327 Emiten Belum Penuhi Aturan Free Float 15 Persen BEI

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat bahwa hingga periode terakhir, masih terdapat 327 perusahaan tercatat yang belum memenuhi ketentuan jumlah saham beredar di publik (free float) minimal 15 persen. Angka ini merepresentasikan sekitar 35,82 persen dari total emiten yang terdaftar di bursa. Kondisi ini menjadi sorotan karena aturan free float merupakan salah satu pilar penting untuk menjaga likuiditas dan mekanisme pembentukan harga yang wajar di pasar modal.

Ketentuan Free Float dan Rasionalitasnya

Regulasi free float mewajibkan setiap perusahaan publik untuk menjaga porsi saham yang dipegang oleh investor non-pengendali dan bukan pemegang saham utama minimal 15 persen dari total saham tercatat. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Lainnya, yang menargetkan agar setiap saham memiliki basis pemegang yang cukup luas sehingga perdagangan dapat berlangsung aktif. Dengan jumlah saham beredar yang memadai, potensi manipulasi harga oleh segelintir pihak dapat diminimalkan, sementara minat investor institusi dan ritel untuk masuk ke suatu saham akan meningkat karena adanya kepastian likuiditas.

Meski demikian, penerapan ketentuan ini bukan tanpa tantangan. Di satu sisi, dorongan untuk memenuhi free float 15 persen dapat mempercepat pendalaman pasar dan memperkuat struktur kepemilikan yang lebih demokratis. Di sisi lain, bagi emiten dengan struktur kepemilikan keluarga atau grup usaha yang sangat terkonsentrasi, melepas saham ke publik dalam jumlah signifikan sering kali berbenturan dengan kepentingan pengendali yang enggan kehilangan kendali mutlak. Sejumlah emiten juga menghadapi kendala dari sisi valuasi, di mana mereka khawatir aksi korporasi penambahan free float akan dilakukan pada harga yang kurang menguntungkan.

Profil 327 Emiten yang Belum Memenuhi

Berdasarkan data BEI, dari 913 emiten yang tercatat, sebanyak 327 perusahaan belum mencapai ambang 15 persen. Kategori pelanggar aturan ini tersebar di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, properti, hingga keuangan. Sebagian di antaranya merupakan emiten dengan kapitalisasi pasar kecil hingga menengah yang kepemilikan publiknya sangat terbatas sejak penawaran umum perdana (IPO). Ada pula emiten yang sudah lama melantai di bursa namun tidak pernah melakukan aksi korporasi seperti penawaran umum terbatas (PUT) atau divestasi yang signifikan untuk mendongkrak porsi saham publik.

Menurut catatan otoritas, emiten yang belum memenuhi ketentuan umumnya didominasi oleh perusahaan yang dimiliki oleh entitas grup usaha tertutup, di mana pemegang saham utama menguasai lebih dari 85 persen saham. Kondisi ini membuat transaksi harian saham-saham tersebut sangat rendah, bahkan beberapa di antaranya tidak diperdagangkan sama sekali dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini menciptakan ketimpangan antara emiten likuid dan emiten yang nyaris tidur, yang pada gilirannya dapat mengganggu citra bursa secara keseluruhan.

Dampak Bagi Pasar dan Investor

Minimnya porsi free float memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pasar modal. Pertama, rendahnya jumlah saham yang beredar di publik membuat likuiditas perdagangan menjadi terbatas, sehingga spread bid-ask melebar dan investor sulit masuk atau keluar posisi tanpa memengaruhi harga secara signifikan. Kedua, proses pembentukan harga (price discovery) menjadi tidak efisien karena transaksi hanya melibatkan sedikit pelaku, sehingga valuasi saham kerap tidak mencerminkan fundamental perusahaan sesungguhnya. Ketiga, emiten dengan free float rendah tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam perhitungan indeks-indeks utama seperti LQ45 dan IDX30, yang mengharuskan saham memiliki likuiditas tinggi dan jumlah saham beredar yang cukup. Konsekuensinya, saham-saham tersebut kehilangan potensi masuk radar investor institusional besar, termasuk dana pensiun dan reksa dana.

Dari perspektif investor ritel, saham dengan free float di bawah 15 persen juga membawa risiko tambahan, seperti volatilitas ekstrem akibat aksi segelintir pihak dan potensi praktik pump and dump yang lebih mudah terjadi. Otoritas bursa perlu mewaspadai fenomena ini agar tidak mencederai kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia.

Respons dan Langkah Otoritas

BEI telah memberikan tenggat waktu kepada para emiten yang belum memenuhi ketentuan. Dalam beberapa kasus, bursa akan menerbitkan surat peringatan dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rencana peningkatan free float dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak ada perkembangan, sanksi administratif hingga kemungkinan penghentian sementara perdagangan (suspensi) dapat dikenakan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa otoritas cenderung mengedepankan pendekatan persuasif, mengingat penyesuaian struktur kepemilikan bukan perkara yang dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Sebagai gambaran, pada tahun-tahun sebelumnya, BEI pernah melonggarkan aturan free float menjadi hanya 7,5 persen untuk sementara waktu, terutama saat pandemi, tetapi kebijakan tersebut kini sudah dikembalikan ke ketentuan normal 15 persen. Hal ini menunjukkan komitmen bursa untuk terus mendorong kedalaman pasar, meskipun resistensi dari emiten masih cukup besar. Di sisi lain, upaya diversifikasi basis investor domestik dan meningkatnya partisipasi investor ritel pasca-demam saham beberapa tahun terakhir justru menuntut ketersediaan saham yang lebih likuid dan mudah diakses.

Proyeksi dan Implikasi ke Depan

Melihat jumlah emiten yang belum patuh masih cukup tinggi, besar kemungkinan BEI akan memperketat pengawasan dan mempertegas mekanisme sanksi. Bagi emiten yang ingin terus terdaftar di bursa, jalan keluar yang realistis adalah melakukan penambahan saham melalui PUT, konversi waran, atau pelepasan sebagian saham pemegang utama melalui mekanisme private placement. Namun, langkah ini hanya akan berhasil jika didukung oleh perbaikan kinerja fundamental perusahaan sehingga harga saham berada pada level yang menarik.

Secara keseluruhan, fenomena 327 emiten yang belum memenuhi free float 15 persen merupakan cermin bahwa upaya pendalaman pasar modal Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah besar. Diperlukan sinergi antara regulator, emiten, dan penjamin emisi untuk merancang solusi yang tidak hanya memenuhi aturan, tetapi juga menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat dan berkeadilan. Pasar yang likuid dan transparan pada akhirnya akan membawa manfaat jangka panjang, baik dari sisi peningkatan kapitalisasi bursa maupun kepercayaan investor global.