Industri Manufaktur Diproyeksi Jadi Motor Utama Ekonomi 2027

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perindustrian per awal 2025, sektor manufaktur masih menyumbang sekitar 18,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Angka ini menjadikan industri pengolahan sebagai kontributor terbesar kedua setelah sektor perdagangan. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji secara eksplisit menargetkan sektor ini menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen pada 2027, sebuah ambisi yang menuntut akselerasi signifikan dari laju historis empat hingga lima persen dalam satu dekade terakhir.

Target tersebut bukan tanpa dasar. Pemerintah mencatat pertumbuhan industri pengolahan nonmigas pada 2024 berada di kisaran 4,4 persen year-on-year, lebih rendah dibandingkan proyeksi awal 5,2 persen. Kesenjangan ini menjadi pekerjaan rumah besar, terutama ketika ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian akibat perlambatan China dan volatilitas harga komoditas. Untuk mencapai 6 persen, dibutuhkan lonjakan produktivitas yang tidak bisa hanya mengandalkan ekspor bahan mentah.

Di Satu Sisi: Fundamental Industri Masih Kokoh

Dari kacamata fundamental, sejumlah indikator memang menunjukkan tren positif. Nilai investasi sektor manufaktur sepanjang 2024 tercatat menembus Rp721 triliun, naik 12,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang dirilis Kementerian Perindustrian pada Maret 2025 berada di level 52,4, masih di atas ambang ekspansi 50. Likuiditas perbankan juga relatif longgar, dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) industri perbankan nasional sekitar 84 persen, memberi ruang pembiayaan modal kerja dan investasi.

Beberapa subsektor mencatat kinerja mengesankan. Industri makanan dan minuman tumbuh 6,1 persen, didorong konsumsi domestik yang stabil. Industri logam dasar justru melesat di atas 10 persen berkat hilirisasi nikel dan bauksit yang mulai beroperasi penuh. Portofolio hilirisasi ini menjadi tumpuan utama pemerintah untuk mendongkrak nilai tambah ekspor, yang pada 2024 menghasilkan devisa sekitar USD38 miliar dari produk turunan mineral.

"Hilirisasi adalah jalan tol menuju industrialisasi. Kita tidak bisa lagi mengekspor bahan mentah lalu membeli barang jadi dengan harga berkali-kali lipat," ujar Sarmuji dalam rapat kerja kementerian di Jakarta.

Di Sisi Lain: Sentimen Pasar dan Risiko Eksternal

Namun, optimisme itu berhadapan dengan realitas yang lebih keras. Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Februari 2025 berada di level 49,4, kembali terkontraksi di bawah 50 untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Pelemahan ini mencerminkan turunnya pesanan baru, terutama dari pasar ekspor. Capital outflow dari pasar keuangan domestik juga terekam, dengan investor asing mencatat net sell sekitar Rp18,7 triliun di pasar saham sepanjang kuartal pertama 2025.

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor manufaktur justru menghadapi tantangan struktural. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan penurunan penyerapan tenaga kerja formal di sektor industri sebesar 1,2 persen secara tahunan, seiring otomasi dan efisiensi pasca-pandemi. Ini menimbulkan pertanyaan soal kualitas pertumbuhan: apakah lonjakan output akan diikuti penciptaan lapangan kerja yang memadai?

Daya saing juga menjadi sorotan. Biaya logistik nasional masih berkisar 14,3 persen dari PDB, jauh di atas rata-rata ASEAN yang sekitar 10 persen. Harga energi untuk industri, meski telah disesuaikan, masih dianggap membebani sektor padat energi seperti tekstil dan pupuk. Rasio elektrifikasi industri di luar Jawa pun belum merata, menyisakan kesenjangan infrastruktur yang signifikan.

Pro dan Kontra Target Enam Persen

Pro: Dengan hilirisasi yang berjalan, investasi yang naik dua digit, dan konsumsi rumah tangga yang stabil di atas 5 persen, target 6 persen masih dalam jangkauan. Proyeksi pemerintah menempatkan pertumbuhan ekonomi 2025 di kisaran 5,3 persen, yang jika konsisten akan mempermudah lompatan ke 6 persen pada 2027.

Kontra: Tanpa perbaikan struktural pada logistik, energi, dan iklim usaha, angka 6 persen berisiko tinggal proyeksi. Perlambatan ekonomi global dan tensi geopolitik dapat menekan ekspor serta memicu capital outflow lanjutan, yang pada akhirnya menggerus valuasi industri dan melemahkan sentimen pasar.

Pada akhirnya, arah industri nasional bergantung pada eksekusi, bukan sekadar narasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa tren positif investasi berlanjut, sementara risiko eksternal dimitigasi melalui diversifikasi pasar dan penguatan pasar domestik. Publik dan pelaku usaha akan menanti realisasi, bukan hanya target di atas kertas.