Mengapa Program MBG Tetap Berjalan Saat Libur dan Hari Besar

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional per awal 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap anggaran lebih dari Rp71 triliun dengan cakupan puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Di tengah besarnya alokasi fiskal tersebut, muncul pertanyaan mengapa distribusi makanan tetap berjalan bahkan saat sekolah libur dan hari-hari besar keagamaan. Temuan terbaru dari Arumsari, seorang pengamat kebijakan publik, membongkar logika di balik keberlanjutan program tersebut di era kepemimpinan Dadan Hindayana.

Konteks Anggaran dan Cakupan Program

Program MBG merupakan salah satu pos belanja prioritas dalam APBN 2025 dengan pagu awal sekitar Rp71 triliun. Skema distribusinya dirancang melalui dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di lebih dari 38 provinsi. Dalam perjalanannya, program ini tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia dalam kategori tertentu.

Menurut catatan Badan Gizi Nasional, rata-rata porsi yang disalurkan mencapai 2,5 juta hingga 3 juta paket per hari pada triwulan pertama 2025. Angka ini menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program pendidikan, melainkan juga instrumen jaring pengaman sosial berbasis gizi. Oleh karena itu, keberlanjutannya tidak bisa dihentikan begitu saja ketika kalender akademik menunjukkan masa libur.

Temuan Arumsari: Tiga Alasan MBG Tak Pernah Berhenti

Arumsari mengidentifikasi setidaknya tiga argumentasi yang melatarbelakangi keberlangsungan distribusi MBG di luar hari sekolah. Pertama, program ini menyasar penerima manfaat non-siswa yang tidak bergantung pada kalender akademik, seperti balita dengan kondisi stunting, ibu hamil kurang energi kronis (KEK), dan lansia dalam kategori miskin ekstrem.

"MBG bukan program pendidikan semata, melainkan program nutrisi multisektor. Ketika kita bicara stunting, intervensi gizi tidak mengenal libur," ujar Arumsari dalam diskusi publik belum lama ini.

Kedua, dapur SPPG telah menjadi ekosistem ekonomi lokal yang menyerap tenaga kerja, mulai dari juru masak, distributor bahan pangan, hingga petani dan peternak skala kecil. Penghentian distribusi secara mendadak akan memutus rantai pasok dan pendapatan rumah tangga yang telah bergantung pada program ini.

Ketiga, dari sisi logistik, penghentian distribusi justru akan menimbulkan biaya tambahan. Bahan pangan yang sudah dipesan harus disimpan atau berpotensi rusak, sementara proses restart membutuhkan waktu pemanasan ulang dapur yang tidak efisien secara operasional.

Pro dan Kontra: Efisiensi versus Beban Fiskal

Di satu sisi, keberlanjutan MBG di hari libur dapat dibenarkan dari perspektif efisiensi rantai pasok dan perlindungan kelompok rentan. Program ini menjaga permintaan agregat bagi petani lokal, mengurangi food loss pada bahan segar, dan mempertahankan kapasitas produksi SPPG agar tidak perlu dibangun ulang setiap kali sekolah masuk kembali.

Di sisi lain, keberlangsungan distribusi di luar hari sekolah menimbulkan pertanyaan akuntabilitas. Dengan porsi yang sama namun penerima manfaat berbeda, apakah standar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga? Apakah mekanisme verifikasi penerima manfaat non-siswa memiliki integritas data yang setara dengan verifikasi siswa melalui Dapodik?

Dari kacamata makro fiskal, mempertahankan distribusi penuh pada hari libur berarti rasio belanja per paket menjadi lebih tinggi karena fixed cost dapur dan distribusi tidak berkurang secara proporsional. Dalam bahasa sederhana, setiap porsi di hari libur menanggung biaya overhead yang lebih besar dibanding hari sekolah aktif.

Implikasi terhadap Tata Kelola dan Kepercayaan Publik

Keberlangsungan MBG di luar kalender akademik sebenarnya membuka peluang untuk memperkuat fungsi program sebagai shock absorber sosial. Namun, tanpa transparansi data penerima manfaat dan audit berkala, kebijakan ini rentan dipersepsikan sebagai pemborosan anggaran, terutama di tengah tekanan agar defisit APBN tetap dijaga di bawah ambang 3 persen.

Sentimen publik terhadap program ini juga akan bergantung pada kemampuan Badan Gizi Nasional menunjukkan output ratio yang terukur, seperti penurunan prevalensi stunting secara year-on-year, peningkatan indeks kualitas gizi penerima, dan multiplier effect terhadap ekonomi lokal. Tanpa indikator tersebut, keberlanjutan program hanya akan menjadi perdebatan politis, bukan kebijakan berbasis data.

Penutup: Antara Komitmen Gizi dan Disiplin Anggaran

Temuan Arumsari menunjukkan bahwa keputusan mempertahankan distribusi MBG di hari libur bukanlah kebijakan impulsif, melainkan keputusan yang memiliki logika multi-dimensi: gizi, sosial, dan ekonomi. Namun, logika tersebut perlu diimbangi dengan tata kelola yang transparan dan indikator kinerja yang terukur agar setiap rupiah yang keluar dari kas negara dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi pembuat kebijakan, tantangan ke depan bukan menghentikan atau meneruskan program, melainkan memastikan bahwa setiap porsi yang tersaji, baik di hari sekolah maupun hari libur, menghasilkan dampak gizi dan ekonomi yang terukur. Sebab pada akhirnya, program sebesar MBG akan dinilai dari output, bukan dari volume distribusi semata.