Optimisme Airlangga: Indonesia Mampu Mengejar Ketertinggalan AI dari China

Pemerintah Indonesia menegaskan keyakinannya bahwa ketertinggalan dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bukanlah jurang yang tak terseberangi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan optimisme tersebut dalam sebuah forum diskusi ekonomi digital, menandai sikap ofensif pemerintah dalam lanskap persaingan teknologi global yang kian memanas.

Peta Kesenjangan dan Modal Dasar Indonesia

Berbicara secara jujur, posisi Indonesia saat ini memang belum sejajar dengan RRT. Negeri Tirai Bambu tersebut telah bertahun-tahun menggelontorkan investasi masif dan mencetak talenta kelas dunia di sektor AI. Model-model bahasa besar (large language models), teknologi pengenalan wajah, hingga otomatisasi industri di RRT telah melampaui banyak negara maju sekalipun. Akan tetapi, Menko Perekonomian menilai lompatan bukan hal mustahil, dengan syarat Indonesia tidak sekadar meniru, melainkan menyusun peta jalan yang lebih cerdas dan kontekstual.

Modal dasar yang dimiliki Indonesia sesungguhnya tidak ringan. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia adalah salah satu pasar digital terbesar di dunia. Penetrasi internet yang telah menembus lebih dari 78% penduduk menciptakan ekosistem data raksasa yang menjadi bahan bakar utama pengembangan AI. Nilai ekonomi digital Indonesia pada 2024 tercatat mencapai sekitar 90 miliar dolar AS, dan diproyeksikan melampaui 130 miliar dolar AS pada 2027, menempatkan Indonesia sebagai pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Angka-angka ini menjadi fondasi argumen bahwa Indonesia memiliki pijakan yang kokoh untuk berlari.

Strategi Membalikkan Ketertinggalan

Untuk mewujudkan ambisi tersebut, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Menko Perekonomian menggarisbawahi tiga pilar utama yang tengah diperkuat. Pilar pertama adalah penyiapan sumber daya manusia. Program pelatihan dan sertifikasi di bidang AI dan machine learning digenjot melalui kerja sama dengan berbagai universitas dan pelaku industri teknologi global. Target jangka menengahnya adalah mencetak setidaknya 600 ribu talenta digital per tahun, dengan spesialisasi AI sebagai salah satu fokus utama. Beasiswa studi lanjut ke lembaga riset AI terkemuka di dunia juga diperluas, bertujuan membangun critical mass para perekayasa yang mampu mengembangkan model-model AI orisinal.

Pilar kedua adalah penguatan infrastruktur digital. Akselerasi pembangunan pusat data nasional dan adopsi komputasi awan menjadi prasyarat mutlak. Pemerintah menyadari bahwa mengembangkan AI tanpa infrastruktur komputasi yang memadai bagaikan membangun rumah tanpa fondasi. Investasi di sektor ini dibuka seluas-luasnya, termasuk bagi para raksasa teknologi global yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia dengan syarat transfer pengetahuan dan teknologi. Pusat data nasional di kawasan industri Cikarang yang baru saja diresmikan menjadi salah satu wujud nyata komitmen ini, menyediakan kapasitas penyimpanan dan pengolahan data yang memadai untuk proyek-proyek AI berskala nasional.

Pilar ketiga adalah regulasi yang adaptif dan suportif terhadap inovasi. Alih-alih menerapkan pendekatan restriktif yang berlebihan terhadap AI, pemerintah memilih jalur keseimbangan: mendorong inovasi seraya melindungi kepentingan publik. Regulasi perlindungan data pribadi yang telah disahkan menjadi salah satu pijakan hukum yang memberi kepastian bagi pengembang dan pengguna teknologi AI. Kerangka etika AI nasional juga tengah disusun, merujuk pada prinsip-prinsip yang direkomendasikan oleh UNESCO dan OECD, namun disesuaikan dengan konteks sosial budaya Indonesia.

Dukungan dan Catatan Kritis

Optimisme pemerintah ini mendapat tanggapan beragam dari kalangan pelaku industri. Asosiasi perusahaan rintisan teknologi menyambut baik sikap progresif pemerintah. Ketua umum asosiasi tersebut menilai bahwa Indonesia memang memiliki keunggulan di sektor-sektor aplikatif, seperti AI untuk layanan keuangan, teknologi pertanian presisi, dan solusi kesehatan berbasis data. "Kita tidak harus menang di foundational models seperti ChatGPT atau DeepSeek. Kekuatan kita justru di penerapan AI yang relevan dengan problem sehari-hari masyarakat Indonesia," ujarnya dalam sebuah wawancara terpisah.

Namun, sejumlah pengamat ekonomi digital menyuarakan pandangan yang lebih berhati-hati. Mereka menyoroti bahwa kesenjangan pendanaan riset antara Indonesia dan RRT masih sangat lebar. Anggaran riset nasional Indonesia terhadap produk domestik bruto masih berada di kisaran 0,3%, jauh di bawah RRT yang melampaui 2,4%. Investasi perusahaan teknologi RRT di bidang AI, seperti Baidu, Alibaba, dan Tencent, mencapai puluhan miliar dolar AS setiap tahunnya. Tanpa adanya lonjakan dramatis dalam pendanaan riset dan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi di R&D, target mengejar RRT dalam satu dekade dinilai sebagai proyeksi yang terlampau ambisius.

Perdebatan ini sesungguhnya menunjukkan dinamika yang sehat. Gabungan antara optimisme pemerintah, antusiasme pelaku industri, dan sikap kritis para pengamat menciptakan dialog konstruktif yang diperlukan untuk merumuskan strategi AI nasional yang lebih matang dan realistis. Setiap negara memiliki lintasan perkembangan teknologinya masing-masing, dan mengejar bukan berarti menyalin, melainkan menemukan jalur akselerasi yang autentik bagi Indonesia.

Ke depan, parameter keberhasilan Indonesia bukan semata-mata pada berapa banyak paten AI yang dihasilkan atau berapa besar model bahasa yang berhasil dibangun, melainkan pada sejauh mana teknologi ini berkontribusi terhadap produktivitas nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan populasi muda yang melek digital, pasar yang atraktif, dan kebijakan yang semakin terarah, Indonesia memiliki peluang yang terbuka lebar untuk tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pencipta solusi AI yang relevan dan berdampak di pentas global.