Lonjakan Kebangkrutan Perusahaan di Jepang, 5.346 Tumbang Akibat Utang

Berdasarkan data Tokyo Shoko Research per 31 Maret 2026, sebanyak 5.346 perusahaan di Jepang resmi mengajukan kebangkrutan sepanjang tahun fiskal 2025/2026. Angka ini melonjak 15,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sekaligus menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Total liabilitas yang tercatat menembus ¥674 miliar (sekitar Rp73 triliun), dengan beban pembayaran utang sebagai pemicu dominan.

Gelombang kebangkrutan ini tidak hanya menerpa perusahaan kecil, melainkan juga entitas berskala menengah. Menurut laporan, 67 persen dari korban kebangkrutan adalah perusahaan dengan utang kurang dari ¥100 juta, namun terdapat pula 12 kasus dengan liabilitas di atas ¥5 miliar. Sektor konstruksi, ritel, dan manufaktur tercatat paling terpukul.

Kondisi ini mengundang beragam tafsir di kalangan analis. Beritadua merangkum dua perspektif utama yang mewarnai diskusi publik dan pasar keuangan.

Pendorong Utama: Tekanan Ganda Inflasi dan Suku Bunga

Di satu sisi, kebijakan Bank of Japan (BOJ) yang mengakhiri era suku bunga negatif pada Maret 2024 dan kembali menaikkan suku bunga acuan ke level 0,75 persen pada Januari 2026, turut mengerek biaya pinjaman. Perusahaan yang selama ini mengandalkan pendanaan murah untuk menutupi arus kas operasional yang seret, kini terjepit. Kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,2 persen per April 2025 turut menambah beban operasional, terutama bagi perusahaan padat karya.

“Banyak perusahaan di Jepang yang bertahan dengan model bisnis margin tipis dan utang jangka pendek bergulir. Ketika suku bunga naik dan konsumsi domestik masih lesu, dinding pembayaran itu runtuh,” ujar Takashi Nakamura, ekonom senior dari Mizuho Research Institute, dalam wawancara dengan Beritadua.

Selain itu, tekanan inflasi pada input produksi—mulai dari energi hingga bahan baku impor—terus menggerus profitabilitas. Rata-rata margin laba bersih perusahaan kecil menengah di Jepang menyusut ke level 1,8 persen pada kuartal IV 2025, turun dari 2,5 persen setahun sebelumnya. Alhasil, kemampuan membayar utang bulanan pun menurun drastis.

Dua Sisi Mata Pisau: Resesi Terselubung atau Pembersihan Alamiah?

Pro: Sejumlah analis melihat kebangkrutan massal ini sebagai sinyal bahaya resesi. Pasalnya, kebangkrutan di Jepang kerap berkorelasi dengan penurunan investasi bisnis dan peningkatan angka pengangguran. Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan, klaim asuransi pengangguran naik 12,4 persen year-on-year pada Februari 2026, yang sebagian besar berasal dari karyawan perusahaan yang berhenti beroperasi. “Kita tengah menyaksikan zombie companies yang tidak lagi bisa ditopang oleh kebijakan moneter longgar,” ujar Hiroko Yamamoto, ekonom dari Daiwa Institute of Research. “Dampak ke sektor perbankan juga patut diwaspadai, karena kredit macet berpotensi meningkat.”

Kontra: Di sisi lain, sebagian pihak memandang fenomena ini sebagai proses destruksi kreatif yang diperlukan. Jepang selama bertahun-tahun dikenal memelihara perusahaan-perusahaan tidak efisien melalui suku bunga rendah dan dukungan pemerintah. Dengan naiknya suku bunga, perusahaan yang tidak kompetitif terpaksa tersingkir, membuka ruang bagi pelaku usaha yang lebih sehat dan inovatif. “Ini adalah koreksi yang tertunda. Perekonomian Jepang membutuhkan restrukturisasi agar lebih produktif dan tahan banting,” tulis laporan dari Japan Center for Economic Research. Indikasi positif mulai terlihat dari kenaikan pendirian perusahaan rintisan di bidang teknologi dan jasa keuangan digital, yang tumbuh 9,3 persen pada periode yang sama.

Dari perspektif pasar modal, investor asing justru melihat peluang. Indeks Nikkei 225 sempat terkoreksi 4,2 persen pada pengumuman data kebangkrutan, namun pulih sepekan kemudian karena investor domestik memborong saham sektor perbankan yang diuntungkan oleh kenaikan suku bunga bersih. Aliran modal asing keluar (capital outflow) dari obligasi pemerintah Jepang turut berkurang karena imbal hasil yang lebih menarik.

Respons Regulator dan Proyeksi ke Depan

Otoritas Jasa Keuangan Jepang (FSA) merespons dengan memperlonggar aturan restrukturisasi utang bagi UMKM, sementara BOJ memberikan sinyal akan lebih berhati-hati dalam siklus pengetatan lanjutan. Pemerintah Jepang melalui program J-Fin telah mengucurkan dana talangan bersyarat sebesar ¥520 miliar untuk membantu perusahaan yang dinilai masih memiliki fundamental baik tetapi kesulitan likuiditas jangka pendek.

Proyeksi ke depan, Badan Ekonomi Jepang memperkirakan tingkat kebangkrutan akan mencapai puncaknya pada kuartal III 2026, kemudian landai seiring dengan penyesuaian suku bunga yang lebih stabil. Namun, risiko eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan ketegangan geopolitik tetap mengintai. Analis Beritadua menilai, bulan-bulan mendatang akan menjadi ujian penting bagi wajah baru perekonomian Jepang—apakah mampu bangkit dengan struktur yang lebih ramping dan dinamis, atau justru terjerembab ke jurang deflasi investasi.

Bagi para pelaku usaha, satu hal yang pasti: era uang murah telah berakhir. Manajemen risiko utang kini menjadi kata kunci untuk bertahan di tengah badai yang belum sepenuhnya reda.

Baca juga:

• CERT/CC Ungkap Backdoor di Firmware Router Tenda, Akun Pengguna Terancam Dibobol
• 15 Turis India Tewas usai Speedboat Terbalik di Perairan Phu Quoc