Ahmad Yani Pimpin Asosiasi Panas Bumi Indonesia 2026-2029

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal kedua 2026, perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 5 persen year-on-year, relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sektor energi, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi baru mencapai sekitar 2,4 gigawatt (GW), sementara potensi sumber daya yang terpetakan mencapai 23,9 GW atau sekitar 40 persen dari total potensi dunia. Jarak yang lebar antara potensi dan realisasi itulah yang menjadi konteks pergantian kepemimpinan Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API).

Dalam musyawarah anggota yang berlangsung pekan ini, Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Ahmad Yani, terpilih sebagai Ketua Umum API periode 2026-2029. PGE merupakan operator panas bumi terbesar di dalam negeri dengan kapasitas terpasang sekitar 672 megawatt (MW), atau mendekati sepertiga dari total kapasitas nasional. Terpilihnya sosok dari subholding energi BUMN ini menandai babak baru bagi asosiasi yang selama ini berperan sebagai jembatan antara pelaku industri dan pemerintah dalam penyusunan kebijakan.

Jarak Potensi dan Realisasi yang Masih Lebar

Perjalanan panas bumi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menggambarkan tren yang berjalan lambat. Kapasitas terpasang mengalami kenaikan rata-rata kurang dari 200 MW per tahun dalam lima tahun terakhir, jauh di bawah kebutuhan untuk mencapai target yang diproyeksikan pemerintah, termasuk wacana 10 GW pada dekade 2030-an dalam sejumlah dokumen perencanaan energi nasional. Pada saat yang sama, bauran energi baru terbarukan baru mencapai sekitar 14 persen pada 2024, meleset dari target 23 persen pada 2025. Dengan rasio elektrifikasi nasional yang telah melampaui 99 persen, tantangan sektor ini bukan lagi menjangkau konsumen baru, melainkan mengganti pembangkit fosil dengan sumber yang lebih bersih.

Dua Sisi Kepemimpinan dari Operator Terbesar

Terpilihnya Ahmad Yani menuai pembacaan yang berimbang dari para pengamat. Di satu sisi, latar belakang operator terbesar diyakini membawa pemahaman langsung terhadap persoalan di lapangan, mulai dari risiko eksplorasi, negosiasi tarif, hingga perizinan yang kerap menjadi penghambat. Pengalaman PGE dalam membangun portofolio proyek, termasuk akuisisi dan pengembangan lapangan baru, dapat menjadi modal untuk mempercepat realisasi kapasitas yang selama ini tertahan.

Di sisi lain, kekhawatiran muncul soal netralitas asosiasi. Sebab, ketua umum yang merangkap pucuk pimpinan pelaku dominan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, terutama ketika API harus menyuarakan aspirasi anggota yang lebih kecil.

"Kepemimpinan dari operator terbesar bisa mempercepat penyelesaian masalah tarif dan perizinan, tetapi asosiasi harus menjaga jarak dari kepentingan korporasi agar tetap kredibel sebagai mitra pemerintah dan wakil seluruh anggota," ujar seorang pengamat energi dari lembaga riset independen yang enggan disebutkan namanya.

Tarif, Perizinan, dan Modal Menjadi Pekerjaan Rumah

Tantangan struktural yang menanti kepengurusan baru cukup panjang. Pertama, tarif listrik panas bumi masih dinilai belum kompetitif dibandingkan pembangkit fosil, sehingga negosiasi harga jual listrik dengan PLN kerap berlarut-larut. Kedua, proses perizinan yang panjang dan tumpang tindih menambah biaya pengembangan, sementara risiko eksplorasi yang tinggi membuat pendanaan tahap awal sulit diperoleh.

Dari sisi pembiayaan, kondisi likuiditas global yang masih ketat dengan suku bunga tinggi ikut menekan. Tekanan capital outflow dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, membuat biaya pendanaan proyek jangka panjang mengalami kenaikan. Sentimen pasar terhadap sektor energi terbarukan domestik pun berfluktuasi, tercermin dari pergerakan indeks saham sektor energi di bursa yang cenderung volatil dalam dua tahun terakhir. Di tengah kondisi itu, fundamental proyek panas bumi yang berumur panjang tetap menjadi daya tarik utama bagi investor institusional.

Proyeksi dan Pekerjaan Rumah Kepengurusan Baru

Ke depan, sejumlah proyeksi menunjukkan kebutuhan listrik nasional akan terus bertumbuh seiring pertumbuhan ekonomi, sehingga ruang bagi penambahan kapasitas panas bumi tetap terbuka lebar. Valuasi proyek yang ditopang kontrak jual beli listrik jangka panjang dinilai menjadi kunci untuk menarik minat investor di tengah persaingan pendanaan global.

Bagi kepengurusan API 2026-2029, pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah memastikan kebijakan pemerintah berjalan konsisten, menyederhanakan perizinan, dan menciptakan skema insentif yang menarik tanpa mengorbankan keekonomian proyek. Di sisi lain, asosiasi juga dituntut menjaga keseimbangan antara kepentingan korporasi besar dan anggota lainnya. Terpilihnya Ahmad Yani menjadi awal dari periode lima tahun yang akan menentukan apakah Indonesia mampu menutup jarak antara potensi 23,9 GW dan kapasitas yang baru terealisasi sebagian kecilnya.