Kunjungan ke Kantor TikTok-Tokopedia Batal, Said Iqbal Capai Kesepakatan Cegah PHK Massal

Rencana kunjungan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, ke kantor PT ByteDance Indonesia yang menaungi platform TikTok dan Tokopedia akhirnya dibatalkan. Pembatalan yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (7/7/2026) ini terjadi setelah adanya perkembangan positif dalam upaya menyelamatkan ribuan pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keputusan tersebut diambil menyusul tercapainya langkah-langkah penyelesaian konkret dalam sebuah forum pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR RI. Pertemuan strategis itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan utama.

“Kami memutuskan untuk menunda kunjungan tersebut karena sudah ada titik terang dan komitmen bersama untuk menghindari gelombang PHK terhadap karyawan Tokopedia dan TikTok,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya.

Hadir dalam pertemuan penting itu Menteri Ketenagakerjaan, Presiden Direktur Tokopedia Stevani, serta perwakilan manajemen TikTok yang datang langsung dari China selaku induk usaha PT ByteDance. Sebagai informasi, PT ByteDance sebelumnya telah secara resmi mengakuisisi Tokopedia, sebuah langkah korporasi yang sempat memicu kekhawatiran terkait restrukturisasi dan efisiensi sumber daya manusia.

Pembahasan dalam pertemuan tersebut berfokus pada skema perlindungan tenaga kerja pasca-akuisisi, serta mitigasi potensi dampak negatif integrasi dua platform raksasa tersebut terhadap nasib para pegawai. Hasil kesepakatan menekankan bahwa tidak akan ada PHK sepihak dan setiap proses integrasi akan mengedepankan dialog sosial dengan melibatkan perwakilan pekerja.

Komitmen bersama ini menjadi angin segar bagi iklim ketenagakerjaan di sektor ekonomi digital, mengingat integrasi dua entitas besar kerap kali identik dengan efisiensi besar-besaran yang berujung pada pemangkasan tenaga kerja. Dengan adanya intervensi langsung dari pimpinan DPR RI dan jajaran kementerian, dinamika antara manajemen global ByteDance dan regulasi ketenagakerjaan nasional berhasil menemukan titik temu yang humanis.

Keberhasilan mediasi ini dinilai sebagai langkah preventif yang efektif dalam menjaga stabilitas hubungan industrial di tengah gelombang transformasi digital dan konsolidasi bisnis yang semakin masif. Laporan ini dihimpun oleh tim redaksi Beritadua.com dari Gedung DPR RI.