Progres 94% SRT Kupang: Dampak Ekonomi vs Risiko Anggaran

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum per Juli 2025, progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kupang telah mencapai 93,98%, dengan target rampung pada akhir triwulan III tahun ini. Proyek bernilai sekitar Rp 85 miliar ini mencakup gedung sekolah, asrama, dan fasilitas penunjang yang akan melayani 1.200 siswa dari keluarga prasejahtera. Namun, di balik angka fantastis tersebut, analisis ekonomi dua sisi diperlukan untuk memahami dampak riil terhadap APBN dan perekonomian lokal.

Multiplier Effect Infrastruktur Pendidikan terhadap PDRB NTT

Di satu sisi, percepatan penyelesaian SRT Kupang memberikan suntikan langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data BPS, sektor konstruksi kuartal I-2025 tumbuh 5,1% year-on-year di provinsi tersebut, didorong oleh proyek-proyek pemerintah. Proyek SRT ini menyerap sekitar 900 tenaga kerja lokal dalam 18 bulan terakhir, dengan perkiraan efek berganda (multiplier effect) mencapai 1,8 kali lipat dari nilai proyek—artinya setiap Rp 1 miliar belanja menghasilkan Rp 1,8 miliar aktivitas ekonomi di daerah. Di sisi lain, biaya ini harus dibandingkan dengan opportunity cost. Kepala Bappeda NTT dalam forum diskusi publik (Juni 2025) menyoroti bahwa dana Rp 85 miliar setara dengan 3,2% dari total belanja modal provinsi tahun ini. Alih-alih satu proyek besar, banyak daerah memilih puluhan proyek kecil yang tersebar untuk pemerataan akses. "Proyek terintegrasi seperti SRT memang efisien dalam skala, tapi menimbulkan risiko geografis—jika terjadi bencana, seluruh investasi lumpuh," ujar pengamat kebijakan publik Universitas Nusa Cendana.

Proyeksi Retribusi Pendidikan dan Keberlanjutan Fiskal

Pembangunan SRT 1 Kupang diharapkan menghasilkan arus kas balik melalui retribusi sekolah dan asrama. Dengan asumsi tingkat hunian 90% (1.080 siswa) dan biaya bulanan Rp 300.000 per siswa—subsidi pemerintah—maka pendapatan operasional tahunan diperkirakan Rp 3,9 miliar. Namun, biaya operasional (gaji guru, listrik, perawatan) bisa mencapai Rp 8,2 miliar per tahun. Artinya, defisit operasional sebesar Rp 4,3 miliar harus ditutup oleh APBN setiap tahunnya. Pro: Angka ini setara dengan 0,02% dari belanja pendidikan nasional yang Rp 250 triliun, sehingga masih manageable. Kontra: Dana itu bisa dialokasikan untuk beasiswa 1.400 siswa miskin di sekolah eksisting ketimbang mendirikan asrama baru. Data Bank Indonesia mencatat tingkat inflasi pendidikan di NTT mencapai 7,3% pada semester I-2025, di atas rata-rata nasional 4,2%. Kenaikan ini menunjukkan tekanan sisi permintaan, artinya subsidi langsung ke siswa mungkin lebih efektif dari sisi pemerataan.

Valuasi Risiko dan Capital Budgeting Proyek Infrastruktur Sosial

Jika dianalisis dengan pendekatan capital budgeting, proyek SRT Kupang memiliki internal rate of return (IRR) negatif jika hanya mengandalkan pendapatan retribusi. Namun, jika manfaat sosial (peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan angka putus sekolah) dihitung secara kuantitatif, IRR berpotensi positif. Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan bahwa setiap 1% peningkatan angka partisipasi sekolah dasar di NTT mampu menambah PDRB sebesar 0,3% dalam jangka panjang. Progres fisik 93,98% berarti hampir seluruh capital expenditure telah disalurkan. Risiko utama saat ini adalah likuiditas anggaran untuk penyelesaian sisa 6,02% yang setara sekitar Rp 5,1 miliar. Jika terdapat keterlambatan transfer dari pusat, proyek bisa molor dan memicu denda kontraktor sebesar 1% per bulan dari nilai sisa. Di sisi lain, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa alokasi anggaran sudah dijamin dalam APBN Perubahan 2025, dengan mekanisme revisi DIPA yang dipercepat.

“Proyek sekolah terintegrasi memang memiliki nilai strategis untuk pemerataan akses, namun kita perlu mengkaji ulang model pembiayaan operasionalnya agar tidak menjadi beban anggaran berulang setiap tahun,”
— Dr. Rina Kusumawati, Ekonom FEUI dan mantan analis Kemenkeu.

Kesimpulannya, percepatan SRT 1 Kupang mencerminkan keberhasilan fisik konstruksi, tetapi analisis fundamental menunjukkan perlunya mitigasi defisit operasional dan diversifikasi sumber pendapatan (seperti kemitraan dengan sektor swasta atau donasi CSR). Investor atau pemangku kebijakan harus mempertimbangkan balance antara dampak sosial jangka panjang dan rasio biaya-manfaat fiskal jangka pendek. Data BPS per triwulan II-2025 menunjukkan bahwa belanja modal infrastruktur pendidikan pusat telah naik 12,3% year-on-year, namun sebaiknya diiringi dengan audit kelembagaan tata kelola aset agar risiko pemborosan bisa ditekan.