Marianna Sutadi Dikenang atas Upaya Membenahi Pengawasan Mahkamah Agung
Marianna Sutadi dikenang sebagai salah satu tokoh yang meninggalkan jejak dalam pembangunan hukum Indonesia. Nama mantan hakim agung itu kembali disebut da...

Marianna Sutadi dikenang sebagai salah satu tokoh yang meninggalkan jejak dalam pembangunan hukum Indonesia. Nama mantan hakim agung itu kembali disebut dalam diskusi tentang cara Mahkamah Agung menjaga integritas, disiplin, dan akuntabilitas hakim. Bagi kolega, ia dikenal sebagai sosok yang gigih mendorong pengawasan internal agar tidak berhenti menjadi formalitas. Bagi sebagian pengamat, warisannya justru menjadi pijakan untuk menuntut perbaikan yang lebih jauh.
Jejak di Ruang Pengawasan
Dalam berbagai catatan tentang reformasi peradilan, Marianna Sutadi disebut sebagai bagian dari generasi hakim yang berupaya memperkuat mekanisme kontrol di lingkungan Mahkamah Agung. Ia pernah dipercaya memimpin Badan Pengawasan Mahkamah Agung, sebuah posisi yang tidak selalu populer karena berhadapan langsung dengan kepentingan internal. Di kursi itu, ia diingat sebagai figur yang menekankan pentingnya pemeriksaan laporan masyarakat, penegakan kode etik, dan pembinaan hakim di daerah.
Pendekatannya dinilai penting karena pengawasan di MA bukan persoalan sederhana. Lembaga ini menaungi ribuan hakim di berbagai tingkatan pengadilan, dengan beban perkara yang besar dan sebaran geografis yang luas. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, risiko penyimpangan, keterlambatan penanganan perkara, dan melemahnya kepercayaan publik akan semakin besar. Marianna Sutadi termasuk mereka yang menyadari bahwa integritas peradilan tidak cukup dijaga melalui sumpah jabatan, tetapi juga melalui mekanisme pemeriksaan yang berjalan.
Karena itu, ia dikenang bukan hanya dari putusan atau jabatan struktural, melainkan juga dari upaya membangun kesadaran bahwa pengawasan adalah bagian dari pelayanan publik. Penguatan badan pengawasan, penataan laporan pengaduan, dan dorongan agar hakim menjaga perilaku di luar ruang sidang menjadi bagian dari agenda yang ia hadapi. Bagi para pendukungnya, langkah-langkah itu meletakkan fondasi bagi peradilan yang lebih terbuka terhadap kritik.
Antara Capaian dan Keterbatasan
Namun, mengenang Marianna Sutadi tidak berarti menutup mata dari keterbatasan yang ada. Pengawasan internal MA sejak lama menghadapi kritik karena dianggap kurang independen, terbatas kewenangannya, dan kadang tidak cukup kuat menjangkau praktik-praktik terselubung. Sejumlah pengamat menilai reformasi pengawasan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan lama, seperti disparitas putusan, lambatnya penanganan perkara, dan dugaan permainan di tingkat pengadilan.
- Penguatan badan pengawasan dinilai penting, tetapi efektivitasnya bergantung pada sumber daya, keberanian, dan dukungan pimpinan lembaga.
- Penegakan kode etik perlu disertai transparansi proses agar publik tidak menilai pengawasan berjalan setengah hati.
- Kolaborasi dengan Komisi Yudisial dan lembaga pengawas eksternal menjadi kunci karena pengawasan internal memiliki batas.
- Kepercayaan publik tidak cukup dibangun dengan laporan tahunan, tetapi dengan contoh nyata penindakan terhadap pelanggaran.
Di sisi lain, para pembela rekam jejaknya mengingatkan bahwa perubahan di tubuh peradilan berjalan lambat dan menghadapi resistensi. Tidak semua agenda perbaikan dapat dituntaskan oleh satu orang atau satu periode kepemimpinan. Mereka menilai Marianna Sutadi telah berusaha membuka ruang bagi pengawasan yang lebih serius, meskipun hasilnya belum selalu memuaskan publik.
Pengawasan internal tidak boleh berhenti pada laporan; ia harus menjadi budaya yang menjaga martabat peradilan. Gagasan semacam itu sering dikaitkan dengan pendekatan Marianna Sutadi dalam membenahi pengawasan MA.
Tantangan yang Belum Selesai
Diskusi tentang warisan Marianna Sutadi pada akhirnya menyoroti satu hal: persoalan pengawasan MA bukan pekerjaan sekali selesai. Publik menuntut peradilan yang bersih, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tuntutan itu tidak akan terpenuhi hanya dengan mengenang tokoh masa lalu, tetapi dengan melanjutkan reformasi secara konsisten. Pengawasan harus mampu menjangkau perilaku hakim, manajemen perkara, hingga transparansi anggaran dan promosi jabatan.
Karena itu, mengenang Marianna Sutadi sebaiknya tidak berhenti pada penghormatan simbolik. Namanya dapat menjadi pengingat bahwa pengawasan adalah jantung kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung. Jika agenda yang pernah ia rintis dilanjutkan dengan lebih kuat, terbuka, dan terukur, maka kenangan itu akan memiliki makna nyata bagi pembangunan hukum Indonesia. Sebaliknya, jika pengawasan kembali menjadi rutinitas tanpa gigi, kritik publik akan terus mengalir dan warisan itu pun kehilangan relevansinya.



