Review Produk22 November 20263 dibaca

Ketua DPD Usul Tiga Wakil Presiden untuk Perkuat Pemerintahan Prabowo

Jakarta — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan gagasan yang mengejutkan sekaligus memicu perdebatan di kalangan poli...

A
Administrator
Editor Review Produk
Ketua DPD Usul Tiga Wakil Presiden untuk Perkuat Pemerintahan Prabowo

Jakarta — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan gagasan yang mengejutkan sekaligus memicu perdebatan di kalangan politik nasional: penambahan jumlah wakil presiden hingga menjadi tiga orang di bawah Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu disampaikannya sebagai cara untuk memperkuat efektivitas pemerintahan dan mempercepat agenda pembangunan nasional yang dinilai semakin kompleks.

Sultan Baktiar menjelaskan bahwa beban pemerintahan saat ini terlalu besar untuk ditangani satu wakil presiden saja, mengingat luas wilayah Indonesia, jumlah program prioritas, dan tuntutan percepatan pembangunan di berbagai daerah. Menurutnya, pembagian tugas di tingkat wapres dapat membuat pengawasan program lebih dekat ke daerah.

"Dengan tiga wakil presiden, pembagian amanah bisa lebih terarah. Satu fokus ke pemerintahan dan hukum, satu ke ekonomi dan investasi, serta satu ke pembangunan daerah dan kesejahteraan," ujar Sultan Baktiar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Alasan di Balik Usulan

Ada beberapa poin yang menjadi dasar pemikiran Ketua DPD tersebut, antara lain:

  • Beban koordinasi yang tinggi. Pemerintahan Prabowo Subianto menjalankan sejumlah program besar sekaligus, mulai dari makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, hingga percepatan pembangunan ibu kota negara baru.
  • Kedekatan dengan daerah. Wakil presiden tambahan dinilai dapat menjadi jembatan lebih efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama di kawasan yang jauh dari Jakarta.
  • Model pembagian tugas internasional. Sejumlah negara di dunia menerapkan lebih dari satu wakil pemimpin eksekutif untuk membagi portofolio pemerintahan.
  • Kontinuitas program. Dengan lebih banyak orang di posisi kedua tertinggi negara, risiko program mandek ketika satu pejabat berhalangan dapat ditekan.

Jalan Konstitusional yang Tidak Mudah

Secara hukum, usulan ini tidak bisa diwujudkan lewat keputusan politik biasa. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebut Indonesia hanya memiliki satu wakil presiden yang membantu presiden. Artinya, gagasan ini menuntut perubahan konstitusi yang harus dilakukan MPR melalui mekanisme yang ketat, termasuk persetujuan dua pertiga anggota sidang dan hadirnya minimal dua pertiga total anggota MPR.

Sejarah reformasi konstitusi mencatat amandemen UUD 1945 bukan perkara ringan. Empat kali amandemen pasca-1998 sudah mengubah banyak hal, termasuk memulihkan fungsi DPD, namun tidak pernah menyentuh struktur kepemimpinan eksekutif ganda. Kini usulan justru datang dari ketua lembaga yang hasil amandemen itu ciptakan.

Kritik dan Kekhawatiran Muncul

Tidak semua pihak menyambut baik gagasan tersebut. Sejumlah pengamat hukum tata negara menilai usulan ini berisiko membuka kotak Pandoranya. Biaya penyelenggaraan negara diprediksi membengkak karena satu wapres membawa serta kantor, staf, dan anggaran besar. Ada pula kekhawatiran struktur tiga wapres justru menimbulkan kompetisi politik internal, terutama mengingat koalisi pemerintah saat ini terdiri dari banyak partai dengan kepentingan berbeda.

"Memperbanyak wakil presiden bukan jaminan pemerintahan lebih kuat. Yang dibutuhkan adalah kejelasan wewenang dan efisiensi birokrasi, bukan menambah kursi," kritik seorang peneliti hukum tata negara yang dikontak terkait isu ini.

Kalangan lain memandang usulan ini sebagai sinyal politik menjelang dinamica menjelang pertengahan masa jabatan, ketika posisi tawar antarlembaga dan antarpartai mulai diuji. DPD sendiri kerap merasa kurang didengar dalam proses legislasi, sehingga gagasan besar seperti ini juga dibaca sebagian kalangan sebagai upaya menegaskan eksistensi lembaga tersebut.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari istana kepresidenan maupun Sekretariat Kabinet terkait usulan tersebut. Yang pasti, gagasan ini akan terus diperdebatkan, mengingat perubahan konstitusi menyangkut kepala dan wakil kepala negara adalah salah satu perkara paling sensitif dalam politik Indonesia.

Berita Terkait