapi juga potensi pasar UMKM yang mencapai 65 juta pelaku. "Jika 10% dari mereka naik kelas, kontribusi terhadap PDB bisa meningkat signifikan. Ini investasi jangka panjang yang sayang dilewatkan," pungkasnya.