DBH Migas Siak Turun Tajam, Negosiasi dengan Pusat Belum Temukan Titik Terang

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan laporan realisasi transfer ke daerah per awal 2025, alokasi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) untuk Kabupaten Siak, Riau, mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi pemicu utama pertemuan antara Bupati Siak Afni Zulkifli dan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti. Namun, pembahasan tersebut belum menghasilkan kesepakatan konkret, sehingga posisi fiskal daerah penghasil migas terbesar di Sumatra itu kini berada dalam tekanan.

Seberapa Dalam Penurunan DBH Migas Siak?

DBH Migas merupakan instrumen fiskal yang mengalokasikan sebagian penerimaan negara dari sektor minyak dan gas kepada daerah penghasil. Skema ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dengan porsi daerah penghasil sebesar 15,5 persen untuk minyak bumi dan 30 persen untuk gas alam. Secara teknis, besaran transfer dipengaruhi oleh tiga variabel utama: volume lifting, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Pada 2022, ketika ICP melonjak di atas USD 90 per barel akibat gejolak geopolitik, Siak menikmati lonjakan penerimaan DBH Migas yang signifikan. Kini, dengan ICP yang bergerak di kisaran USD 70–75 per barel dan lifting nasional yang menurun akibat natural decline pada sumur-sumur tua di Blok Rokan dan sekitarnya, alokasi DBH Migas Siak turun drastis. Penurunan ini diperparah oleh depresiasi ringan rupiah yang tidak cukup mengompensasi melemahnya harga komoditas.

Data historis menunjukkan pola yang berulang: setiap kali siklus komoditas berbalik, daerah penghasil migas mengalami guncangan fiskal yang tajam. Pada 2016, fenomena serupa terjadi ketika ICP jatuh ke bawah USD 40 per barel, memaksa sejumlah kabupaten di Riau melakukan refocusing anggaran besar-besaran.

"Sekitar 60 hingga 70 persen struktur APBD Siak masih bergantung pada DBH Migas. Ketika transfer ini turun, ruang fiskal daerah menyempit sangat cepat," ujar seorang pejabat daerah yang memahami struktur anggaran, tanpa menyebut identitas karena pembicaraan bersifat internal.

Dua Sisi Persoalan: Ketergantungan Fiskal vs Realitas Pasar

Di satu sisi, argumen daerah cukup kuat. Siak telah berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dari sektor migas selama puluhan tahun. Berdasarkan data produksi, Blok Rokan yang berada di wilayah Siak dan sekitarnya pernah menyumbang lebih dari 20 persen produksi minyak nasional. Daerah berhak menuntut kepastian alokasi agar dapat membiayai belanja publik yang sudah terlanjur bergantung pada dana tersebut, mulai dari infrastruktur jalan, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Ketidakpastian transfer menyebabkan perencanaan pembangunan jangka menengah menjadi rapuh dan berpotensi menunda sejumlah proyek strategis.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan menghadapi keterbatasan yang nyata. Penerimaan negara dari sektor migas secara year-on-year menurun, sementara kebutuhan belanja pusat tetap tinggi, termasuk untuk subsidi energi, pembayaran bunga utang, dan program prioritas nasional. Dalam kerangka hukum yang berlaku, DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan, bukan berdasarkan kebutuhan fiskal daerah. Artinya, jika penerimaan migas turun, alokasi DBH otomatis menyesuaikan. Fleksibilitas untuk menambah porsi di luar formula sangat terbatas tanpa mengubah regulasi atau melakukan realokasi dari pos lain.

Pro: daerah penghasil berhak atas kompensasi yang adil, mengingat eksploitasi sumber daya alam menimbulkan biaya lingkungan dan sosial yang tidak kecil. Kontra: menambah alokasi di luar formula berpotensi menciptakan preseden yang memberatkan fiskal nasional dan mengganggu kepastian hukum transfer ke daerah secara keseluruhan.

Deadlock dan Implikasi bagi Fundamental Ekonomi Daerah

Pertemuan yang berakhir tanpa kesepakatan mencerminkan pola hubungan pusat-daerah yang kerap menemui jalan buntu ketika siklus komoditas berbalik. Bagi Siak, dampaknya langsung terasa pada likuiditas kas daerah. Pemerintah kabupaten kemungkinan harus menunda sejumlah belanja modal, memangkas program non-esensial, atau mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) alternatif yang selama ini masih relatif kecil dibandingkan transfer pusat.

Dalam jangka menengah, ketergantungan pada DBH Migas menjadi risiko struktural. Tren transisi energi global menekan permintaan minyak dalam jangka panjang, sementara cadangan sumur tua terus menurun. Tanpa diversifikasi ekonomi yang serius ke sektor perkebunan hilir, pariwisata, dan industri pengolahan, Siak akan terus rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan sentimen pasar global.

Dari kacamata pasar, penurunan transfer fiskal ke daerah dapat berdampak pada lesunya belanja pemerintah daerah, yang pada gilirannya menekan konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi lokal. Ini menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi regional Sumatra, terutama jika tren penurunan DBH berlanjut ke tahun anggaran berikutnya.

Solusi jangka pendek mungkin terbatas pada mekanisme kompensasi sementara atau penjadwalan ulang pencairan. Namun, tanpa reformasi struktur fiskal yang lebih mendasar, termasuk penguatan dana alokasi khusus dan pengembangan sumber PAD, daerah penghasil migas akan terus menghadapi siklus boom-bust yang sama. Pertemuan yang belum menemukan titik terang ini menjadi cerminan bahwa persoalan DBH bukan sekadar angka, melainkan soal fundamental hubungan fiskal pusat dan daerah yang menuntut penyelesaian jangka panjang.