Harga Telur Anjlok, DPR Janji Suarakan Nasib Peternak ke Istana

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemantauan harga di sejumlah pasar induk per pekan terakhir, harga telur ayam ras di tingkat peternak mengalami penurunan yang cukup tajam. Di beberapa sentra produksi seperti Blitar, Malang, dan Bogor, harga di tingkat kandang dilaporkan menyentuh kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram, turun sekitar 15-20 persen dibandingkan periode yang sama year-on-year. Sementara harga di tingkat konsumen relatif bergerak lebih lambat, menciptakan disparitas yang menekan margin peternak rakyat.

Anjloknya harga telur ini menjadi sorotan Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian dan peternakan. Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto, menyatakan akan membawa langsung keluhan para peternak ayam petelur kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar fluktuasi musiman, melainkan persoalan fundamental yang menyangkut keberlanjutan usaha ribuan peternak kecil di daerah.

Di Satu Sisi: Tekanan Biaya Produksi yang Tak Sebanding

Di satu sisi, para peternak menghadapi dilema klasik dalam industri komoditas: harga jual turun, tetapi biaya produksi tidak ikut turun. Pakan ternak yang menyumbang 70-75 persen dari total struktur biaya peternak justru menunjukkan tren kenaikan. Harga jagung pipilan kering di tingkat peternak berkisar Rp5.500 hingga Rp6.000 per kilogram, sementara konsentrat dan bahan baku impor masih terpengaruh oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Kondisi ini menciptakan apa yang dalam istilah ekonomi disebut cost-price squeeze, yakni kondisi ketika harga output tertekan sementara harga input tetap tinggi. Akibatnya, banyak peternak dengan skala kepemilikan 1.000 hingga 5.000 ekor mulai mengurangi populasi ayam petelur, bahkan ada yang memilih menjual ayam afkir lebih cepat dari siklus normal. Jika tren ini berlanjut, pasokan telur nasional dalam 6-9 bulan ke depan berpotensi mengalami penurunan yang justru memicu lonjakan harga baru.

Dari sisi likuiditas, peternak rakyat yang tidak memiliki akses ke kredit modal kerja berbunga rendah semakin rentan. Rasio utang terhadap pendapatan mereka memburuk, dan kemampuan untuk melakukan reinvestasi pada kandang serta bibit menurun. Ini adalah sinyal awal dari kontraksi kapasitas produksi yang perlu diwaspadai oleh otoritas fiskal maupun moneter.

Di Sisi Lain: Perspektif Konsumen dan Stabilitas Inflasi

Di sisi lain, penurunan harga telur memberikan dampak positif bagi konsumen dan stabilitas inflasi. Telur merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi volatile food yang memiliki bobot signifikan dalam keranjang Indeks Harga Konsumen (IHK). Dengan harga yang lebih murah, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah sedikit terbantu, terutama di tengah tekanan inflasi pangan bergejolak.

Bank Indonesia dalam laporan terbarunya mencatat bahwa inflasi pangan bergejolak atau volatile food berada dalam kisaran terkendali, sebagian justru ditopang oleh koreksi harga telur dan beberapa komoditas hortikultura. Dari kacamata makro, ini membantu menjaga ekspektasi inflasi tetap dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen. Sentimen pasar terhadap obligasi negara juga relatif stabil karena tidak ada tekanan inflasi yang signifikan dari sisi pangan.

Namun, kebijakan yang hanya berorientasi pada harga konsumen tanpa memperhatikan harga produsen berisiko menciptakan disinsentif jangka panjang. Pengalaman pada komoditas lain menunjukkan bahwa ketika peternak berhenti berproduksi, pengendalian harga di hilir menjadi jauh lebih sulit dan mahal.

Pro dan Kontra Intervensi Pemerintah

Pro: Pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi melalui operasi pasar, penyerapan telur oleh Bulog atau BUMN pangan, serta relaksasi impor bahan baku pakan. Skema harga pembelian pemerintah (HPP) untuk telur di tingkat peternak juga dapat menjadi jaring pengaman agar margin tidak terus tergerus. Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah untuk modal kerja peternak dapat menjaga likuiditas dan mencegah gelombang kebangkrutan.

Kontra: Sejumlah ekonom mengingatkan bahwa intervensi harga yang terlalu agresif dapat mendistorsi sinyal pasar. Jika HPP ditetapkan terlalu tinggi, produksi bisa berlebih dan menimbulkan beban fiskal baru. Selain itu, impor bahan baku pakan dalam volume besar berpotensi melemahkan neraca perdagangan serta menambah tekanan capital outflow di pasar keuangan domestik.

"Persoalan telur ini adalah cermin dari tata niaga pangan yang belum berpihak pada produsen kecil. Tanpa perbaikan struktural, kita hanya akan mengulang siklus yang sama setiap tahun," ujar seorang pengamat ekonomi pertanian.

Ke depan, pasar akan mencermati langkah konkret pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan peternak dan konsumen. Proyeksi jangka pendek menunjukkan harga telur berpotensi bergerak sideways hingga permintaan meningkat menjelang periode hari besar. Namun, fundamental industri tetap rapuh jika biaya pakan tidak terkendali dan akses pembiayaan tidak diperluas. Portofolio kebijakan pangan yang terukur, transparan, dan berbasis data akan menjadi kunci menjaga valuasi sektor peternakan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.