Anggaran Kementerian Investasi 2025 Terserap 91,77 Persen

Kementerian Investasi mencatatkan realisasi anggaran sebesar Rp807,24 miliar sepanjang tahun 2025, atau setara dengan 91,77 persen dari total pagu yang dialokasikan senilai Rp879,61 miliar. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif tinggi dan menjadi sinyal positif bagi efektivitas program-program prioritas di sektor penanaman modal.

Rincian Penggunaan Anggaran

Dari total serapan tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan promosi investasi, baik di dalam maupun luar negeri. Kementerian gencar menyelenggarakan forum bisnis, pameran investasi, serta misi dagang ke negara-negara target seperti Tiongkok, Jepang, dan Uni Emirat Arab. Selain itu, dana juga digunakan untuk pengembangan sistem layanan perizinan berbasis digital melalui Online Single Submission (OSS) yang kini telah terintegrasi dengan berbagai kementerian teknis.

Belanja operasional dan pemeliharaan infrastruktur pendukung, termasuk kantor perwakilan di daerah dan luar negeri, turut menyumbang porsi signifikan. Di sisi lain, belanja modal untuk perangkat teknologi informasi dan renovasi gedung juga tercatat terserap optimal.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi anggaran Kementerian Investasi mengalami peningkatan. Pada tahun sebelumnya, serapan anggaran hanya mencapai 87,6 persen dari pagu sebesar Rp850 miliar, atau sekitar Rp744,6 miliar. Kenaikan sekitar 4,17 poin persentase ini mencerminkan perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi program. Menteri Investasi, dalam beberapa kesempatan, menekankan pentingnya disiplin anggaran tanpa mengorbankan kualitas belanja.

Dua Sisi Kinerja Serapan

Di satu sisi, realisasi di atas 90 persen dapat diartikan bahwa kementerian berhasil menjalankan fungsi promosi dan pelayanan investasi secara maksimal. Hal ini sejalan dengan meningkatnya realisasi investasi nasional yang pada 2025 ditargetkan mencapai Rp1.650 triliun. Data sementara menunjukkan bahwa hingga kuartal III-2025, realisasi investasi telah mencapai Rp1.200 triliun, sehingga target tahunan diproyeksikan terlampaui.

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa tingginya serapan anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan dampak. “Yang perlu dilihat adalah outcome, bukan sekadar output. Apakah dana yang dibelanjakan benar-benar menarik investasi baru atau sekadar memindahkan dari satu sektor ke sektor lain?” ujar Ekonom Senior INDEF, Ahmad Zaki, dalam diskusi virtual pekan lalu. Kekhawatiran lainnya adalah potensi penyerapan yang terburu-buru di akhir tahun demi menghindari sisa anggaran, yang bisa berujung pada inefisiensi.

Dampak terhadap Iklim Investasi

Penggunaan anggaran untuk promosi dan perbaikan layanan dinilai berkontribusi pada perbaikan peringkat kemudahan berusaha Indonesia. Berdasarkan laporan Bank Dunia edisi terbaru, Indonesia naik ke peringkat 65 dari sebelumnya 72. Meski demikian, pelaku usaha masih mengeluhkan ketidakpastian regulasi di tingkat daerah. Untuk itu, sebagian anggaran dialokasikan untuk koordinasi dengan pemerintah daerah dan pembentukan satuan tugas percepatan investasi di 15 provinsi prioritas.

Di sektor hilirisasi, kementerian menggelontorkan dana untuk studi kelayakan dan pendampingan investor di sektor nikel, baterai kendaraan listrik, dan energi hijau. Langkah ini diharapkan mampu menarik investasi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Proyeksi dan Strategi 2026

Memasuki tahun 2026, Kementerian Investasi mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp950 miliar, naik sekitar 8 persen dari tahun sebelumnya. Fokus utama akan diarahkan pada digitalisasi layanan end-to-end, peningkatan kapasitas SDM, serta ekspansi promosi ke pasar non-tradisional seperti Afrika dan Amerika Latin. “Kita tidak bisa hanya bergantung pada investor yang sudah ada. Perlu terobosan baru,” ujar Direktur Jenderal Promosi dan Penanaman Modal Asing, Rina Mariani, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR.

Dengan realisasi yang semakin optimal dan dukungan kebijakan yang tepat, target investasi 2026 sebesar Rp1.850 triliun diyakini dapat tercapai. Meski tantangan global seperti perlambatan ekonomi dan ketegangan geopolitik masih membayangi, fundamental ekonomi Indonesia yang kuat diharapkan menjadi tameng utama.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran Kementerian Investasi sebesar 91,77 persen di 2025 patut diapresiasi sebagai langkah maju dalam tata kelola keuangan publik. Namun, evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas belanja tetap diperlukan agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.