Bupati Sukoharjo Etik Suryani Ditahan KPK Pascaterjaring OTT

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, usai menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (11/7/2026). Mengenakan rompi tahanan oranye khas komisi antirasuah, Etik digiring petugas menuju mobil tahanan dengan pengawalan ketat. Penangkapan ini merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan dua hari sebelumnya, memperpanjang daftar kepala daerah yang harus berurusan dengan hukum pada tahun 2026.

Dalam operasi tersebut, tim penindakan KPK mengamankan uang tunai sekitar Rp2,3 miliar dalam pecahan rupiah dan dolar, serta sejumlah dokumen proyek pengadaan barang dan jasa yang diduga berkaitan dengan transaksi suap. Sumber internal menyebutkan aliran dana ilegal itu diduga sebagai fee atas pemenangan tender proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Etik Suryani bersama tujuh orang lainnya, termasuk seorang ajudan dan dua kontraktor, turut diamankan saat OTT berlangsung pada Rabu malam.

Kronologi dan Barang Bukti

Operasi bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya transaksi mencurigakan di kantor bupati. Tim KPK bergerak cepat dan mencegat sejumlah pihak setelah terjadi serah terima uang. Penggeledahan di kantor dinas terkait juga menemukan catatan pembukuan yang mengindikasikan pengaturan lelang. Barang bukti yang disita selain uang antara lain telepon seluler, dokumen kontrak, dan bukti transfer elektronik.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers menyatakan,

“Kami telah mengantongi bukti permulaan yang cukup. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi penyelenggara negara lain agar tidak menyalahgunakan wewenang. KPK akan menuntaskan penyidikan secara profesional.”

Profil dan Jejak Karier

Etik Suryani merupakan bupati perempuan pertama di Sukoharjo yang dilantik pada 2021. Sebelumnya ia dikenal sebagai birokrat karier yang bersih dan berintegritas. Namun, selama masa jabatannya, sejumlah proyek besar seperti pembangunan jalan lingkar dan pasar modern kerap menuai sorotan terkait dugaan mark-up anggaran. Beberapa LSM lokal bahkan telah melaporkan ketidakberesan tersebut ke inspektorat, tetapi tak ditindaklanjuti secara serius.

Menyusul penahanan ini, Kementerian Dalam Negeri segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati untuk mengisi kekosongan pemerintahan. Langkah ini dilakukan agar pelayanan publik tidak terganggu. Masyarakat Sukoharjo sendiri berharap kasus ini menjadi momentum pembenahan birokrasi yang lebih transparan.

Respons dan Implikasi Hukum

Penahanan Etik Suryani menuai beragam reaksi. Aktivis antikorupsi mengapresiasi langkah cepat KPK, namun mengingatkan bahwa OTT saja tidak cukup tanpa reformasi sistem pengadaan yang lebih ketat. Di sisi lain, kuasa hukum Etik menyatakan akan mengajukan praperadilan dengan dalih prosedur penangkapan dianggap tidak sah. Mereka juga membantah kliennya menerima suap dan menyebut uang yang disita sebagai dana pribadi.

Terlepas dari upaya hukum tersebut, penahanan ini menegaskan bahwa praktik korupsi di daerah masih menjadi persoalan akut. Sepanjang 2026, KPK telah menangkap delapan kepala daerah, menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/kota. Publik menanti proses persidangan yang adil dan vonis yang memberikan efek jera.