Kemenhan Evaluasi Ulang Pelatihan Militer Manajer Koperasi Desa

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan kesiapannya untuk meninjau kembali kurikulum pelatihan dasar militer bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) yang selama ini menuai pro dan kontra. Evaluasi tersebut muncul setelah sejumlah pihak menyuarakan perlunya keseimbangan antara pembentukan disiplin karakter dan kebutuhan teknis pengelolaan koperasi modern. 'Kemarin sudah dievaluasi, alhamdulillah dari pihak Kementerian Pertahanan juga sudah mau mengevaluasi,' ujar seorang pejabat yang terlibat dalam koordinasi program, Ferry, menandakan adanya titik temu awal antar kementerian.

Langkah evaluasi ini menjadi sorotan karena menyangkut nasib lebih dari 12.000 Kopdes yang tersebar di berbagai wilayah dengan total aset mencapai Rp 74,3 triliun. Di balik angka besar tersebut, kualitas manajerial masih menjadi tantangan utama. Data Kementerian Koperasi dan UKM per Juni 2026 menunjukkan hanya 38 persen manajer koperasi yang memiliki latar belakang pendidikan manajemen atau akuntansi, sementara tingkat pergantian pengurus mencapai 22 persen per tahun. Kesenjangan ini yang semula mendorong gagasan pelatihan semi-militer sebagai solusi cepat pembentukan etos kerja dan loyalitas.

Dari Barak ke Buku Besar: Kronologi Program

Program pelatihan militer bagi calon manajer Kopdes mulai diujicobakan pada awal 2026 melalui kerja sama Kemenkop UKM, Kemenhan, dan TNI AD. Peserta yang umumnya merupakan lulusan SMA atau pesantren menjalani pendidikan selama empat minggu di pusat latihan militer, dengan komposisi 60 persen materi kedisiplinan dan fisik, serta 40 persen pengenalan dasar koperasi. Materi meliputi baris-berbaris, bela negara, dan survival, diselingi sesi singkat pembukuan sederhana dan prinsip koperasi. Pada gelombang pertama yang diikuti 850 peserta, tingkat kelulusan mencapai 91 persen, namun umpan balik dari koperasi penerima menunjukkan hanya 47 persen lulusan yang dinilai mampu langsung menjalankan fungsi administratif dasar.

Kondisi ini memicu kementerian teknis untuk meminta penyesuaian. Ferry, yang enggan disebutkan jabatan lengkapnya, menekankan bahwa esensi evaluasi bukan untuk menghapus komponen militer, melainkan menyelaraskan beban materi. 'Intinya bagaimana agar para manajer tidak hanya kuat mental, tetapi juga paham cara membaca neraca dan menyusun laporan keuangan. Jangan sampai mereka hebat di lapangan tetapi kesulitan mengisi buku kas,' imbuhnya.

Dua Sisi Koin: Antara Disiplin dan Kompetensi Teknis

Di satu sisi, pendekatan militer dianggap mampu menanamkan nilai integritas, ketahanan, dan kepemimpinan yang sangat diperlukan di lingkungan koperasi yang rawan konflik internal dan penyimpangan dana. Data pengaduan Ombudsman mencatat, sepanjang 2025 terdapat 1.240 laporan penyalahgunaan dana koperasi, dan 67 persen di antaranya melibatkan koperasi desa. Pendukung program berargumen bahwa pembentukan karakter melalui pelatihan fisik dan kedisiplinan dapat menekan angka tersebut secara signifikan. Kemenhan, dalam pernyataan tertulisnya, menyatakan bahwa modul bela negara tidak sekadar latihan fisik, melainkan penanaman tanggung jawab terhadap aset publik.

Di sisi lain, para pegiat koperasi dan akademisi ekonomi mengkritik minimnya porsi pelatihan keuangan, pemasaran, dan tata kelola. 'Manajer koperasi harus mampu menghitung rasio likuiditas, bukan sekadar push-up. Kita perlu SDM yang bisa menyusun proyeksi arus kas dan memitigasi risiko kredit macet,' ujar Dr. Andini Putri, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Studi cepat yang dilakukan Lembaga Penelitian Koperasi menunjukkan bahwa koperasi dengan manajer berlatar pendidikan ekonomi mencatatkan pertumbuhan sisa hasil usaha (SHU) 2,8 kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang dikelola tanpa bekal manajemen formal.

Rencana Penyesuaian dan Target Tenggat

Evaluasi awal yang telah dilaksanakan pada pekan lalu menghasilkan beberapa usulan konkret. Pertama, memperpanjang durasi pelatihan menjadi delapan minggu dengan porsi 50:50 antara pengembangan karakter semi-militer dan pelatihan teknis koperasi. Kedua, melibatkan instruktur dari politeknik keuangan dan praktisi koperasi sukses dalam sesi mentoring. Ketiga, menambahkan modul magang di koperasi percontohan selama dua minggu pasca pelatihan. Kemenhan disebut baru menyetujui secara prinsip penambahan durasi, namun masih mengkaji detail kurikulum agar tidak menghilangkan roh awal pembinaan mental.

Plt Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop UKM menyatakan bahwa target keputusan final dijadwalkan pada akhir Juli 2026, sehingga gelombang kedua pelatihan pada Agustus bisa berjalan dengan format baru. Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan serapan lulusan oleh koperasi desa dari level 47 persen saat ini menjadi setidaknya 75 persen pada akhir tahun. 'Kita tidak ingin program ini menjadi beban anggaran tanpa dampak ekonomi yang terukur. Setiap rupiah yang diinvestasikan untuk pelatihan harus berujung pada perbaikan tata kelola dan kesejahteraan anggota,' tegasnya.

Proyeksi anggaran revisi program ini diperkirakan membengkak 32 persen menjadi sekitar Rp 78 miliar untuk dua gelombang pelatihan tahun ini. Meski demikian, nilai tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan potensi kerugian akibat mismanajemen koperasi yang mencapai Rp 2,1 triliun pada 2025. Evaluasi kolaboratif antara Kemenhan dan pemangku kepentingan koperasi ini diharapkan menghasilkan model pelatihan yang tidak hanya melahirkan manajer tangguh, tetapi juga cakap membaca angka dan merespons dinamika ekonomi desa.