yudi-kurniawan
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Bank Indonesia per awal 2025, sektor kelautan dan perikanan menyumbang sekitar 7,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, atau setara dengan nilai nominal lebih dari Rp 1.300 triliun pada 2024. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi ekonomi biru terbesar di dunia, mengingat luas laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi atau sekitar 71 persen dari total wilayah kedaulatan. Namun, realisasi potensi tersebut masih jauh dari optimal. Rasio kontribusi sektor maritim terhadap PDB relatif stagnan dalam lima tahun terakhir, bahkan mengalami penurunan tipis dari 7,8 persen pada 2019 menjadi 7,5 persen pada 2024. Di sinilah isu pembiayaan menjadi krusial.
Ekonomi biru adalah konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga kesehatan ekosistem laut. Dalam praktiknya, sektor ini mencakup perikanan tangkap dan budidaya, energi terbarukan laut, pariwisata bahari, transportasi laut, hingga industri bioteknologi kelautan. Menurut kajian lembaga keuangan internasional, potensi ekonomi biru Indonesia diproyeksikan dapat mencapai USD 1,3 triliun atau sekitar Rp 20.000 triliun pada 2030 jika dikelola dengan tata kelola yang tepat dan dukungan pembiayaan memadai.
Pro: Sinergi Pemerintah-Swasta Membuka Keran Investasi
Di satu sisi, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dinilai mampu menjadi katalis utama dalam menarik investasi ke sektor ekonomi biru. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen, mulai dari obligasi hijau (green bond), pembiayaan campuran (blended finance), hingga insentif fiskal bagi industri yang bergerak di bidang kelautan berkelanjutan. Bank Indonesia mencatat bahwa nilai penerbitan obligasi hijau domestik hingga akhir 2024 mencapai Rp 78,3 triliun, naik 12,4 persen year-on-year dari periode yang sama tahun sebelumnya. Tren ini menunjukkan bahwa likuiditas untuk pembiayaan hijau dan biru semakin tersedia.
"Potensi ekonomi biru Indonesia sangat besar, tetapi kuncinya ada pada pembiayaan yang terstruktur dan kolaborasi lintas sektor. Tanpa itu, potensi ini hanya akan menjadi angka di atas kertas," ujar seorang ekonom senior di lembaga keuangan global.
Dari perspektif fundamental, sektor perikanan budidaya misalnya mencatat pertumbuhan produksi 5,2 persen year-on-year pada 2024, sementara nilai ekspor produk perikanan mencapai USD 5,9 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa permintaan pasar global terhadap produk kelautan Indonesia tetap kuat. Jika pembiayaan dapat menyentuh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor ini, dampak multiplier terhadap ekonomi pesisir bisa signifikan.
Kontra: Tantangan Risiko dan Kapasitas Fiskal Terbatas
Di sisi lain, sejumlah analis mengingatkan bahwa tidak semua potensi ekonomi biru mudah direalisasikan. Risiko investasi di sektor kelautan cenderung tinggi karena sifat proyek yang padat modal, berjangka panjang, dan rentan terhadap faktor cuaca serta perubahan iklim. Selain itu, kapasitas fiskal pemerintah untuk memberikan insentif terbatas. Rasio utang terhadap PDB per akhir 2024 berada di kisaran 39,2 persen, dan ruang fiskal untuk subsidi atau penjaminan proyek biru semakin sempit.
Sentimen pasar juga menjadi tantangan. Arus modal keluar (capital outflow) dari pasar keuangan domestik pada kuartal IV 2024 mencapai USD 2,1 miliar, yang mencerminkan kehati-hatian investor global terhadap aset negara berkembang, termasuk proyek-proyek infrastruktur biru. Belum lagi persoalan tata kelola: tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah sering memperlambat perizinan usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Proyeksi dan Valuasi: Jalan Tengah yang Dibutuhkan
Melihat kedua perspektif tersebut, jalan tengah yang dibutuhkan adalah pembiayaan yang inovatif dan transparan. Skema pembiayaan campuran yang menggabungkan dana publik, filantropi, dan investasi swasta dapat menurunkan risiko proyek sekaligus meningkatkan valuasi aset kelautan. Pemerintah juga perlu memperkuat kerangka regulasi dan mendorong standardisasi proyek ekonomi biru agar bankable di mata investor.
Proyeksi Bank Indonesia menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,1 persen pada 2025, sektor maritim berpotensi tumbuh 6,3 persen jika aliran pembiayaan meningkat minimal 15 persen year-on-year. Namun, tanpa perbaikan struktural, proyeksi tersebut berisiko tidak tercapai. Pada akhirnya, ekonomi biru bukan hanya soal potensi, melainkan soal eksekusi dan keberanian untuk berinvestasi jangka panjang.
Comments (0)