Anggota Kongres AS Tuding IDF Berbohong soal Penahanan di Tepi Barat

Insiden penahanan seorang anggota Kongres Amerika Serikat di Tepi Barat oleh pemukim bersenjata dan tentara Israel memicu gelombang protes diplomatik, setelah sang politisi secara terbuka menuding militer Israel menyebarkan kebohongan. Peristiwa ini mencuatkan kembali ketegangan antara Washington dan Tel Aviv terkait perlakuan terhadap warga Palestina dan aktivitas pemukiman ilegal.

Kronologi Penahanan yang Memicu Kontroversi

Insiden bermula saat Ro Khanna, anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Demokrat, mengunjungi sebuah desa di Tepi Barat yang kerap menjadi sasaran kekerasan pemukim. Menurut keterangan yang dihimpun, rombongan Khanna dicegat oleh sekelompok pemukim bersenjata yang kemudian memanggil tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Khanna dan timnya sempat ditahan selama hampir dua jam di bawah todongan senjata, meskipun mereka telah menunjukkan identitas diplomatik. Anggota parlemen itu menyatakan bahwa tentara yang tiba di lokasi tidak hanya gagal melindungi mereka dari ancaman, tetapi justru bekerja sama dengan para pemukim untuk menginterogasi dan menahan rombongannya. Insiden ini terjadi pada 10 Maret 2026, ketika kunjungan Khanna ke wilayah tersebut bertujuan untuk menyaksikan langsung dampak perluasan permukiman terhadap komunitas Palestina.

Tuduhan Kebohongan dan Manipulasi Informasi

Pasca-insiden, Khanna mengeluarkan pernyataan keras yang menuding IDF secara sengaja memutarbalikkan fakta. “Militer Israel berbohong kepada publik internasional. Mereka mengklaim insiden ini sekadar pemeriksaan rutin, padahal saya dan staf saya ditodong senapan oleh pemukim dan tentara tanpa alasan yang jelas,” ujar Khanna dalam konferensi pers virtual. Ia menambahkan bahwa rekaman video yang beredar telah diedit oleh pihak berwenang untuk menghilangkan momen intimidasi bersenjata. Khanna juga menyoroti kontradiksi antara pernyataan resmi IDF yang menyebut kunjungannya tidak terkoordinasi, dengan bukti surat pemberitahuan yang dikirimkan sebelumnya ke Kedutaan Besar Israel. Politisi berusia 49 tahun itu mendesak pemerintah Israel untuk melakukan investigasi transparan dan meminta pertanggungjawaban komandan lapangan yang terlibat.

Diplomasi di Ujung Tanduk: Respons AS dan Israel

Kementerian Luar Negeri AS melalui juru bicaranya menyatakan keprihatinan mendalam dan tengah mengkaji insiden tersebut. Meski tidak secara langsung mengonfirmasi tuduhan Khanna, Washington menekankan pentingnya perlindungan bagi pejabat asing yang berkunjung ke wilayah pendudukan. Sementara itu, pihak IDF merilis pernyataan yang membantah tuduhan kebohongan dan menyebut insiden itu sebagai “kesalahpahaman operasional”. Mereka mengklaim bahwa tentara bereaksi terhadap laporan kehadiran orang tak dikenal di zona militer tertutup. Namun, pengakuan ini justru menimbulkan pertanyaan baru karena area kunjungan Khanna merupakan lahan pertanian warga Palestina yang terletak di luar batas zona tembak yang diklaim militer.

Konteks Pelanggaran HAM dan Permukiman Ilegal

Peristiwa ini tidak dapat dilepaskan dari pola kekerasan pemukim yang kian meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) menunjukkan bahwa selama tahun 2025 terjadi lebih dari 1.200 insiden kekerasan pemukim terhadap warga Palestina, naik 40 persen dibanding tahun sebelumnya. Kehadiran Khanna di Tepi Barat merupakan bagian dari misi pencarian fakta yang dilakukan sejumlah anggota Kongres progresif yang menentang bantuan militer tanpa syarat ke Israel. Mereka menyoroti bahwa sebagian besar insiden penyerangan oleh pemukim tidak pernah diusut tuntas oleh otoritas Israel, menciptakan impunitas yang merajalela. Dalam laporan terbaru Human Rights Watch, disebutkan bahwa militer Israel kerap melakukan pembiaran atau bahkan membantu pemukim dalam mengusir penduduk Palestina dari tanah mereka.

Reaksi Publik dan Tekanan Politik

Di dalam negeri AS, insiden ini memanaskan kembali perdebatan di Kongres mengenai paket bantuan militer senilai 14 miliar dolar AS yang tengah diusulkan pemerintahan Biden. Sejumlah anggota parlemen dari kaukus progresif mengancam akan memblokir persetujuan anggaran tersebut kecuali ada jaminan bahwa senjata AS tidak digunakan untuk mendukung aktivitas pemukiman ilegal atau melindungi pemukim yang melakukan kekerasan. Kelompok-kelompok advokasi HAM, termasuk Amnesty International USA, meluncurkan petisi yang mendesak investigasi independen terhadap insiden penahanan Khanna. Sementara itu, organisasi Yahudi progresif seperti J Street menyatakan dukungan terhadap Khanna dan mengecam tindakan IDF yang dianggap merusak citra Israel sebagai negara demokratis.

Prospek dan Implikasi Jangka Panjang

Insiden ini berpotensi memperburuk hubungan bilateral AS-Israel yang sudah diwarnai friksi terkait kebijakan permukiman dan penanganan konflik Gaza. Jika tuduhan kebohongan oleh IDF terbukti benar, kredibilitas militer Israel di mata sekutu utamanya akan tercoreng lebih dalam. Para analis memperkirakan bahwa pemerintahan Biden, yang tengah memasuki tahun pemilihan, akan menghadapi tekanan ganda: dari sayap kanan yang pro-Israel tanpa syarat dan dari basis progresif yang semakin kritis terhadap pendudukan. Sementara itu, bagi warga Palestina di Tepi Barat, insiden ini menegaskan kembali realitas sehari-hari yang mereka hadapi, di mana kekerasan pemukim dan perlindungan yang bias dari militer Israel merupakan bagian dari sistem penindasan yang lebih luas.

Baca juga:

• Oppo Reno16 Resmi Rilis, Tawarkan Fitur AI Canggih ColorOS 16
• 500 Tahun Jakarta: Jakarta Fair 2027 Siap Digelar Skala Internasional