Kelebihan Solar Nasional Bakal Diubah Menjadi Bahan Bakar Jet

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan potensi kelebihan pasokan bahan bakar solar dalam negeri. Langkah strategis tengah disiapkan untuk menyulap kelebihan tersebut menjadi avtur, bahan bakar utama pesawat terbang, guna mengoptimalkan nilai tambah sumber daya energi nasional dan menekan ketergantungan impor.

Fenomena Surplus Solar Akibat Dorongan Biodiesel

Berdasarkan data Kementerian ESDM per Februari 2026, produksi solar nasional—termasuk di dalamnya kontribusi dari program mandatori biodiesel—diperkirakan menembus 40,2 juta kiloliter sepanjang tahun ini. Sementara itu, konsumsi domestik diproyeksikan hanya berada di kisaran 35,5 juta kiloliter. Artinya, terdapat potensi surplus sekitar 4,7 juta kiloliter yang membutuhkan penyaluran atau pemanfaatan baru. Lonjakan pasokan ini terutama didorong oleh implementasi penuh B40, yakni pencampuran 40% biodiesel berbasis minyak sawit ke dalam solar, yang sejak awal 2026 telah meningkatkan volume produksi secara signifikan tanpa diimbangi pertumbuhan permintaan yang sepadan. Dari sisi fundamental, kebijakan ini memang sukses menekan impor solar dan menyerap produksi sawit dalam negeri, tetapi menimbulkan persoalan baru berupa kelebihan kapasitas yang harus dikelola.

Transformasi Molekuler: Dari Solar Jadi Avtur Melalui Teknologi Hydrocracking

Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah menggandeng PT Pertamina (Persero) merancang proyek konversi dengan pendekatan teknologi hydrocracking. Secara ringkas, teknologi ini memecah rantai karbon panjang pada molekul solar menjadi fraksi yang lebih pendek dan sesuai dengan spesifikasi avtur Jet A-1. Proses tersebut memerlukan investasi besar pada unit pengolahan baru yang akan terintegrasi di kilang-kilang eksisting Pertamina, seperti Kilang Cilacap atau Balikpapan. Berdasarkan studi pendahuluan, untuk menyerap surplus 4,7 juta kiloliter menjadi sekitar 3,8 juta kiloliter avtur per tahun, dibutuhkan belanja modal tidak kurang dari Rp22 triliun hingga Rp28 triliun. Proyek ini ditargetkan mulai konstruksi pada 2027 dan beroperasi penuh pada 2030, sehingga dalam jangka pendek surplus masih harus diatasi melalui ekspor atau penyesuaian produksi.

Dua Sisi Analisis: Antara Peluang Kemandirian dan Risiko Ekonomi

Di satu sisi, langkah ini menyimpan sejumlah keunggulan. Pertama, Indonesia dapat memangkas impor avtur yang saat ini mencapai 2,1 juta kiloliter per tahun (data BPS 2025) dengan nilai devisa sekitar US$1,8 miliar. Kedua, surplus solar yang sebelumnya berpotensi menjadi beban pasar dapat diubah menjadi produk bernilai lebih tinggi, memberikan margin keuntungan yang lebih baik bagi Pertamina. Ketiga, proyek ini sejalan dengan peta jalan transisi energi karena avtur yang dihasilkan dapat dicampur dengan komponen Sustainable Aviation Fuel (SAF) di masa depan, memperkuat kredibilitas lingkungan sektor penerbangan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja selama konstruksi dan operasi kilang diproyeksikan mencapai 15.000 orang, memberikan efek pengganda bagi perekonomian lokal.

Di sisi lain, sejumlah risiko dan catatan kritis perlu dicermati. Biaya investasi yang tinggi dalam situasi fiskal yang ketat berpotensi membebani keuangan Pertamina dan memerlukan skema pendanaan campuran yang rumit. Harga avtur global cenderung fluktuatif; jika harga minyak mentah kembali melemah, nilai keekonomian proyek ini bisa tergerus. Teknologi hydrocracking juga bukan tanpa tantangan—katalis yang digunakan sensitif terhadap pengotor dari biodiesel, sehingga perlu penanganan khusus agar kualitas avtur tetap terjamin sesuai standar internasional seperti ASTM D1655. Pendapat senada diungkapkan oleh pengamat energi, Fadhil Hasan:

“Transformasi solar ke avtur memang menawarkan solusi elegan, tetapi tanpa kepastian offtake dari maskapai dan jaminan harga yang kompetitif terhadap produk impor, proyek ini rentan menjadi ‘gajah putih’. Perlu perhitungan matang agar kelebihan solar tidak justru berubah menjadi kelebihan avtur yang tak terserap.”

Dinamika Pasar dan Implikasi Kebijakan

Dari perspektif portofolio energi nasional, rencana ini memperlihatkan fleksibilitas kebijakan pemerintah dalam merespons distorsi pasar akibat intervensi mandatori biodiesel. Surplus solar yang muncul dapat menjadi momentum untuk memperbaiki neraca perdagangan migas yang selama ini defisit. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan defisit neraca migas pada 2025 menyempit menjadi US$5,3 miliar, dan jika impor avtur bisa ditekan, penghematan lanjutan berpotensi mengurangi defisit hingga 30%. Sementara itu, dari sudut pandang pelaku pasar, sentimen terhadap saham Pertamina (melalui subholding) dan emiten pendukung infrastruktur energi bisa membaik seiring dengan prospek hilirisasi yang lebih dalam.

Namun, kebijakan ini juga perlu diselaraskan dengan peta jalan pengembangan SAF yang tengah digodok Kementerian Perhubungan. Avtur dari konversi solar bukanlah bahan bakar rendah karbon, sehingga tanpa campuran SAF citra lingkungan penerbangan Indonesia bisa jadi sorotan global. Pemerintah tampaknya mencermati hal ini dengan mendorong agar unit hydrocracking juga mampu memproses bio-feedstock di masa mendatang. Ini berarti desain proyek harus cukup luwes untuk mengakomodasi transisi tersebut, yang kembali berimplikasi pada biaya awal yang lebih besar.

Secara keseluruhan, ide menyulap kelebihan solar menjadi avtur adalah terobosan yang cerdas secara konseptual, tetapi eksekusinya membutuhkan kehati-hatian ala bank investasi—memperhitungkan proyeksi arus kas, sensitivitas harga, dan manajemen risiko teknologi secara disiplin. Jika seluruh prasyarat terpenuhi, Indonesia bukan hanya menyelesaikan masalah surplus, tetapi juga menciptakan rantai nilai baru di industri energi nasional.