Aturan Baru Ojol Segera Terbit, Pengemudi Dipastikan Kantongi 92 Persen Pendapatan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan year-on-year yang stabil dan berkontribusi sekitar 4–5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Di tengah tren mobilitas perkotaan yang terus meningkat, layanan ojek online (ojol) telah menjadi penopang utama pergerakan warga kota besar, termasuk Jakarta. Kabar yang paling dinanti para pengemudi akhirnya mendekati kepastian: aturan baru yang menjamin pendapatan minimal pengemudi sebesar 92 persen dikabarkan segera disahkan pemerintah.

Rencana ini menjadi angin segar bagi ratusan ribu pengemudi yang selama ini menggantungkan hidup pada aplikasi. Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, yang kerap menjadi titik berkumpul para pengemudi, langsung ramai oleh perbincangan soal kabar tersebut. Sejumlah pengemudi terlihat berhenti sejenak di sela-sela perjalanan, saling bertukar kabar mengenai perkembangan regulasi yang sudah lama mereka tunggu.

Rasio Bagi Hasil Naik ke 92 Persen, Platform Maksimal 8 Persen

Inti aturan baru ini adalah penyesuaian rasio bagi hasil antara pengemudi dan platform aplikasi. Selama ini praktik di lapangan umumnya berjalan dengan pembagian sekitar 80 persen untuk pengemudi dan 20 persen untuk platform. Dengan aturan baru, pengemudi dipastikan menerima minimal 92 persen dari total pendapatan setiap perjalanan, sementara platform paling banyak memperoleh 8 persen.

Bagi pembaca awam, bagi hasil adalah pembagian pendapatan dari setiap tarif yang dibayarkan penumpang. Sebagai ilustrasi, bila tarif satu perjalanan sebesar Rp10.000, pengemudi berhak atas minimal Rp9.200, sedangkan platform menerima paling banyak Rp800. Kenaikan porsi pengemudi sebesar 12 poin persentase ini diharapkan mampu menambah penghasilan bulanan secara signifikan, terutama bagi mereka yang menyelesaikan puluhan perjalanan dalam sehari.

“Kenaikan porsi pendapatan pengemudi ke level 92 persen merupakan langkah yang sejalan dengan upaya perlindungan pekerja di sektor ekonomi digital. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada pengawasan yang konsisten di lapangan,” ujar seorang pengamat kebijakan transportasi.

Di Satu Sisi: Kesejahteraan Pengemudi dan Efek Berganda Ekonomi

Dari sisi kesejahteraan, kenaikan porsi pendapatan ini layak disambut. Pengemudi ojol selama ini kerap mengeluhkan pendapatan bersih yang tergerus biaya operasional seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, kuota internet, dan potongan platform. Dengan tambahan 12 poin persentase, pendapatan bersih bulanan pengemudi yang aktif bekerja diperkirakan mengalami kenaikan yang tidak bisa dianggap remeh.

Di satu sisi, aturan ini memperkuat posisi tawar pengemudi sebagai mitra yang dilindungi negara. Secara makro, tambahan pendapatan di kalangan pengemudi berpotensi mendorong konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya ikut menopang pertumbuhan ekonomi. Efek berganda semacam ini kerap menjadi pertimbangan utama pemerintah ketika menyusun kebijakan di sektor ekonomi digital.

Di Sisi Lain: Beban Platform dan Risiko bagi Konsumen

Namun, tidak semua pihak menilai kebijakan ini tanpa risiko. Platform aplikasi menanggung beban operasional yang tidak kecil, mulai dari biaya pengembangan teknologi, layanan pelanggan, hingga program insentif yang selama ini menjadi daya tarik bagi pengemudi baru. Ketika porsi pendapatan platform menyusut menjadi maksimal 8 persen, muncul kekhawatiran bahwa perusahaan akan menekan insentif, mengurangi subsidi tarif, atau menaikkan tarif bagi konsumen demi menjaga margin usaha. Belum lagi tekanan sentimen pasar terhadap perusahaan teknologi yang kini semakin berhati-hati dalam membelanjakan modal.

Di sisi lain, ada pula kekhawatiran bahwa kenaikan tarif yang mungkin menyusul akan menekan daya beli konsumen, khususnya kelas menengah yang selama ini menjadi pengguna utama layanan ojol. Jika permintaan turun karena tarif dinilai semakin mahal, jumlah perjalanan yang diterima pengemudi bisa berkurang. Manfaat kenaikan porsi pendapatan pun berisiko tergerus oleh menurunnya volume order — dilema klasik ketika kebijakan menaikkan porsi pendapatan tanpa menjaga volume tetap sehat.

Pengawasan dan Transparansi Jadi Kunci Keberhasilan

Para pengamat menilai kunci keberhasilan aturan ini terletak pada pengawasan dan transparansi. Pemerintah perlu memastikan skema bagi hasil benar-benar diterapkan, bukan hanya di atas kertas. Sistem digital yang dimiliki platform seharusnya memudahkan pemantauan, misalnya melalui dasbor data yang dapat diakses otoritas secara berkala. Tanpa pengawasan yang ketat, praktik potongan tersembunyi bisa tetap terjadi dan menggerus semangat awal regulasi.

Dari sisi fundamental, sektor transportasi berbasis aplikasi masih memiliki proyeksi pertumbuhan yang menjanjikan seiring tren urbanisasi dan digitalisasi yang terus berjalan. Pemerintah kini dihadapkan pada pekerjaan rumah untuk menyeimbangkan tiga kepentingan sekaligus: kesejahteraan pengemudi, keberlanjutan bisnis platform, dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Regulasi yang segera disahkan akan menjadi ujian apakah keseimbangan tersebut benar-benar dapat dicapai.

Ke depan, masyarakat dapat mencermati bagaimana implementasi aturan ini berjalan, mulai dari simulasi pendapatan pengemudi, perubahan tarif, hingga respons platform pada beberapa bulan pertama setelah aturan berlaku. Yang jelas, perhatian publik terhadap nasib para pengemudi yang setiap hari melayani mobilitas jutaan warga tidak akan surut. Aturan baru ini hanyalah langkah awal; keberhasilan sesungguhnya diukur dari kesejahteraan pengemudi yang naik secara nyata, bukan sekadar angka di atas kertas.