Lonjakan PHK 43 Ribu Orang, Apindo Beberkan Tekanan yang Menghimpit Industri

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per Agustus 2026, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tercatat mencapai 43 ribu orang. Secara year-on-year, realisasi ini mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sekaligus menjadi sinyal bahwa pasar tenaga kerja nasional tengah berada di bawah tekanan yang tidak ringan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, merespons angka tersebut dengan menegaskan bahwa gelombang PHK bukan semata persoalan biaya ketenagakerjaan, melainkan cermin melemahnya fundamental ekonomi yang menghimpit dunia usaha.

Angka PHK dan Tekanan di Sektor Padat Karya

Angka 43 ribu orang merupakan akumulasi laporan PHK yang masuk ke Kemnaker sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tren ini menunjukkan kenaikan, meski lajunya masih lebih rendah dibandingkan lonjakan pada masa krisis 2020. Sebagian besar pengaduan pemutusan, menurut catatan sejumlah asosiasi sektoral, berasal dari industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, serta komponen elektronik — sektor yang paling rentan terhadap fluktuasi permintaan global dan pergeseran struktur produksi.

Tekanan di sektor riil juga terlihat dari beberapa indikator pendukung. Indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur — ukuran aktivitas pabrik yang disusun dari survei terhadap pelaku usaha — dalam beberapa bulan terakhir dilaporkan berada di zona kontraksi, yakni di bawah ambang 50. Kondisi itu mengindikasikan menurunnya pesanan baru, baik dari pasar ekspor maupun domestik. Di sisi permintaan dalam negeri, daya beli masyarakat masih tertekan oleh inflasi pangan dan stagnasi pendapatan, sehingga konsumsi rumah tangga belum mampu menjadi penopang yang kuat bagi industri pengolahan.

Tanggapan Apindo: Bukan Sekadar Soal Efisiensi

Menanggapi data Kemnaker, Shinta Kamdani menilai PHK adalah keputusan paling akhir yang diambil perusahaan setelah berbagai upaya efisiensi lain dianggap tidak lagi memadai. Ia menyoroti bahwa penyebab utama gelombang pemutusan saat ini adalah pelemahan permintaan, baik dari pasar domestik maupun tujuan ekspor utama, yang diperparah oleh kenaikan biaya produksi seperti energi, logistik, dan bahan baku impor. Ketika pesanan turun dan biaya naik secara bersamaan, ruang bagi perusahaan untuk bertahan menjadi semakin sempit — itulah inti pernyataan yang disampaikannya kepada media.

Apindo juga mengingatkan bahwa banyak perusahaan telah menempuh opsi lain sebelum PHK, seperti pengurangan jam kerja, pembekuan rekrutmen, hingga program pensiun dini. Karena itu, menyalahkan pengusaha sepihak tanpa melihat kondisi permintaan yang lesu dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan. Yang lebih penting, menurut asosiasi, adalah menjaga iklim usaha agar perusahaan yang masih bertahan tidak ikut menghentikan operasionalnya, sebab setiap unit usaha yang tutup akan memperbesar jumlah pekerja yang terdampak.

Dua Sisi: Penyesuaian Siklikal atau Kerentanan Struktural?

Di satu sisi, PHK dapat dipandang sebagai penyesuaian siklikal yang wajar. Dalam siklus bisnis, perusahaan yang menghadapi permintaan menurun akan menyesuaikan kapasitas produksi dan jumlah tenaga kerja agar likuiditas tetap terjaga. Jika permintaan pulih, penyerapan tenaga kerja biasanya ikut membaik, dan rasio efisiensi menjadi pertimbangan utama dalam skenario tersebut. Dari sudut pandang ini, gelombang pemutusan bukanlah akhir dari segalanya selama siklus ekonomi berbalik.

Di sisi lain, derasnya PHK selama dua tahun berturut-turut mengindikasikan adanya kerentanan struktural yang lebih dalam. Daya saing industri padat karya nasional mengalami penurunan di tengah perang tarif global dan derasnya produk impor murah, sementara kemampuan menciptakan lapangan kerja baru ikut melemah. Sentimen pasar terhadap sektor manufaktur pun ikut tertekan; sejumlah investor mulai meninjau ulang valuasi industri ini dan menunda penambahan portofolio investasi di dalam negeri. Kondisi ini, jika dibiarkan, berpotensi mendorong capital outflow dalam bentuk penundaan investasi baru, karena pelaku pasar cenderung menilai fundamental industri berdasarkan stabilitas pasar kerja dan kepastian permintaan jangka panjang.

Proyeksi dan Agenda yang Perlu Diperhatikan

Memasuki paruh kedua 2026, proyeksi pasar tenaga kerja masih diwarnai ketidakpastian. Pemulihan daya beli yang bertahap dan perbaikan permintaan ekspor menjadi dua variabel utama yang akan menentukan apakah tren PHK dapat melandai. Pemerintah, menurut sejumlah pengamat, perlu memperkuat jaring pengaman sosial, mempercepat program pelatihan ulang bagi pekerja terdampak, serta memberikan insentif bagi sektor yang masih berekspansi agar penyerapan tenaga kerja baru tetap berjalan.

Perlu dicatat pula bahwa angka PHK yang dilaporkan Kemnaker umumnya lebih rendah dari kondisi riil di lapangan, karena tidak semua perusahaan menyampaikan laporan pemutusan secara resmi. Karena itu, evaluasi kebijakan sebaiknya tidak hanya bertumpu pada satu indikator, melainkan pada keseluruhan data ketenagakerjaan, termasuk tingkat partisipasi angkatan kerja dan pertumbuhan upah riil. Pada akhirnya, keberhasilan menekan angka PHK tidak diukur dari sekadar pembagian bantuan, tetapi dari sejauh mana fundamental ekonomi mampu kembali menciptakan permintaan secara berkelanjutan bagi dunia usaha dan tenaga kerja.