Mafia Pangan 102 Tersangka, Efek ke Harga dan Fiskal

Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan penegak hukum per akhir 2024, sebanyak 102 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan mafia pangan. Jumlah itu mencakup sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), pelaku usaha, hingga perantara perdagangan. Pengungkapan ini menjadi salah satu yang terbesar dalam satu dekade terakhir dan langsung memantik pertanyaan soal dampaknya terhadap harga pangan, kinerja fiskal, serta iklim investasi sektor agribisnis.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penindakan akan berlanjut tanpa pandang bulu. Menurutnya, langkah hukum itu ditempuh semata untuk melindungi rakyat dari praktik yang menggerus kesejahteraan petani dan membebani konsumen. Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa reformasi tata kelola pangan tidak berhenti pada level wacana.

Membaca Angka: Dari Dugaan Kartel hingga Kerugian Negara

Dalam konteks ekonomi, istilah mafia pangan merujuk pada praktik penguasaan pasar secara tidak wajar, mulai dari penimbunan, pengaturan pasokan, hingga permainan harga di tingkat distributor. Praktik ini menyerupai kartel, yakni kesepakatan terselubung antar pelaku usaha untuk mengendalikan harga. Dampaknya terasa langsung pada inflasi pangan, yang secara historis menyumbang porsi signifikan terhadap inflasi umum di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau kerap menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan, dengan volatilitas yang jauh lebih tinggi dibanding kelompok lain. Pada periode tertentu, inflasi pangan bergejolak (volatile food) menembus angka 5 persen year-on-year, jauh di atas target inflasi umum. Jika dugaan kartel terbukti secara hukum, maka potensi penghematan fiskal maupun perlindungan daya beli masyarakat bisa mencapai triliunan rupiah per tahun. Sebagai gambaran, setiap kenaikan harga beras sebesar 1 persen secara nasional berdampak pada tambahan pengeluaran rumah tangga miskin yang signifikan, sekaligus menaikkan kebutuhan anggaran bantuan sosial.

Di Satu Sisi: Penegakan Hukum Perkuat Fundamental Pasar

Dari kacamata positif, penindakan terhadap 102 tersangka berpotensi memperbaiki fundamental pasar pangan. Selama ini, rantai pasok yang panjang dan tidak transparan membuat marjin keuntungan tidak tersebar merata. Petani sering menerima harga rendah, sementara konsumen membayar mahal. Penegakan hukum dapat mengurangi rente ekonomi yang dinikmati perantara nakal dan mengembalikan efisiensi distribusi.

Perbaikan tata kelola juga berpotensi menurunkan premi risiko sektor pertanian di mata investor. Ketika praktik curang ditekan, kepastian berusaha meningkat, dan iklim investasi di sektor agribisnis bisa lebih sehat. Dalam jangka menengah, hal ini dapat mendorong masuknya modal ke hilirisasi pangan, yang selama ini tertinggal dibanding sektor lain. Pemerintah pun dapat mengalihkan anggaran subsidi yang sebelumnya bocor ke program produktivitas, seperti irigasi dan benih unggul.

Di Sisi Lain: Sentimen Pasar dan Risiko Gangguan Pasokan

Namun, sisi lain menuntut kewaspadaan. Pengungkapan kasus besar sering memicu sentimen pasar yang berfluktuasi, terutama di kalangan pelaku usaha yang terdampak langsung. Kekhawatiran akan gangguan pasokan jangka pendek bisa muncul jika operasi penegakan hukum mengganggu aktivitas distribusi normal. Dalam kondisi seperti ini, sebagian pedagang memilih menahan barang (wait and see), yang justru berpotensi menaikkan harga sementara.

Risiko lain adalah capital outflow dari sektor perdagangan pangan jika investor menilai risiko regulasi meningkat. Ketidakpastian hukum, jika tidak dikelola dengan komunikasi yang baik, dapat menekan valuasi perusahaan agribisnis di bursa dan mengurangi likuiditas saham sektor tersebut. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa penindakan yang terlalu luas tanpa pembedaan peran dapat melumpuhkan pelaku usaha kecil yang hanya menjadi perantara dalam rantai pasok.

"Penegakan hukum harus presisi. Jika sasarannya tepat, pasar akan lebih efisien; jika terlalu luas, pasokan bisa terganggu dan harga justru naik," ujar seorang ekonom pertanian dalam diskusi terbatas pekan lalu.

Proyeksi dan Sikap yang Perlu Dijaga

Ke depan, proyeksi dampak kasus ini sangat bergantung pada tiga hal: kecepatan proses hukum, transparansi informasi, dan koordinasi lintas lembaga. Bila penindakan berjalan cepat dan disertai perbaikan sistem distribusi, tren harga pangan berpotensi lebih stabil pada tahun berikutnya. Sebaliknya, jika proses berlarut-larut, ketidakpastian dapat menekan portofolio investor dan memperlambat pemulihan sektor pertanian.

Pemerintah perlu memastikan bahwa penindakan tidak mengorbankan kepentingan petani dan konsumen. Penguatan data pasokan, digitalisasi rantai distribusi, serta pengawasan harga yang berbasis bukti menjadi kunci. Dengan begitu, pemberantasan mafia pangan tidak berhenti sebagai peristiwa hukum, tetapi menjadi titik balik menuju tata kelola pangan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.