Bank Dunia dan IMF Peringatkan Guncangan AI di Pasar Kerja Global

Berdasarkan data Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) per Mei 2026, dua institusi keuangan multilateral terbesar dunia itu secara bersamaan melayangkan peringatan serius mengenai dampak kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) terhadap struktur ketenagakerjaan global. Peringatan ini muncul di tengah percepatan adopsi teknologi AI generatif yang telah mengubah lanskap pekerjaan di berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga jasa keuangan.

Skala Disrupsi yang Belum Sepenuhnya Terukur

Dalam laporan terbaru mereka, kedua lembaga memperkirakan bahwa hampir 40% pekerjaan global memiliki tingkat eksposur terhadap otomatisasi berbasis AI. Artinya, sebagian besar tugas dalam pekerjaan tersebut secara teknis dapat dilakukan atau dibantu oleh sistem kecerdasan buatan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi serupa pada 2019 yang hanya menyebut sekitar 14% pekerjaan berisiko terdampak.

Di satu sisi, ekspansi AI diproyeksikan menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi, layanan data, dan ekonomi hijau. Bank Dunia mencatat bahwa investasi global di bidang AI pada 2025 mencapai USD 280 miliar, naik 35% year-on-year, yang berpotensi menyerap tenaga kerja terampil dalam jumlah signifikan. Di sisi lain, IMF mengingatkan bahwa transisi ini tidak berjalan mulus; pekerja dengan keterampilan rendah dan menengah justru menghadapi risiko displacement atau perpindahan kerja yang lebih besar.

"Kita tidak bisa mengabaikan bahwa gelombang teknologi ini bergerak lebih cepat dari kemampuan sistem pendidikan dan pelatihan ulang untuk beradaptasi," demikian pernyataan yang disampaikan dalam forum pertemuan musim semi kedua lembaga tersebut.

Respons Kebijakan dan Ketimpangan Global

Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, implikasi kebijakan menjadi semakin kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka Indonesia tercatat 4,88%, dengan proporsi pekerja informal mencapai 57,9% dari total angkatan kerja. Kelompok pekerja informal inilah yang paling rentan terhadap guncangan teknologi karena minimnya jaring pengaman sosial dan akses pelatihan ulang.

IMF memproyeksikan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tepat, ketimpangan pendapatan global dapat melebar hingga 2,5 poin indeks Gini dalam dekade mendatang. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa keuntungan produktivitas dari AI lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal dan pekerja berketerampilan tinggi, sementara pekerja rutin mengalami penurunan valuasi upah.

Sementara itu, dari perspektif pasar modal, sentimen terhadap sektor teknologi tetap positif. Indeks saham teknologi global mencatat kenaikan 18,7% sepanjang 2025, mencerminkan ekspektasi efisiensi biaya tenaga kerja yang akan diraih korporasi. Namun, fundamental ekonomi riil menunjukkan ketegangan: capital outflow dari negara berkembang berpotensi meningkat jika investor beralih ke aset yang dianggap lebih aman dan terdigitalisasi.

Jalan Tengah: Pelatihan Ulang dan Jaring Pengaman

Baik Bank Dunia maupun IMF mendesak pemerintah negara-negara anggotanya untuk mempercepat program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling). Rekomendasi ini mencakup alokasi anggaran pendidikan vokasi minimal 3% dari PDB serta penguatan sistem perlindungan sosial adaptif.

Di satu sisi, langkah tersebut membutuhkan ruang fiskal yang lebar, yang bagi banyak negara berkembang masih terkendala oleh rasio utang terhadap PDB yang tinggi. Di sisi lain, menunda investasi sumber daya manusia justru akan memperbesar biaya sosial di kemudian hari, termasuk potensi peningkatan kemiskinan struktural.

Lembaga-lembaga tersebut juga menekankan pentingnya kerja sama multilateral dalam mengatur tata kelola AI. Tanpa kerangka regulasi yang harmonis, persaingan antarnegara berisiko menciptakan perlombaan ke bawah dalam standar ketenagakerjaan. Bagi Indonesia, momentum ini menjadi ujian apakah kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan mampu mengimbangi laju disrupsi teknologi, atau justru tertinggal di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih dibayangi volatilitas likuiditas dan tekanan inflasi.