Biodiesel B50-B100 dan Peluang 12,7 Juta Hektare Lahan Kritis

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta proyeksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per awal 2025, Indonesia memiliki sekitar 12,7 juta hektare lahan hutan terdegradasi yang tersebar di sejumlah provinsi. Lahan ini dinilai memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam pengembangan bahan bakar nabati, khususnya biodiesel dengan campuran B50 hingga B100. Gagasan tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam sebuah forum diskusi energi nasional.

Pernyataan ini muncul di tengah tren kenaikan konsumsi energi nasional yang tumbuh sekitar 5 persen year-on-year, sementara produksi minyak mentah domestik terus mengalami penurunan. Rasio ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) pun menjadi sorotan karena memengaruhi defisit neraca perdagangan dan stabilitas nilai tukar.

Di Satu Sisi: Peluang Reduksi Impor dan Pemanfaatan Lahan Terbengkalai

Dari perspektif fiskal dan energi, pemanfaatan lahan hutan terdegradasi untuk tanaman penghasil minyak seperti sawit, nyamplung, atau kemiri sunan dapat meningkatkan pasokan bahan baku biodiesel dalam negeri. Jika diasumsikan produktivitas rata-rata 3 hingga 4 ton minyak mentah per hektare per tahun, maka 12,7 juta hektare berpotensi menghasilkan volume yang signifikan untuk mendukung mandat pencampuran B50.

Pemerintah sendiri telah menaikkan mandat biodiesel dari B35 menjadi B40 pada 2025. Bila B50 terealisasi, konsumsi biodiesel nasional dapat melonjak dari sekitar 13,4 juta kiloliter menjadi lebih dari 16 juta kiloliter per tahun. Angka ini berpotensi menghemat devisa hingga miliaran dolar AS dan memperkuat ketahanan energi.

"Lahan yang terdegradasi justru bisa menjadi aset produktif jika dikelola dengan tata kelola yang baik," ujar Hashim dalam forum tersebut.

Selain itu, pengembangan biodiesel hingga B100 membuka peluang bagi industri hilir dalam negeri, penciptaan lapangan kerja di daerah pedesaan, serta pengurangan emisi karbon sektor transportasi. Ini sejalan dengan target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia menurunkan emisi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri pada 2030.

Di Sisi Lain: Risiko Deforestasi dan Keraguan Kelayakan Teknis

Namun, sejumlah analis lingkungan dan ekonom sumber daya menyoroti risiko bahwa penggunaan lahan hutan terdegradasi dapat menjadi pintu masuk perluasan deforestasi. Lahan yang disebut terdegradasi sering kali merupakan kawasan bernilai ekologis tinggi yang masih menyimpan cadangan karbon dan keanekaragaman hayati.

Dari sisi teknis, biodiesel B100 menghadapi tantangan kompatibilitas dengan mesin kendaraan, standar mutu bahan bakar, serta biaya produksi yang lebih tinggi. Uji coba B100 pada kendaraan diesel masih terbatas dan memerlukan investasi infrastruktur distribusi yang besar. Proyeksi Kementerian ESDM menunjukkan bahwa adopsi B50 secara nasional paling cepat terjadi pada 2027 hingga 2028, dengan asumsi pasokan bahan baku dan kapasitas kilang memadai.

Kekhawatiran lain adalah dampak terhadap harga minyak sawit mentah (CPO). Permintaan domestik yang melonjak dapat mendorong kenaikan harga CPO dunia, yang berimbas pada biaya produksi pangan dan inflasi. Dalam konteks ini, kebijakan insentif dan subsidi biodiesel perlu dihitung cermat agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Fundamental dan Sentimen Pasar

Dari sudut pandang pasar, wacana B50-B100 memberikan sentimen positif bagi emiten sektor energi terbarukan dan perkebunan. Indeks saham terkait energi baru dapat mengalami kenaikan seiring ekspektasi peningkatan permintaan bahan baku. Namun, valuasi sektor ini masih bergantung pada kepastian regulasi dan realisasi mandat pencampuran.

Analis menilai likuiditas sektor energi terbarukan tetap menantang karena skala proyek yang besar dan periode pengembalian modal yang panjang. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, dan lembaga keuangan untuk menyediakan pendanaan jangka panjang dengan bunga kompetitif.

Secara fundamental, transisi biodiesel bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga menyangkut tata kelola lahan, kebijakan fiskal, dan diplomasi dagang. Tanpa kerangka regulasi yang tegas, potensi 12,7 juta hektare lahan dapat menjadi berkah sekaligus risiko. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan kelestarian lingkungan akan menjadi ujian utama bagi kebijakan biodiesel B50-B100 ke depan.