22,9% Pekerja ASEAN Gunakan AI, ILO Catat 80 Juta Terdampak

Bangkok – Laporan terbaru Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengungkapkan bahwa hampir satu dari empat pekerja di kawasan Asia Tenggara kini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam menjalankan tugas sehari-hari. Angka absolutnya mencapai 80 juta tenaga kerja, atau setara dengan 22,9% dari total lapangan kerja di negara-negara ASEAN. Temuan ini menandai pergeseran besar dalam lanskap ketenagakerjaan regional yang semakin dipengaruhi oleh otomatisasi dan sistem cerdas.

Data yang dihimpun dari berbagai sektor—mulai dari manufaktur, layanan keuangan, hingga ritel—menunjukkan bahwa adopsi AI tidak lagi terbatas pada perusahaan teknologi besar. Pekerja di lini produksi, staf administrasi, hingga tenaga pemasaran semakin bergantung pada asisten virtual, analitik prediktif, dan alat otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi. Namun, di balik optimisme produktivitas, laporan ILO juga membunyikan peringatan tentang risiko penggantian peran manusia dan kesenjangan keterampilan yang kian melebar.

Transformasi Produktivitas di Tempat Kerja

Di satu sisi, integrasi AI telah memberikan dorongan signifikan terhadap output per pekerja. Di sektor keuangan, misalnya, algoritma pemrosesan klaim asuransi mampu memangkas waktu penyelesaian dari dua minggu menjadi kurang dari 24 jam. Sementara itu, di industri manufaktur, penggunaan kamera pintar dan sensor Internet of Things (IoT) yang didukung AI berhasil mengurangi tingkat cacat produk hingga 37% di beberapa pabrik di Vietnam dan Thailand. Para pelaku usaha mencatat bahwa teknologi ini bukan hanya memangkas biaya operasional, tetapi juga membuka ruang bagi pekerja untuk fokus pada tugas bernilai tambah lebih tinggi seperti pengambilan keputusan strategis dan inovasi.

Survei ILO juga menemukan bahwa 67% perusahaan yang telah mengadopsi AI melaporkan peningkatan pendapatan year-on-year, jauh melampaui perusahaan yang belum bertransformasi digital yang hanya tumbuh 12%. Dari sisi pekerja, mereka yang terbiasa menggunakan alat AI cenderung memiliki produktivitas 2,3 kali lebih tinggi dibanding rekan yang masih mengandalkan metode manual. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tanpa intervensi pelatihan, kelompok pekerja tradisional akan semakin tertinggal.

Ancaman Penggantian Pekerjaan: Mitos atau Kenyataan?

Di sisi lain, kekhawatiran tentang hilangnya pekerjaan akibat AI semakin nyata. ILO memperkirakan sekitar 14 juta pekerjaan di kawasan ASEAN berisiko tinggi tergantikan oleh otomatisasi penuh dalam satu dekade mendatang, terutama di bidang administrasi, layanan pelanggan, dan entri data. Meskipun demikian, laporan tersebut menekankan bahwa sebagian besar pekerjaan tidak akan hilang sepenuhnya, melainkan bertransformasi. Sekitar 60% tugas dalam suatu pekerjaan berpotensi diotomatisasi, sementara 40% sisanya memerlukan sentuhan manusia—empati, kreativitas, dan negosiasi.

Hal ini menciptakan dualisme pasar kerja: pekerja dengan keterampilan digital tinggi akan semakin dibutuhkan, sedangkan mereka yang hanya mengandalkan keterampilan rutin akan menghadapi tekanan upah dan ketidakpastian kerja. Sebagai contoh, di Filipina, sektor pusat panggilan (call center) yang menyerap 1,3 juta pekerja mulai mengadopsi chatbot berbasis AI yang mampu menangani hingga 70% pertanyaan pelanggan tanpa intervensi manusia. Akibatnya, terjadi pergeseran permintaan dari agen layanan dasar menjadi spesialis penyelesaian masalah kompleks.

Kebijakan Pelatihan dan Perlindungan Sosial

Menanggapi dinamika tersebut, ILO mendorong pemerintah ASEAN untuk segera merancang kerangka kebijakan yang adaptif. Program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) tidak bisa lagi bersifat sukarela, melainkan harus menjadi bagian dari strategi nasional. Singapura, misalnya, telah meluncurkan program SkillsFuture yang memberikan kredit pelatihan hingga SGD 4.000 per warga negara untuk mengikuti kursus teknologi, termasuk AI dan machine learning. Sementara itu, Indonesia melalui Kartu Prakerja juga mulai memasukkan modul pelatihan berbasis AI dalam kurikulumnya.

Dari sudut pandang perlindungan sosial, laporan ILO merekomendasikan perluasan jaring pengaman semacam asuransi pengangguran dan program transisi karir bagi pekerja yang terdampak. Tanpa perlindungan semacam itu, transformasi digital justru berpotensi memperdalam ketimpangan pendapatan. Saat ini, baru 3 dari 10 negara ASEAN yang memiliki sistem jaminan pengangguran yang memadai.

Dengan proporsi 22,9% pekerja yang telah memanfaatkan AI, Asia Tenggara berada di persimpangan penting. Apakah kawasan ini akan memanfaatkan momentum untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan inklusif, atau justru membiarkan otomatisasi menciptakan jurang sosial yang lebih lebar? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan respons kebijakan dari masing-masing negara.