Kadin Percepat Kepastian Regulasi DSI Demi Ekspor dan Rupiah

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan kerangka regulasi yang gamblang bagi PT Daya Sinergi Indonesia (DSI). Kepastian aturan itu dinilai krusial untuk menjaga stabilitas arus ekspor komoditas unggulan nasional sekaligus memperkokoh posisi nilai tukar rupiah di tengah tekanan global.

Ketidakjelasan payung hukum operasional PT DSI dikhawatirkan menimbulkan hambatan birokrasi yang akan mengganggu aktivitas perdagangan luar negeri. Pelaku usaha membutuhkan pedoman pasti agar rantai pasok ekspor tidak tersendat dan devisa hasil ekspor dapat mengalir lebih lancar ke dalam sistem keuangan domestik.

Peran Vital DSI dalam Arsitektur Ekspor Nasional

PT DSI merupakan entitas strategis yang dibentuk untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas, khususnya batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan produk turunannya. Melalui mekanisme penugasan, perseroan diharapkan menjadi instrumen agregator yang dapat meningkatkan nilai tawar Indonesia di pasar global sekaligus memastikan kepatuhan terhadap kewajiban penerimaan devisa hasil ekspor (DHE).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor komoditas nonmigas Indonesia pada kuartal pertama tahun ini mencapai 62,3 miliar dolar AS, dengan kontribusi sektor pertambangan dan perkebunan masing-masing sebesar 18,7 persen dan 14,2 persen. Sumbangan tersebut menjadikan kelancaran ekspor sebagai salah satu penopang utama surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 47 bulan berturut-turut hingga April lalu.

Di satu sisi, kehadiran PT DSI berpotensi memperpendek rantai distribusi sehingga selisih harga antara produsen dan pembeli akhir dapat ditekan. Namun di sisi lain, jika peraturan pelaksanaannya tidak segera dirilis, para eksportir akan menghadapi ketidakpastian prosedur yang dapat menunda pengapalan dan memicu sengketa kontrak.

Dampak Ketidakpastian Regulasi pada Stabilitas Rupiah

Gubernur Bank Indonesia telah berulang kali menekankan pentingnya penguatan pasokan valas dari sektor riil untuk meredam gejolak eksternal. Dalam beberapa pekan terakhir, rupiah bergerak fluktuatif di kisaran Rp15.850 hingga Rp16.020 per dolar AS, terimbas sentimen suku bunga global dan eskalasi tensi geopolitik. Aliran masuk devisa ekspor yang stabil menjadi tameng utama untuk menjaga volatilitas tetap terkendali.

Melalui PT DSI, pemerintah sebenarnya memiliki peluang untuk mengoptimalkan penempatan DHE ke instrumen keuangan dalam negeri. Dengan demikian, eksportir tak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga berkontribusi langsung memperdalam likuiditas pasar valas domestik. Namun cita-cita itu hanya bisa terwujud apabila landasan operasional perusahaan jelas sejak awal.

Seorang analis ekonomi senior yang enggan disebutkan namanya mengingatkan bahwa ketidakpastian aturan bisa mendorong pelaku usaha menunda ekspor atau mencari jalur alternatif yang kurang transparan. “Setiap minggu tertundanya kargo bernilai besar akan mengurangi pasokan dolar di pasar spot dan berpotensi memicu tekanan pelemahan rupiah yang tidak perlu,” ujarnya. Ia menambahkan, negara dengan ekspor komoditas besar seperti Indonesia memerlukan sinergi kebijakan antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia dalam mengelola DSI.

“Kami butuh kepastian hukum agar proses bisnis tidak terhambat. Ekspor adalah urat nadi ekonomi, jangan sampai regulasi yang belum tuntas menjadi batu sandungan,” tegas Ketua Umum Kadin Indonesia dalam pertemuan dengan media.

Dua Perspektif: Urgensi versus Kehati-hatian

Pro: Segenap asosiasi pengusaha sepakat bahwa kehadiran PT DSI mesti dipercepat karena dapat menjadi alat negara untuk mengkonsolidasikan ekspor dalam jumlah besar. Dengan skala ekonomi tersebut, biaya logistik bisa ditekan hingga 8–12 persen, memperlebar margin keuntungan eksportir, dan pada akhirnya menambah setoran pajak. Kepastian aturan juga akan memudahkan akses pembiayaan karena bank akan lebih yakin menyalurkan kredit kepada perusahaan yang terikat kontrak jangka panjang melalui DSI.

Kontra: Di pihak lain, kalangan pengamat mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa menerbitkan aturan tanpa kajian mendalam. Pembentukan entitas agregator semacam ini berisiko menimbulkan monopoli terselubung jika mekanisme pengawasannya lemah. Regulasi yang terburu-buru dikhawatirkan justru menciptakan celah bagi rente ekonomi baru dan mengganggu mekanisme pasar yang sudah berjalan. Karena itu, transparansi dan partisipasi publik dalam proses penyusunan peraturan menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar.

Kadin sendiri mengaku siap menjadi jembatan antara pemerintah dan komunitas bisnis agar masukan dari pelaku usaha dapat terserap maksimal. Forum diskusi rutin akan digelar untuk merancang butir-butir aturan teknis yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pemangku kepentingan.

Dengan tenggat waktu yang semakin mendesak, dunia usaha berharap rancangan peraturan pemerintah atau peraturan presiden mengenai PT DSI dapat dirampungkan pada paruh kedua tahun ini. Kejelasan aturan bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan fondasi bagi keberlanjutan ekspor dan stabilitas nilai tukar yang menjadi sandaran pertumbuhan ekonomi nasional.