Mafia Pangan 102 Tersangka, Efek ke Harga Beras dan Pasar

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, harga beras medium di tingkat penggilingan masih mencatatkan kenaikan year-on-year sekitar 8–12 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka itu menjadi konteks penting ketika Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa aparat penegak hukum telah menetapkan 102 orang tersangka dalam kasus dugaan mafia pangan, sejumlah di antaranya merupakan pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Pengumuman ini menjadi salah satu sinyal paling keras dari pemerintah bahwa rantai pasok pangan nasional tengah menjadi sasaran pembenahan serius.

Membaca Angka: 102 Tersangka dan Konteks Pasar Beras

Dalam kerangka ekonomi, istilah mafia pangan merujuk pada praktik penguasaan rantai distribusi oleh sekelompok pelaku yang mengendalikan pasokan, harga, hingga akses pasar. Jika praktik ini benar terjadi, dampaknya terasa langsung pada inflasi pangan bergejolak (volatile food), komponen yang secara historis menyumbang fluktuasi terbesar pada indeks harga konsumen (IHK). Bank Indonesia mencatat inflasi pangan bergejolak beberapa bulan terakhir bergerak di kisaran 5–8 persen year-on-year, lebih tinggi dari inflasi umum yang berada di kisaran 1,5–3 persen.

Penetapan 102 tersangka, termasuk unsur pejabat, menyiratkan bahwa persoalan bukan semata soal kelangkaan produksi, melainkan juga soal tata kelola. Dari sudut pandang fundamental, produksi gabah nasional sebenarnya masih tumbuh, meski melambat. Namun, jika distribusi dikuasai aktor tertentu, harga di tingkat konsumen bisa tetap tinggi meski pasokan di gudang melimpah. Di sinilah pentingnya penegakan hukum sebagai instrumen memperbaiki struktur pasar.

Di Satu Sisi: Harapan Perbaikan Tata Niaga dan Likuiditas Petani

Di satu sisi, langkah penyidikan terhadap 102 tersangka dapat dipandang sebagai upaya merestorasi kepercayaan pasar. Ketika praktik penguasaan harga berkurang, selisih antara harga yang diterima petani dan harga yang dibayar konsumen berpotensi menyempit. Saat ini, disparitas harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dengan harga beras di ritel masih cukup lebar, berkisar antara Rp 4.000 hingga Rp 6.500 per kilogram tergantung daerah. Penyempitan disparitas itu penting untuk memperbaiki pendapatan rumah tangga tani yang selama ini tergerus.

Bagi pelaku usaha yang selama ini bermain bersih, penegakan hukum justru menciptakan level playing field. Mereka yang sebelumnya tertekan oleh praktik tidak sehat dapat kembali memperoleh ruang likuiditas lebih baik, termasuk akses ke permodalan perbankan yang lebih lancar. Jika berjalan konsisten, ini bisa menjadi katalis positif untuk memulihkan sentimen pasar terhadap sektor pangan, baik di pasar fisik maupun di pasar modal, khususnya emiten yang bergerak di bidang agribisnis dan distribusi bahan pokok.

"Penegakan hukum pangan adalah prasyarat bagi efisiensi distribusi. Tanpa itu, kebijakan harga apa pun akan bocor di tengah jalan," demikian pandangan yang kerap disampaikan kalangan ekonom pertanian.

Di Sisi Lain: Risiko Kejut Pasokan dan Beban Fiskal

Di sisi lain, penetapan tersangka dalam jumlah besar, terlebih yang melibatkan pejabat, berpotensi menimbulkan kejutan pasokan jangka pendek. Rantai distribusi yang biasanya dijalankan oleh aktor-aktor tertentu bisa terganggu sementara, sehingga timbul kekosongan di beberapa titik pasar. Dalam skenario terburuk, harga justru naik lebih dulu sebelum turun, karena pelaku pasar menahan barang atau mencari pemasok baru. Ini yang perlu diantisipasi dengan operasi pasar dan penguatan stok cadangan beras pemerintah.

Selain itu, ada dimensi fiskal. Pemerintah memerlukan anggaran tambahan untuk stabilisasi harga, mulai dari operasi pasar murah, penambahan penugasan Bulog, hingga subsidi transportasi distribusi ke daerah terpencil. Beban ini menambah tekanan pada belanja negara yang sudah berat. Bayangkan bila harga beras kembali naik 5 persen, maka kebutuhan subsidi pangan bisa membengkak puluhan triliun rupiah dalam setahun.

Dari sudut pandang tata kelola, penetapan tersangka di lingkungan Kementan sendiri juga menimbulkan pertanyaan soal pengawasan internal. Perlu ada pembenahan sistem, bukan hanya penindakan individu. Jika hanya menangkap pelaku tanpa memperbaiki tata niaga, maka risiko praktik serupa terulang tetap terbuka. Investasi pada sistem digitalisasi rantai pasok, transparansi stok, dan integrasi data antarkementerian menjadi sangat penting untuk memastikan efek jera berkelanjutan.

Proyeksi ke Depan dan Sentimen Pasar

Ke depan, proyeksi harga pangan akan sangat dipengaruhi oleh dua arus berlawanan: disrupsi distribusi jangka pendek akibat penindakan hukum, melawan perbaikan efisiensi jangka menengah jika tata niaga benar-benar bersih. Untuk menjaga stabilitas, koordinasi antara Kementan, Bulog, Kementerian Perdagangan, dan aparat penegak hukum harus berjalan rapat. Indikator yang perlu dicermati adalah pergerakan indeks harga pangan, stok beras di gudang Bulog, serta volume pasokan harian ke pasar induk.

Dari perspektif portofolio, sektor agribisnis dan konsumen staples menjadi menarik untuk dicermati karena biasanya lebih tahan terhadap gejolak ekonomi makro. Namun, valuasi emiten pangan juga bergantung pada stabilitas regulasi dan kepastian hukum. Jika penegakan hukum berlanjut konsisten, premi risiko sektor ini bisa menurun dan aliran dana masuk berpotensi menguat. Sebaliknya, bila proses hukum berlarut-larut tanpa perbaikan sistem, ketidakpastian bisa menahan capital inflow.

Kesimpulannya, kasus 102 tersangka mafia pangan adalah cermin dari persoalan struktural yang lama mengakar. Penindakan hukum adalah langkah penting, tetapi bukan obat tunggal. Diperlukan reformasi tata niaga, penguatan data, dan komitmen politik berkelanjutan agar harga pangan stabil, petani sejahtera, dan konsumen terlindungi. Tanpa itu, target inflasi pangan yang rendah hanya akan menjadi angka di atas kertas.