Gorontalo Pertimbangkan Prasmanan dalam Program Makan Bergizi Gratis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo per 2024, angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah mencapai kisaran 95 persen, dengan total populasi pelajar yang menjadi sasaran potensial program Makan Bergizi Gratis (MBG) menembus ratusan ribu jiwa. Di tengah skala penerima manfaat sebesar itu, pemerintah daerah Gorontalo mulai mengkaji alternatif mekanisme penyaluran makanan, dari yang semula berbasis paket siap saji menuju opsi prasmanan di sekolah.

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menyatakan bahwa sistem prasmanan membuka peluang bagi siswa untuk mengambil porsi sesuai kebutuhan masing-masing. Wacana ini muncul sebagai respons terhadap dinamika di lapangan, di mana efektivitas distribusi dan tingkat konsumsi siswa menjadi variabel yang perlu diukur secara berkala. "Kami ingin memastikan program ini tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar dikonsumsi dan memberi dampak pada gizi anak," ujarnya dalam sebuah forum koordinasi daerah.

Di Satu Sisi: Efisiensi Anggaran dan Pengurangan Sisa Makanan

Pendukung pendekatan prasmanan berargumen bahwa sistem ini berpotensi menekan pemborosan. Dalam skema paket tertutup, food waste atau sisa makanan yang tidak dikonsumsi kerap menjadi persoalan tersendiri. Estimasi sejumlah kajian lembaga pangan menunjukkan bahwa sisa makanan pada program distribusi serupa bisa berada di rentang 10 sampai 20 persen dari total porsi yang disiapkan. Jika dikonversi ke nilai nominal, dengan asumsi biaya per porsi dalam program MBG berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000, kebocoran anggaran akibat makanan terbuang dapat mencapai miliaran rupiah per tahun pada skala provinsi.

Selain itu, sistem prasmanan memberi ruang bagi siswa untuk membangun kebiasaan memilih menu secara mandiri. Pendekatan ini dianggap lebih adaptif terhadap preferensi lokal, termasuk pemanfaatan bahan pangan khas daerah seperti jagung, ikan, dan sayuran tropis yang selama ini menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat Gorontalo. Dari perspektif likuiditas anggaran daerah, efisiensi di sisi distribusi berpotensi memperbesar ruang fiskal untuk intervensi lain, misalnya fortifikasi pangan atau penyediaan susu tambahan.

Di Sisi Lain: Tantangan Higiene, Waktu, dan Standar Porsi

Namun, kalangan yang lebih hati-hati menyoroti sejumlah risiko operasional. Sistem prasmanan menuntut kesiapan infrastruktur yang tidak sederhana: area penyajian yang higienis, peralatan makan yang memadai, serta tenaga pengelola dengan pelatihan keamanan pangan. Standar HACCP atau analisis titik kendali kritis, yang menjadi acuan keamanan pangan, sulit diterapkan secara seragam di ribuan sekolah dengan kualitas fasilitas yang timpang antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Persoalan berikutnya adalah waktu. Jam pelajaran yang padat membuat durasi makan menjadi terbatas. Dalam skema prasmanan, antrean dan proses pengambilan porsi berpotensi memakan waktu lebih lama dibanding pembagian paket, sehingga dikhawatirkan mengganggu jadwal belajar. Belum lagi tantangan pengendalian porsi: tanpa standar ukuran yang tegas, asupan kalori dan protein per siswa bisa menjadi tidak konsisten, sehingga indikator keberhasilan program berbasis angka kecukupan gizi menjadi sulit diverifikasi.

"Keberhasilan program gizi sekolah tidak ditentukan oleh mekanisme penyajian semata, melainkan oleh tata kelola rantai pasok, pengawasan mutu, dan kapasitas kelembagaan di tingkat satuan pendidikan," kata seorang pengamat kebijakan pangan di sebuah diskusi akademik.

Proyeksi dan Sentimen Pasar Pangan Lokal

Dari kacamata ekonomi daerah, perubahan mekanisme distribusi berimplikasi pada pola permintaan terhadap pemasok. Skema prasmanan yang lebih fleksibel bisa memperbesar peluang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal untuk terlibat sebagai penyedia bahan segar harian. Ini berpotensi memperkuat efek berganda atau multiplier effect terhadap perekonomian wilayah, sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang berada di kisaran 4 hingga 5 persen year-on-year berdasarkan rilis BPS terakhir.

Meski demikian, fundamental kesiapan sumber daya manusia dan pengawasan tetap menjadi penentu. Tanpa penguatan kapasitas pengelola sekolah dan mekanisme audit berkala, diversifikasi skema justru berisiko meningkatkan kompleksitas biaya operasional. Pemerintah daerah menyatakan akan melakukan uji coba terbatas sebelum penerapan lebih luas, sekaligus menyusun rasio standar porsi, anggaran per siswa, serta indeks kepatuhan higiene sebagai instrumen evaluasi.

Kesimpulannya, wacana prasmanan di Gorontalo mencerminkan upaya mencari titik keseimbangan antara efisiensi fiskal, kualitas gizi, dan kelayakan operasional. Keberhasilannya tidak akan ditentukan oleh pilihan sistem semata, melainkan oleh kualitas tata kelola, transparansi anggaran, dan konsistensi pengawasan di lapangan. Publik menantikan detail proyeksi biaya per porsi serta skema pengadaan yang akan diumumkan pemerintah provinsi dalam waktu dekat.