sarah-anjani
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia per akhir 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,0 persen secara year-on-year, sementara Vietnam mencatatkan angka di atas 6,5 persen pada periode yang sama. Kesenjangan ini kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah faktor struktural yang membuat negara tetangga itu melaju lebih cepat. Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika, melainkan potret mendasar tentang arah kebijakan industri kedua negara.
Struktur Industri dan Hilirisasi Jadi Kunci
Di satu sisi, Vietnam dinilai berhasil membangun fondasi industri manufaktur yang terintegrasi dengan rantai pasok global. Sektor elektronik, tekstil, dan alas kaki menjadi tulang punggung ekspor mereka, dengan nilai ekspor Vietnam mencapai lebih dari 370 miliar dolar AS pada 2023, jauh melampaui capaian Indonesia. Airlangga menyoroti bahwa negara tersebut konsisten mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang memberi insentif fiskal, kemudahan perizinan, serta infrastruktur terpadu bagi investor asing. Dalam terminologi awam, KEK adalah zona khusus yang dirancang agar perusahaan bisa beroperasi lebih murah dan cepat daripada di wilayah biasa.
Di sisi lain, Indonesia sebenarnya juga memiliki sejumlah KEK dan program hilirisasi yang gencar digaungkan. Hilirisasi nikel, misalnya, telah meningkatkan nilai ekspor produk turunan secara signifikan. Namun, kritik muncul bahwa hilirisasi masih terlalu terfokus pada komoditas tambang dan belum menyentuh sektor manufaktur padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Di sinilah perbedaan fundamental antara kedua ekonomi terlihat: Vietnam membangun industri berorientasi ekspor yang bernilai tambah tinggi, sementara Indonesia masih bertumpu pada ekspor bahan mentah dan komoditas.
“Keunggulan Vietnam bukan datang dalam semalam. Mereka membangun ekosistem industri, pendidikan vokasi, dan stabilitas iklim investasi secara bertahap selama dua dekade,” ujar seorang ekonom senior dalam sebuah diskusi panel di Jakarta.
Sentimen Pasar dan Capital Outflow
Dari kacamata investor, Vietnam menawarkan kepastian regulasi dan biaya tenaga kerja yang kompetitif. Hal ini membuat aliran modal asing atau foreign direct investment (FDI) mereka terus menanjak. Indonesia, meski mencatat realisasi investasi besar, masih menghadapi tantangan berupa ketidakpastian regulasi dan birokrasi yang berlapis. Sentimen pasar terhadap rupiah juga kerap tertekan oleh capital outflow atau aliran modal keluar, terutama saat ketegangan global meningkat. Rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) Vietnam berada di atas 30 persen, sementara Indonesia masih berkutat di kisaran 25 persen.
Pro: Indonesia memiliki pasar domestik raksasa dengan lebih dari 270 juta penduduk, sesuatu yang tidak dimiliki Vietnam. Ini menjadi bantalan likuiditas dan daya tahan ekonomi ketika ekspor melemah. Kontra: pasar besar sering kali membuat pelaku usaha merasa nyaman dan kurang terdorong menembus pasar global. Akibatnya, orientasi ekspor Indonesia kalah agresif dibandingkan Vietnam yang sejak awal menargetkan pasar internasional.
Proyeksi dan Tantangan ke Depan
Ke depan, sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan Vietnam tetap berada di atas Indonesia dalam beberapa tahun mendatang jika tidak ada perbaikan struktural signifikan. Indeks daya saing global Indonesia masih tertinggal dalam hal efisiensi pemerintah dan kualitas infrastruktur logistik. Biaya logistik nasional yang mencapai 23 persen dari PDB menjadi beban tersendiri, sementara Vietnam berada di kisaran 16 persen.
Namun, bukan berarti Indonesia tanpa peluang. Bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, dan pertumbuhan kelas menengah menjadi modal penting. Yang dibutuhkan adalah konsistensi kebijakan, percepatan reformasi perizinan, dan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi. Tanpa itu, kesenjangan dengan Vietnam berpotensi melebar, bukan menyempit. Pada akhirnya, perbandingan ini seharusnya menjadi cermin evaluasi, bukan sekadar pernyataan politik. Fundamental ekonomi yang kuat hanya akan terwujud bila didukung iklim usaha yang sehat dan tata kelola yang bersih.
Comments (0)