Ancaman Ketergantungan Susu Impor RI dalam Tiga Tahun

Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik per awal 2025, produksi susu segar domestik nasional hanya mampu memenuhi sekitar 20-22 persen dari total kebutuhan konsumsi dalam negeri. Artinya, lebih dari tiga perempat kebutuhan susu nasional masih ditopang oleh pasokan impor, baik dalam bentuk susu bubuk, skim milk powder, maupun bahan baku industri olahan. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menilai Indonesia berpotensi mengalami ketergantungan 100 persen terhadap susu impor dalam tiga tahun mendatang apabila tidak ada intervensi struktural yang signifikan.

Peringatan tersebut bukan tanpa dasar. Tren penurunan populasi sapi perah nasional, keterbatasan lahan penggembalaan, serta rendahnya adopsi teknologi peternakan menjadi faktor fundamental yang memperparah situasi. Di sisi lain, permintaan susu nasional terus mengalami kenaikan seiring pertumbuhan kelas menengah dan meningkatnya kesadaran gizi masyarakat, khususnya program minum susu di sekolah dan kebutuhan industri makanan olahan. Selisih antara pertumbuhan permintaan yang mencapai 5-7 persen year-on-year dengan pertumbuhan produksi domestik yang stagnan di kisaran 1-2 persen menciptakan jurang yang semakin melebar dari tahun ke tahun.

Anatomi Masalah: Mengapa Produksi Domestik Tak Mampu Mengimbangi

Secara struktural, industri persusuan nasional menghadapi tiga persoalan utama. Pertama, skala usaha peternakan rakyat yang didominasi kepemilikan 2-4 ekor sapi per kepala keluarga, jauh dari skala ekonomis yang ideal untuk efisiensi produksi. Kedua, kualitas pakan hijauan yang rendah dan fluktuasi harga konsentrat membuat produktivitas susu per ekor hanya berkisar 10-12 liter per hari, sementara standar negara produsen seperti Selandia Baru bisa mencapai 20 liter per hari. Ketiga, rantai pendinginan dan distribusi yang belum merata menyebabkan susu segar terbuang atau tidak terserap industri pengolahan, sehingga peternak kerap kesulitan menjual hasil produksinya dengan harga wajar.

Dari kacamata makro, impor susu menyumbang defisit neraca perdagangan yang cukup besar. Nilai impor produk susu dan turunannya pada 2024 tercatat melampaui USD 1,2 miliar atau setara puluhan triliun rupiah. Angka ini menjadi beban ganda: selain menguras cadangan devisa, arus barang masuk juga menekan harga susu domestik, yang pada gilirannya menurunkan insentif peternak lokal untuk meningkatkan populasi ternak. Sentimen pasar pun turut terpengaruh, di mana fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS langsung berdampak pada biaya impor bahan baku susu bagi industri pengolahan nasional.

Dua Sisi Pandang: Antara Efisiensi Impor dan Kedaulatan Pangan

Di satu sisi, impor susu memberikan efisiensi jangka pendek. Harga susu impor seringkali lebih murah dibandingkan produksi domestik karena negara pemasok memiliki keunggulan komparatif berupa iklim, skala peternakan besar, dan teknologi pengolahan maju. Bagi konsumen, hal ini menjaga keterjangkauan harga produk susu. Bagi industri pengolahan, pasokan impor menjamin kontinuitas produksi dan stabilitas kualitas bahan baku. Tanpa impor, harga susu dalam negeri berpotensi melonjak dan mengerek inflasi pangan olahan.

Di sisi lain, ketergantungan penuh pada impor membawa risiko strategis yang serius. Guncangan geopolitik, gangguan rantai pasok global, atau pelemahan nilai tukar dapat seketika menaikkan biaya impor dan mengganggu ketersediaan susu nasional. Selain itu, sektor peternakan rakyat yang menyerap jutaan tenaga kerja berisiko tergerus, memicu urbanisasi dan hilangnya mata pencaharian di daerah sentra produksi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dalam konteks ketahanan pangan, kemampuan memproduksi susu sendiri menjadi bagian dari kedaulatan gizi nasional, terutama untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan program perbaikan gizi.

"Jika tidak ada percepatan investasi di sektor hulu, penguatan koperasi peternak, dan kebijakan harga yang berpihak pada produsen lokal, bukan tidak mungkin tiga tahun lagi kita benar-benar bergantung sepenuhnya pada impor," ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam sebuah wawancara khusus.

Peta Jalan dan Proyeksi: Apa yang Harus Dilakukan

Pemerintah sebenarnya memiliki beberapa opsi kebijakan. Pertama, mendorong konsolidasi peternakan rakyat melalui koperasi atau korporasi peternakan agar mencapai skala ekonomi minimal 100 ekor per unit usaha. Kedua, menyediakan insentif fiskal berupa kredit murah, subsidi bunga, dan kemudahan impor sapi perah indukan untuk mempercepat penambahan populasi. Ketiga, membangun infrastruktur cold chain dan unit pengolahan susu di sentra produksi untuk memperpendek rantai distribusi dan mengurangi susut hasil.

Namun, tantangan terbesar bukan pada ketersediaan kebijakan, melainkan pada konsistensi implementasi dan koordinasi lintas kementerian. Proyeksi sederhana menunjukkan bahwa untuk menutup kebutuhan susu nasional secara mandiri pada 2028, Indonesia perlu menambah populasi sapi perah hingga ratusan ribu ekor dari level saat ini, disertai peningkatan produktivitas minimal 30 persen. Tanpa itu, proyeksi ketergantungan 100 persen bukanlah skenario yang mustahil.

Dari perspektif investor dan pelaku pasar, sektor persusuan nasional masih menawarkan valuasi yang menarik apabila fundamental diperbaiki. Likuiditas pembiayaan dan kepastian regulasi akan menjadi kunci masuknya modal ke sektor ini. Sebaliknya, tanpa perbaikan fundamental, capital outflow dari sektor peternakan berpotensi berlanjut, meninggalkan industri rentan terhadap gejolak eksternal. Pilihan kebijakan hari ini akan menentukan apakah Indonesia mampu menjaga rasio kemandirian susu di level sehat, atau justru menyerahkan seluruh pasokan kepada mekanisme pasar global yang penuh ketidakpastian.