sarah-anjani
Berdasarkan data Badan Statistik Nasional Tiongkok dan laporan lembaga riset pertahanan internasional per 2024, transformasi ekonomi Tiongkok selama tiga dekade terakhir tidak hanya tercermin dari pertumbuhan produk domestik bruto yang menembus USD 17,7 triliun, tetapi juga dari pergeseran strategi industri pertahanan yang berlangsung senyap namun sistematis. Salah satu episodenya yang paling banyak dikaji akademisi adalah akuisisi sebuah kapal induk bekas era Uni Soviet yang pada awal 2000-an dibeli dengan dalih sebagai taman rekreasi terapung. Narasi resmi saat itu menyebut kapal tersebut akan dijadikan kasino dan pusat hiburan di Makau. Kenyataannya, kapal itu berlabuh di galangan Dalian dan menjalani modifikasi besar-besaran hingga akhirnya beroperasi sebagai kapal induk pertama Tiongkok.
Kronologi Akuisisi yang Simpang Siur
Kapal bernama Varyag itu dibangun Uni Soviet pada 1985 di galangan Black Sea Shipyard, Nikolayev, Ukraina. Setelah Uni Soviet bubar pada 1991, kapal yang belum selesai itu menjadi aset terbengkalai Ukraina. Pada 1998, sebuah perusahaan berbasis di Makau membeli lambung kapal tersebut dengan nilai yang dilaporkan sekitar USD 20 juta, atau jauh di bawah biaya pembangunan awalnya yang diperkirakan mencapai USD 500 juta. Pembeli menyatakan kapal akan dikonversi menjadi hotel dan kasino terapung, dengan alasan bahwa struktur lambungnya tidak lagi memiliki sistem propulsi maupun persenjataan fungsional.
Namun, proyek tersebut tidak pernah terwujud. Kapal justru ditarik melewati Selat Bosphorus pada 2001, sebuah proses yang memakan waktu berbulan-bulan karena otoritas Turki memperdebatkan aspek keselamatan navigasi. Sesampainya di Dalian, kapal tidak diubah menjadi kawasan wisata, melainkan masuk ke fasilitas galangan milik negara. Selama bertahun-tahun, citra satelit menunjukkan aktivitas konstruksi yang konsisten dengan modifikasi militer, bukan pembangunan hotel. Pada 2012, kapal itu resmi diserahkan ke Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat dan dinamai Liaoning.
Dua Perspektif: Strategi Sah atau Manipulasi Informasi
Di satu sisi, banyak analis pertahanan berpendapat bahwa akuisisi tersebut merupakan langkah strategis yang sah dalam kerangka kedaulatan nasional. Hukum internasional tidak melarang negara membeli lambung kapal bekas dari negara lain, termasuk untuk keperluan militer, selama memenuhi kewajiban perjanjian dan regulasi pelayaran. Pembelian melalui entitas swasta juga bukan praktik yang unik; beberapa negara pernah menggunakan perantara korporasi untuk memperoleh aset sensitif tanpa menarik perhatian diplomatik berlebihan. Dari sudut pandang ini, dalih taman rekreasi dapat dibaca sebagai strategi komunikasi untuk menghindari resistensi geopolitik, bukan penipuan yang melanggar hukum.
Di sisi lain, kritikus menilai episode ini menunjukkan celah transparansi dalam tata kelola pengadaan pertahanan global. Ketika tujuan sebenarnya disamarkan, negara-negara yang dilalui kapal—seperti Turki—kehilangan kesempatan mengevaluasi implikasi strategis secara utuh. Setidaknya ada tiga implikasi yang disorot. Pertama, ketidakseimbangan informasi antara pembeli dan otoritas pelayaran menciptakan asimetri yang merugikan pihak ketiga. Kedua, preseden ini dapat mendorong negara lain menempuh pola serupa, sehingga mekanisme verifikasi internasional menjadi lemah. Ketiga, dampak jangka panjangnya terhadap keseimbangan kekuatan maritim di Asia Pasifik cukup signifikan, karena kepemilikan kapal induk mengubah proyeksi kemampuan angkatan laut suatu negara secara fundamental.
"Akuisisi aset pertahanan melalui entitas sipil sering berada di wilayah abu-abu hukum internasional. Yang menjadi persoalan bukan hanya legalitas formal, tetapi juga implikasi transparansi dan stabilitas kawasan," ujar seorang peneliti kebijakan maritim dari lembaga think tank regional, yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Dampak pada Fundamental Industri Pertahanan
Terlepas dari perdebatan etis, satu hal yang sulit dibantah adalah percepatan kapabilitas industri pertahanan Tiongkok. Sebelum Liaoning, Tiongkok tidak memiliki pengalaman mengoperasikan kapal induk. Setelahnya, negara itu membangun kapal induk kedua, Shandong, yang diluncurkan pada 2017 dan resmi beroperasi pada 2019, lalu kapal ketiga, Fujian, yang diluncurkan pada 2022 dengan sistem catapult elektromagnetik. Artinya, dalam kurun kurang dari dua dekade, Tiongkok bergerak dari negara tanpa kapal induk menjadi salah satu dari sedikit negara yang mampu membangunnya secara mandiri.
Dari perspektif ekonomi, program ini menyerap anggaran pertahanan yang tidak kecil. Lembaga riset internasional memperkirakan anggaran pertahanan Tiongkok pada 2024 mencapai sekitar USD 296 miliar, naik sekitar 7,2 persen year-on-year. Sebagian dialokasikan untuk modernisasi angkatan laut, termasuk pemeliharaan, pelatihan awak, dan pengembangan sistem pendukung. Bagi pasar global, peningkatan belanja pertahanan ini menciptakan sentimen pasar tersendiri, terutama bagi emiten di sektor teknologi maritim, logam khusus, dan elektronik pertahanan.
Namun, analis juga mengingatkan bahwa belanja pertahanan yang tinggi menimbulkan trade-off fiskal. Dana yang dialokasikan untuk kapal induk tidak dapat digunakan untuk infrastruktur sipil atau program kesejahteraan. Rasio belanja pertahanan terhadap PDB Tiongkok memang masih relatif moderat, sekitar 1,6 persen, jauh di bawah Amerika Serikat yang berada di kisaran 3,4 persen. Meski demikian, nilai absolutnya menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan anggaran pertahanan terbesar kedua di dunia.
Proyeksi ke depan, jumlah kapal induk yang dioperasikan Tiongkok diperkirakan terus bertambah. Sejumlah lembaga memperkirakan negara itu menargetkan lima hingga enam kelompok tempur kapal induk pada 2035. Jika terealisasi, peta kekuatan maritim Asia Pasifik akan mengalami pergeseran signifikan, dengan implikasi pada aliansi pertahanan, rute perdagangan, dan stabilitas harga komoditas strategis. Bagi pelaku pasar, variabel ini masuk dalam kategori risiko geopolitik yang perlu dipantau, bukan sekadar berita militer.
Pada akhirnya, kisah kapal induk bekas ini menjadi pengingat bahwa dalam ekonomi politik global, informasi adalah aset yang nilainya setara dengan modal. Kemampuan mengelola narasi dapat menentukan hasil akhir sebuah transaksi, bahkan ketika angka-angka di atas kertas tampak sederhana. Yang tersisa sekarang adalah pertanyaan mengenai seberapa besar transparansi yang bersedia disediakan oleh kekuatan-kekuatan besar di masa depan.
Comments (0)