Menkeu Minta Rakyat Potong Uang, Ekonomi Riil Makin Tertekan

Langkah luar biasa ditempuh Menteri Keuangan di tengah himpitan ekonomi yang kian memburuk. Dalam konferensi pers kemarin, sang menteri mengumumkan kebijakan yang langsung mengundang decak kaget: masyarakat diminta secara sukarela memotong fisik uang kertas yang mereka miliki. Tidak ada rujukan historis yang sebanding dengan instruksi ini di era modern, dan pasar langsung bereaksi dengan volatilitas tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per kuartal pertama tahun ini, inflasi tahunan telah menembus 12,7 persen, sementara pertumbuhan Produk Domestik Bruto terkontraksi 1,8 persen. Cadangan devisa tergerus hingga USD 98 miliar, terendah dalam lima tahun. Dalam kondisi seperti itu, Kementerian Keuangan menilai kebijakan konvensional—baik moneter maupun fiskal—sudah kehabisan ruang. "Kami butuh terobosan yang langsung menyentuh psikologi pasar dan jumlah uang beredar secara instan," ujar Menkeu.

Skema Pemotongan Uang dan Target Moneter

Secara teknis, kebijakan ini meminta setiap warga negara yang memiliki uang kertas pecahan di atas Rp50.000 untuk menggunting bagian tertentu—sekitar sepertiga dari luas lembar—dan menyerahkan potongan itu ke bank terdekat. Potongan tersebut akan dicatat sebagai "pengurangan pasokan uang kartal" dan dimusnahkan. Sisa uang yang masih utuh bisa tetap digunakan untuk transaksi, namun nilainya akan disesuaikan secara administratif menjadi dua pertiga dari nominal awal setelah batas waktu pelaksanaan, yakni 30 hari ke depan.

Dengan asumsi 60 persen uang kartal yang beredar—sekitar Rp1.200 triliun—terkena kebijakan ini, jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) diperkirakan menyusut drastis hingga Rp400 triliun. Bank sentral menyebut ini sebagai "quantitative tightening ekstrem" yang diharapkan menurunkan inflasi ke kisaran 5 persen dalam dua bulan. Namun, sejumlah analis meragukan realisasi angka itu karena potensi resistensi masyarakat dan efek substitusi ke transaksi digital.

Pro: Solusi Kejut untuk Menjinakkan Inflasi

Para pendukung kebijakan, termasuk beberapa ekonom dari lembaga think tank independen, menilai langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah serius memerangi inflasi dari akarnya: kelebihan likuiditas di sektor rumah tangga. "Dengan ekspektasi inflasi yang sudah telanjur tinggi, pendekatan gradualis tidak akan mempan. Pemusnahan uang fisik secara langsung akan menciptakan deflationary shock yang langsung terasa," jelas Dr. Raka Wibisono, ekonom Universitas Gadjah Mada. Ia menambahkan bahwa efek psikologis dari melihat uang dipotong akan menekan konsumsi secara instan, meniru mekanisme reverse wealth effect.

Di sisi lain, penghitungan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pemangkasan M1 sebesar itu bisa menaikkan nilai tukar rupiah hingga Rp13.500 per dolar AS, dari posisi saat ini di Rp16.200, karena langkanya rupiah di pasar. Surplus neraca perdagangan yang belakangan ini tipis diyakini akan melebar seiring impor yang anjlok akibat daya beli terpangkas.

Kontra: Resesi Tajam dan Chaos Sosial

Namun, banyak ekonom yang menganggap kebijakan ini sebagai bentuk kepanikan yang dapat memicu resesi lebih dalam. Tim riset dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memproyeksikan kontraksi ekonomi bisa mencapai minus 4 persen pada kuartal berikutnya jika kebijakan dijalankan penuh. "Ini seperti mematikan mesin mobil yang sedang mogok dengan memukulnya pakai palu. Uang beredar memang turun, tapi perputaran ekonomi langsung berhenti," kritik Kepala LPEM FEB UI.

Kekhawatiran utama adalah gangguan pada sektor informal yang masih sangat bergantung pada uang tunai. Sekitar 70 persen transaksi di pasar tradisional, warung, dan usaha mikro menggunakan uang kartal. Pemotongan akan menciptakan kebingungan nilai, menurunkan kepercayaan pada alat tukar, dan memicu penimbunan sisa uang yang belum dipotong. "Masyarakat bawah justru yang paling terpukul. Mereka tidak punya akses ke perbankan digital untuk menghindari kekacauan ini," ujar ekonom Institute for Development of Economics and Finance.

Dari sisi pasar keuangan, IHSG langsung anjlok 4,3 persen dalam dua jam setelah pengumuman, dipimpin saham sektor ritel dan perbankan. Arus modal asing keluar tercatat mencapai Rp2,1 triliun dalam sehari, memperberat tekanan pada rupiah alih-alih menguatkannya. Lembaga pemeringkat internasional juga menyatakan akan meninjau ulang peringkat sovereign Indonesia jika kebijakan ini benar-benar diimplementasikan.

Jalan Tengah dan Jaring Pengaman

Merespons kritik, Kementerian Keuangan merilis beberapa pengecualian. Uang dalam rekening bank, tabungan, dan deposito tidak terkena aturan. Program bantuan sosial juga akan digelontorkan lebih awal untuk mencegah gejolak di kelompok miskin, dengan total anggaran Rp75 triliun. Pemerintah juga membuka kemungkinan melakukan redenominasi parsial setelah masa pemotongan, sehingga sisa uang yang berlaku mendapat nilai baru yang lebih rendah tetapi stabil.

Pasar kini menunggu langkah koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. BI dijadwalkan menggelar Rapat Dewan Gubernur luar biasa besok untuk merespons langkah ini. Opsi untuk menaikkan suku bunga acuan secara agresif sebagai kompensasi diprediksi akan diambil jika inflasi belum juga melandai. Semua mata tertuju pada data indeks keyakinan konsumen bulan depan sebagai indikator awal seberapa parah dampak kebijakan pemotongan uang ini terhadap perekonomian nasional.