BGN Tunda Keputusan Penghentian MBG untuk Siswa Desil 8-10

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, sekitar 40 persen rumah tangga Indonesia masuk dalam kategori desil 8 hingga 10 atau kelompok mampu secara ekonomi. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa institusi tersebut masih melakukan kajian mendalam sebelum mengeluarkan kebijakan penghentian distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa dari keluarga mampu tersebut.

Program MBG yang telah berjalan sejak awal 2025 ini menelan anggaran fantastis dari APBN. Berdasarkan dokumen Kementerian Keuangan, alokasi awal program ini mencapai Rp71 triliun dengan potensi eskalasi hingga lebih dari Rp100 triliun seiring ekspansi coverage ke seluruh pelosok negeri. Angka tersebut setara dengan sekitar 0,4 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Dilema Fiskal di Balik Skema Targeting

Penghentian distribusi MBG untuk siswa desil 8-10 menjadi wacana yang menimbulkan perdebatan sengit di kalangan ekonom dan pengamat kebijakan publik. Di satu sisi, langkah ini dipandang sebagai upaya rasionalisasi belanja negara agar subsidi nutrisi lebih tepat sasaran. Di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan distorsi sosial dan administratif yang tidak sederhana.

Menurut perhitungan kasar beberapa analis, sekitar 15-20 persen penerima manfaat MBG berasal dari keluarga dengan penghasilan di atas Rp8 juta per bulan. Jika distribusi untuk segmen ini dihentikan, potensi penghematan anggaran bisa mencapai Rp10-15 triliun per tahun. Angka ini cukup signifikan untuk menutup defisit fiskal yang diproyeksikan masih di kisaran 2,5-2,7 persen PDB pada 2025.

"Kebijakan targeting memang secara teori lebih efisien, tetapi implementasinya membutuhkan basis data yang solid. Tanpa verifikasi menyeluruh, risiko salah sasaran sangat tinggi," ujar Dr. Faisal Basri, ekonom senior yang dihubungi terpisah.

Tantangan Verifikasi dan Risiko Salah Sasaran

Isu krusial yang menjadi perhatian utama adalah mekanisme identifikasi keluarga mampu. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang selama ini menjadi rujukan memiliki margin error sekitar 15-20 persen. Artinya, dari 10 juta keluarga yang dikategorikan mampu, sekitar 1,5-2 juta di antaranya berpotensi masuk kategori keliru.

Di satu sisi, penggunaan data desil dari BPS relatif lebih akurat karena berbasis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan sampling 300 ribu rumah tangga. Di sisi lain, desil bukan representasi real-time kemampuan ekonomi. Perubahan status pekerjaan, PHK, atau musibah keluarga bisa mengubah kondisi finansial seseorang dalam hitungan bulan.

Beberapa ekonom mengingatkan bahwa program nutrisi sekolah seharusnya tidak hanya dilihat dari sudut pandang efisiensi anggaran. Nilai tambah program ini terletak pada dampak multiplier terhadap konsumsi rumah tangga, penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM penyedia makanan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia jangka panjang.

Implikasi terhadap UMKM dan Lapangan Kerja

Program MBG telah menciptakan ekosistem baru di tingkat grass root. Lebih dari 5.000 koperasi dan UMKM bermitra sebagai penyedia makanan, menyerap tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Jika 15-20 persen segmen dihilangkan dari coverage, sekitar 800-1.000 mitra penyedia berpotensi terdampak pengurangan pesanan.

Dari perspektif makro, pengurangan belanja MBG untuk segmen mampu akan menurunkan aggregate demand di kisaran Rp2-3 triliun per tahun. Angka ini memang relatif kecil dibanding total konsumsi rumah tangga yang mencapai Rp2.800 triliun, tetapi efek sektoralnya cukup terasa di daerah-daerah dengan konsentrasi UMKM penyedia makanan tinggi.

"Menghentikan program untuk kelompok mampu justru kontraproduktif. Lebih baik melakukan reformulasi menu atau menaikkan iuran partisipasi bagi yang mampu, daripada mencabut sepenuhnya," kata Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS.

Proyeksi dan Skenario ke Depan

BGN masih mengkaji opsi-opsi yang tersedia, termasuk kemungkinan mempertahankan distribusi penuh, menghentikan untuk desil tertentu, atau menerapkan skema hybrid. Keputusan final diharapkan keluar sebelum penyusunan APBN 2026 dimulai pada Agustus mendatang.

Dari sisi sentimen pasar, kebijakan apapun yang diambil akan mempengaruhi persepsi investor terhadap konsistensi fiskal pemerintah. Yield Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun yang saat ini berada di level 6,7 persen berpotensi bergerak 10-20 basis points tergantung arah keputusan. Investor obligasi cenderung menyukai kebijakan yang menunjukkan disiplin fiskal, namun khawatir terhadap gejolak sosial.

Sementara itu, dari sudut pandang equity, emiten sektor consumer goods yang selama ini mendapat manfaat tidak langsung dari program MBG melalui peningkatan konsumsi di level grass root perlu mencermati potensi dampak terhadap valuasi. Rasio price-to-earnings (PE) beberapa emiten makanan dan minuman yang berada di kisaran 18-22 kali lipat akan mendapat tekanan jika terjadi kontraksi permintaan.

Pada akhirnya, keputusan menyangkut MBG untuk siswa desil 8-10 bukan sekadar soal angka di atas kertas. Ini adalah pertarungan antara efisiensi anggaran, akurasi targeting, stabilitas sosial, dan keberlanjutan program. BGN perlu menimbang dengan cermat agar kebijakan yang diambil tidak menghasilkan unintended consequences yang lebih besar dari masalah yang ingin diselesaikan.