DJP Kejar Setoran Pajak Rp 750 Triliun di Kuartal IV 2026

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir September 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memiliki pekerjaan rumah besar: mengumpulkan penerimaan pajak sekitar Rp 750 triliun hanya dalam tiga bulan terakhir tahun anggaran. Angka ini setara dengan sekitar 27 persen dari total target penerimaan pajak tahun ini yang diproyeksikan menembus Rp 2.750 triliun. Artinya, rata-rata DJP harus mengumpulkan sekitar Rp 250 triliun per bulan hingga Desember, sebuah laju yang jauh di atas rata-rata realisasi bulanan sepanjang Januari-September yang berkisar Rp 210 triliun hingga Rp 225 triliun.

Dalam terminologi fiskal, situasi ini disebut sebagai fiscal gap atau celah penerimaan, yakni selisih antara realisasi sementara dan target akhir tahun. Semakin lebar celahnya, semakin besar tekanan pada likuiditas anggaran negara, terutama untuk membiayai belanja subsidi energi, transfer ke daerah, dan pembayaran bunga utang yang jatuh tempo di kuartal IV.

Mengapa Kuartal IV Selalu Menjadi Ujian Berat?

Pola penerimaan pajak Indonesia memang memiliki karakter musiman. Secara historis, kuartal IV selalu menjadi periode paling menantang sekaligus paling menentukan. Ada beberapa faktor fundamental yang menjelaskan hal ini.

Pertama, banyak wajib pajak badan baru menyelesaikan pembukuan tahunan dan melaporkan SPT pada Maret tahun berikutnya, sehingga setoran PPh Badan kurang agresif di awal tahun. Kedua, penerimaan PPN dan PPnBM sangat bergantung pada momentum konsumsi akhir tahun, seperti libur Natal dan Tahun Baru, yang baru terlihat dampaknya pada Desember. Ketiga, program pengungkapan sukarela dan penagihan intensif biasanya baru digenjot pada bulan-bulan terakhir untuk menutup kekurangan.

"Kuartal IV adalah periode krusial. Di satu sisi kami mengandalkan lonjakan konsumsi dan penyelesaian kewajiban tahunan, di sisi lain kami memperkuat pengawasan berbasis data dan penegakan hukum," ujar seorang pejabat fiskal yang enggan disebutkan namanya.

Dari sisi tren, penerimaan pajak hingga September 2026 tercatat tumbuh sekitar 6,8 persen year-on-year dibanding periode yang sama 2025. Namun, pertumbuhan itu belum cukup untuk mengejar target yang dipatok tumbuh 9,5 persen secara tahunan. Inilah yang membuat ruang manuver DJP semakin sempit.

Di Satu Sisi: Optimisme dan Sentimen Pasar

Di satu sisi, sejumlah ekonom menilai target Rp 750 triliun dalam tiga bulan masih mungkin dikejar. Argumennya bertumpu pada tiga pilar. Pertama, inflasi yang terkendali di kisaran 2,8 persen year-on-year membuat daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga basis PPN berpotensi menguat di kuartal IV. Kedua, harga komoditas seperti batu bara dan CPO yang kembali naik memberi angin segar bagi penerimaan PPh Badan sektor ekstraktif. Ketiga, likuiditas perbankan yang longgar, tercermin dari rasio kredit terhadap simpanan (LDR) di level 84 persen, membuka ruang ekspansi kredit dan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi.

"Kalau konsumsi rumah tangga tumbuh di atas 5 persen dan ekspor komoditas membaik, penerimaan pajak bisa melesat di Desember," ujar seorang analis makro dari lembaga riset independen.

Sentimen pasar juga relatif positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak stabil di atas level 7.800, sementara yield obligasi negara tenor 10 tahun turun ke 6,4 persen, menandakan kepercayaan investor terhadap fundamental fiskal masih terjaga. Dengan valuasi pasar yang sehat, potensi capital inflow dapat menopang penerimaan pajak dari transaksi portofolio dan dividen.

Di Sisi Lain: Risiko Capital Outflow dan Perlambatan Global

Namun, di sisi lain, sejumlah risiko tidak bisa diabaikan. Ketegangan geopolitik dan kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat yang masih ketat berpotensi memicu capital outflow dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Jika arus modal keluar membesar, nilai tukar rupiah bisa tertekan, dan ini berdampak langsung pada penerimaan pajak dari sektor impor serta PPh migas yang dihitung dalam dolar.

Selain itu, perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia berimbas pada permintaan komoditas. Harga batu bara dan CPO yang sempat naik kini rentan koreksi, sehingga proyeksi penerimaan PPh Badan dari sektor tersebut perlu dikaji ulang. Di dalam negeri, daya beli kelas menengah juga mulai tergerus oleh kenaikan harga pangan dan biaya transportasi, yang berpotensi menekan konsumsi dan akhirnya mengurangi penerimaan PPN.

Risiko lain adalah kepatuhan wajib pajak. Rasio kepatuhan formal pelaporan SPT tahunan baru mencapai 78 persen, sementara tax ratio Indonesia masih stagnan di kisaran 10,2 persen terhadap PDB. Angka ini jauh di bawah rata-rata negara ASEAN yang berkisar 14-16 persen. Tanpa perbaikan struktural, upaya mengejar Rp 750 triliun dalam tiga bulan berisiko mengorbankan kualitas, misalnya dengan mengejar setoran tanpa memperbaiki basis pajak.

Langkah Strategis dan Proyeksi Akhir Tahun

Untuk menutup celah, DJP diperkirakan mengintensifkan tiga strategi: pengawasan berbasis data (data analytics), penagihan aktif terhadap wajib pajak besar, serta insentif sementara bagi sektor padat karya agar tetap patuh. Pemerintah juga bisa menggenjot penerimaan dari PPh Pasal 21 melalui pemotongan gaji pegawai negeri dan swasta, yang relatif stabil.

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi kuartal IV berada di kisaran 5,0-5,2 persen, inflasi terkendali, dan nilai tukar stabil di Rp 15.800 per dolar AS, sejumlah lembaga memperkirakan realisasi penerimaan pajak akhir tahun berada di kisaran Rp 2.640-Rp 2.700 triliun, atau sekitar 96-98 persen dari target. Artinya, masih ada potensi shortfall sekitar Rp 50-110 triliun.

Bagi pasar, angka ini penting karena menentukan besarnya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tambahan di kuartal IV. Jika penerimaan meleset, pemerintah harus menambah utang, yang bisa menaikkan yield dan menekan valuasi obligasi. Sebaliknya, jika target tercapai, tekanan fiskal mereda dan sentimen pasar membaik.

Kesimpulannya, tiga bulan terakhir 2026 adalah ujian bagi fundamental fiskal Indonesia. Di satu sisi, optimisme bertumpu pada konsumsi dan komoditas. Di sisi lain, risiko global dan kepatuhan rendah tetap membayangi. Yang jelas, angka Rp 750 triliun bukan sekadar target administratif, melainkan cerminan seberapa kuat fondasi penerimaan negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.