Purbaya Klaim Alokasi Anggaran Pendidikan Telah Penuhi Mandat Konstitusi

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melanggar ketentuan konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan. Pernyataan ini disampaikan menanggapi keraguan publik yang menduga realisasi belanja sektor tersebut kerap berada di bawah ambang batas 20 persen. Menurutnya, sejak tahap perencanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah telah merancang porsi pembiayaan yang melampaui batas minimal yang diwajibkan.

Perhitungan Sejak Hulu APBN

Purbaya menjelaskan bahwa kesalahpahaman selama ini muncul karena masyarakat kerap membandingkan realisasi akhir dengan angka anggaran yang sudah berubah. Ia menekankan bahwa komitmen pemenuhan alokasi 20 persen sudah tertanam sejak nota keuangan disusun. "Ketika kami duduk merancang postur APBN, sejak awal kami pastikan sektor pendidikan mendapat porsi di atas batas konstitusional," ujarnya dalam sebuah diskusi virtual. Artinya, jika terjadi pergeseran atau penyerapan yang tidak maksimal di perjalanan tahun anggaran, hal itu tidak lantas membatalkan niat awal pemerintah. Purbaya meminta publik mencermati struktur anggaran secara menyeluruh, termasuk komponen dana transfer ke daerah yang sebagian besar digunakan untuk fungsi pendidikan.

Ia mencontohkan, pada penyusunan APBN 2025, pemerintah menganggarkan belanja fungsi pendidikan lebih dari Rp 665 triliun. Angka itu setara dengan sekitar 20,3 persen dari total belanja negara. Meskipun pada pelaksanaannya terjadi perlambatan realisasi akibat kendala teknis di daerah, naskah awal APBN tetap menjadi bukti kepatuhan terhadap Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah terus memperbaiki sistem penyaluran agar dana yang sudah direncanakan dapat terserap optimal tanpa mengubah postur anggaran yang telah disepakati bersama DPR.

Dinamika Realisasi dan Persepsi Publik

Di sisi lain, sejumlah pengamat ekonomi menilai bahwa meskipun perencanaan sudah baik, masyarakat lebih merasakan dampak dari realisasi di lapangan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk pendidikan pada triwulan pertama kerap di bawah ekspektasi karena mekanisme pencairan yang bertahap. Keterlambatan ini sering dijadikan argumen oleh kritikus untuk menyatakan bahwa pemerintah abai terhadap sektor pendidikan. Namun, Purbaya mengajak publik untuk memahami siklus anggaran secara utuh. "Jangan melihat snapshot satu bulan lalu menyimpulkan satu tahun. Belanja pendidikan kita memang menumpuk di semester kedua, terutama untuk pembangunan infrastruktur sekolah dan penyaluran dana BOS," jelasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa definisi anggaran pendidikan tidak sesempit belanja langsung di Kementerian Pendidikan. Angka 20 persen mencakup belanja fungsi pendidikan di seluruh kementerian dan lembaga, termasuk gaji guru, riset di perguruan tinggi, serta dana alokasi khusus pendidikan. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang lebih holistik dalam membaca laporan keuangan negara. Purbaya optimistis bahwa dengan transparansi dan perbaikan komunikasi, kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah pada pendidikan akan semakin kuat.

Komitmen Jangka Panjang di Tengah Keterbatasan

Purbaya juga mengakui bahwa kondisi fiskal saat ini penuh tantangan. Namun, ia menolak anggapan bahwa tekanan utang atau perlambatan ekonomi akan menggoyahkan prioritas pendidikan. "Kami tidak pernah menjadikan pendidikan sebagai korban konsolidasi fiskal. Buktinya, alokasi postur pendidikan dalam APBN tidak pernah turun dari 20 persen sejak aturan itu berlaku efektif," tegasnya. Ia merujuk pada data historis yang menunjukkan bahwa dalam dekade terakhir, persentase anggaran pendidikan terhadap belanja negara selalu berada di kisaran 20,2 hingga 20,7 persen pada dokumen APBN awal.

Meski demikian, ia tidak menampik adanya pekerjaan rumah untuk meningkatkan kualitas belanja. Purbaya menyebut perlunya reformulasi skema transfer daerah agar dana pendidikan tidak hanya terserap habis untuk belanja pegawai, melainkan juga untuk peningkatan mutu pengajaran dan sarana belajar. Pemerintah, lanjutnya, sedang mengkaji skema insentif bagi daerah yang berhasil menaikkan indikator pendidikan tanpa mengerek porsi belanja tidak langsung. Langkah ini diharapkan menjawab kritik bahwa besaran alokasi belum berbanding lurus dengan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia.

Purbaya menutup penjelasannya dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal implementasi anggaran, bukan semata-mata menyoroti angka di atas kertas. "Kepatuhan pada amanat konstitusi sudah kami buktikan dari tahap perencanaan. Sekarang tugas kita bersama memastikan setiap rupiah yang sudah dialokasikan benar-benar sampai ke ruang kelas," pungkasnya. Dengan klarifikasi ini, pemerintah berharap polemik soal rendahnya anggaran pendidikan dapat beralih menjadi diskusi yang lebih produktif mengenai efektivitas dan tata kelola belanja.