BPJS Kesehatan Pacu Keaktifan 83,5 Persen dan Ekspansi ke Daerah 3T

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menetapkan dua sasaran strategis yang saling terkait pada tahun ini, yaitu meningkatkan proporsi peserta yang rutin membayar iuran hingga 83,5 persen serta memperluas jangkauan perlindungan ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kedua target ini menjadi penentu utama bagi keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini menaungi lebih dari 270 juta penduduk.

Berdasarkan data per awal 2024, angka kepesertaan aktif—mereka yang tidak menunggak—baru menyentuh 76 persen dari total peserta. Dengan capaian itu, selisih antara jumlah iuran yang masuk dan klaim layanan kesehatan terus menimbulkan tekanan pada rasio keuangan. Tanpa percepatan, potensi defisit aktuarial dapat mengganggu operasional fasilitas kesehatan mitra dan memicu antrean panjang di rumah sakit.

Mendorong Kedisiplinan Lewat Kemudahan Pembayaran

Rendahnya keaktifan banyak disumbang oleh peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang berjumlah puluhan juta. Pendapatan tidak tetap, minimnya literasi keuangan, serta hambatan akses ke kanal pembayaran menjadi penyebab utama tunggakan. Menjawab persoalan itu, BPJS Kesehatan memperkuat kerja sama dengan perbankan, fintech, dan jaringan ritel modern agar iuran dapat disetor kapan saja melalui dompet digital, minimarket, atau layanan perbankan tanpa rekening.

Di sisi lain, program Rehabilitasi Peserta Menunggak atau yang dikenal dengan istilah “remi” diperpanjang durasinya. Program ini membebaskan denda keterlambatan dan mencicil tunggakan tanpa bunga bagi peserta yang kembali mengaktifkan kepesertaannya. "Kami melihat lonjakan reaktivasi setiap kali remi dibuka. Itu pertanda bahwa masyarakat sebenarnya ingin tetap terlindungi, hanya terbentur kondisi ekonomi sementara," jelas Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan dalam diskusi terbatas bersama media.

Selain itu, pendekatan berbasis komunitas digencarkan melalui Agen JKN. Para agen yang direkrut dari warga setempat bertugas mengedukasi dan membantu warga mendaftar dan membayar iuran menggunakan aplikasi Mobile JKN. Pendekatan ini terbukti efektif di wilayah perkotaan padat penduduk dan kini mulai direplikasi di kota-kota menengah.

Menjangkau Titik Terpencil di Ujung Negeri

Target kedua tak kalah berat: menghadirkan kepesertaan aktif di ratusan desa yang selama ini belum tersentuh jaringan JKN. Sekitar 1.200 desa di kategori 3T masih kekurangan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang layak. Geografis berupa pegunungan terjal, rawa, dan kepulauan kecil membuat akses menjadi mahal dan lambat. Menjawab tantangan itu, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan bergerak.

Tahun ini ditargetkan 500 titik layanan bergerak baru, terdiri dari perahu kesehatan, ambulan perairan, dan klinik terapung yang akan beroperasi di Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan perbatasan Kalimantan. Layanan bergerak ini tidak hanya melayani pengobatan, tetapi juga menjadi kantor pendaftaran keliling. "Penduduk di pulau-pulau kecil cukup membawa KTP dan ponsel untuk didaftarkan. Setelah itu mereka bisa langsung berobat," ungkap Kepala Cabang BPJS Kesehatan di Saumlaki beberapa waktu lalu.

Teknologi telemedisin menjadi tulang punggung konektivitas. Pustu dan bidan desa yang telah dilengkapi perangkat USG portabel dan alat perekam detak jantung dapat mengirimkan data ke dokter di puskesmas induk atau rumah sakit kabupaten. Protokol ini memangkas kebutuhan rujukan fisik dan mempercepat diagnosis tanpa peserta harus menempuh perjalanan berjam-jam.

Fundamental Aktuarial dan Proyeksi

Dari sisi aktuaria, peningkatan keaktifan hingga 83,5 persen bukan sekadar angka. Ia merupakan titik impas yang dihitung berdasarkan proyeksi pendapatan iuran terhadap beban klaim, inflasi medis, dan perbaikan manfaat seperti perluasan cakupan penyakit katastropik. Apabila target terealisasi, rasio klaim terhadap iuran dapat ditekan di bawah 95 persen sehingga BPJS Kesehatan memiliki ruang fiskal untuk meningkatkan kapitasi ke FKTP tanpa harus menaikkan iuran dalam jangka pendek.

"Target 83,5 persen itu realistis sepanjang mutu layanan juga diperbaiki. Orang akan sukarela membayar kalau mereka merasa manfaatnya sebanding," kata pengamat jaminan sosial dari Universitas Gadjah Mada. Ia menambahkan bahwa pengalaman negara lain menunjukkan reformasi jaminan kesehatan selalu membutuhkan tiga sampai lima tahun transisi untuk mencapai cakupan semesta efektif.

Bersamaan dengan dua target utama itu, BPJS Kesehatan juga mengintegrasikan data dengan Direktorat Jenderal Dukcapil untuk deteksi peserta ganda dan verifikasi otomatis kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI). Langkah ini memangkas potensi kebocoran subsidi dan memastikan anggaran negara tepat sasaran.

Menyongsong Cakupan Semesta yang Inklusif

Target ambisius ini menjadi batu loncatan menuju cakupan kesehatan semesta yang inklusif pada 2025 mendatang. BPJS Kesehatan berharap kombinasi antara kemudahan pembayaran, jemput bola ke pelosok, dan perbaikan ekosistem pelayanan dapat mengerek tingkat keaktifan sekaligus mengurangi kesenjangan akses antarwilayah. Di lapangan, sinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten terus diperkuat agar alokasi dana alokasi khusus kesehatan sinergis dengan perluasan JKN.

Di sisi regulasi, usulan revisi Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan sedang dibahas untuk memberi landasan hukum lebih kuat bagi penerapan sanksi administratif kepada peserta mandiri yang mampu namun menunggak. "Kami tidak ingin menghukum, tapi membangun budaya gotong royong yang menjadi fondasi jaminan sosial. Kalau semua sehat dan tak membayar, maka yang sakit tak akan terlayani," tegas pejabat BPJS Kesehatan. Dengan langkah-langkah itu, harapan menuju Indonesia yang seluruh warganya terlindungi asuransi kesehatan bukan lagi mimpi di siang bolong.

Baca juga:

• Kejagung Bentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan
• MPLS Dimulai, Farhan Pastikan Setiap Anak Dapat Bangku Sekolah