Menkeu Purbaya Nilai Rating S&P Akurat, Soroti Metodologi Lain

Pernyataan tegas datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait posisi Indonesia di mata lembaga pemeringkat global. Ia menyampaikan pandangannya bahwa penilaian yang diberikan oleh Standard & Poor's (S&P) terhadap profil kredit Indonesia sudah mencerminkan kondisi fundamental yang sesungguhnya. Sebaliknya, ia memberikan sorotan tajam pada metodologi yang digunakan oleh lembaga pemeringkat lainnya, yang dinilainya kurang tepat sasaran atau bahkan meleset dari realitas ekonomi domestik.

Menurut Purbaya, bobot penilaian S&P yang menempatkan Indonesia pada level layak investasi merupakan hasil dari analisis yang mendalam dan seimbang. Ia mengapresiasi pendekatan yang tidak hanya melihat data historis, tetapi juga memperhitungkan potensi pertumbuhan jangka menengah dan stabilitas kebijakan fiskal yang tengah dijalankan. Dalam konteks ini, label BBB-/Outlook Stabil yang disandang sejak beberapa tahun lalu dipertahankan karena adanya perbaikan struktural yang konsisten.

Membedah Pendekatan S&P dan Relevansinya

Purbaya memaparkan bahwa kredibilitas S&P dalam membaca peta kekuatan dan kerentanan ekonomi Tanah Air terletak pada kemampuannya mengintegrasikan variabel non-tradisional. Lembaga itu, dalam penilaian sang menteri, tidak terjebak pada indikator-indikator jangka pendek yang fluktuatif. Sebaliknya, S&P lebih menaruh perhatian pada ketahanan terhadap guncangan eksternal, kedalaman sektor keuangan, serta reformasi yang bersifat fundamental.

Ia mencontohkan, dalam siklus pengetatan moneter global, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terjaga di bawah 40 persen menjadi salah satu amunisi pertahanan yang diakui oleh S&P. Angka ini jauh lebih landai dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan yang kerap mengalami pelebaran defisit. Bagi Purbaya, pengakuan atas disiplin fiskal semacam inilah yang membuat penilaian S&P terasa adil dan presisi.

Lembaga Lain Dinilai Kurang Tepat Membaca Arah

Di sisi lain, Purbaya tidak menahan kritiknya terhadap lembaga pemeringkat lainnya. Ia menggunakan istilah "offside" untuk menggambarkan penilaian yang dianggap tidak sejalan dengan realitas data terkini. Istilah ini merujuk pada posisi yang tidak akurat karena mendasarkan proyeksi pada asumsi yang sudah usang atau tidak relevan dengan struktur ekonomi Indonesia yang terus bertransformasi.

Menkeu menyoroti bahwa beberapa lembaga cenderung memberikan bobot berlebih pada faktor risiko politik dan volatilitas nilai tukar jangka pendek. Padahal, jika merujuk pada data terkini, cadangan devisa Indonesia masih berada di level aman, yakni di atas 140 miliar dolar AS, dan inflasi inti berhasil dijaga dalam rentang target Bank Indonesia. Analisis yang hanya berfokus pada sentimen sesaat tanpa melihat fundamental, menurutnya, adalah sebuah kekeliruan perspektif.

Purbaya menekankan bahwa kini saatnya lembaga pemeringkat global melakukan kalibrasi ulang terhadap model asesmen mereka. Ia mencontohkan keberhasilan hilirisasi mineral dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai katalis yang sering kali luput dari perhitungan. Padahal, transformasi ini secara fundamental mengubah pola penerimaan negara dan ketahanan neraca pembayaran Indonesia di masa depan.

Konsekuensi dan Harapan ke Depan

Penilaian rating yang tidak seimbang, menurut Purbaya, memiliki efek domino yang nyata terhadap persepsi investor. Cost of fund atau biaya dana bisa membengkak secara artifisial jika persepsi terhadap risiko tidak mencerminkan realitas objektif. Hal ini dapat menghambat aliran modal masuk yang seharusnya bisa dinikmati oleh dunia usaha dalam negeri. Oleh karena itu, ia mendorong agar investor lebih jeli membaca data primer ketimbang hanya mengandalkan konsensus yang dibangun dari rating yang mungkin bias.

Sementara itu, pengakuan S&P terhadap resiliensi Indonesia di tengah turbulensi ekonomi global menjadi angin segar. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berpuas diri. Upaya untuk meningkatkan rating ke level yang lebih tinggi terus dilakukan melalui akselerasi digitalisasi layanan keuangan, peningkatan kualitas belanja, dan penguatan basis perpajakan. Dengan terus menyelaraskan persepsi global dengan realitas domestik, Indonesia berharap dapat membuka ruang pendanaan yang lebih kompetitif di kancah internasional.