DJP Gencar Tagih Pajak: Web Scraping hingga Kolaborasi Aparat

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Juli 2025, penerimaan pajak hingga semester I-2025 tercatat mencapai Rp 1.056,7 triliun atau tumbuh 12,3% secara year-on-year (yoy). Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai masih ada potensi penerimaan yang belum tergali optimal. Oleh karena itu, DJP memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui sejumlah jurus baru, mulai dari pemanfaatan web scraping hingga penggandengan aparat penegak hukum.

Web Scraping: Mengintip Data Digital Wajib Pajak

DJP mengadopsi teknologi web scraping untuk mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang belum dilaporkan secara benar. Melalui teknik ini, sistem secara otomatis mengumpulkan data dari platform digital — seperti marketplace, media sosial, dan situs e-commerce — untuk mencocokkan dengan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak. Di satu sisi, inovasi ini dianggap mampu menekan celah kepatuhan (tax gap) yang diperkirakan mencapai 15-20% dari total potensi penerimaan. Di sisi lain, praktik web scraping memicu kekhawatiran privasi data. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Bawono Kristiaji, menilai bahwa perlu ada regulasi yang jelas tentang batasan data yang boleh diakses untuk menghindari penyalahgunaan. "Ini bisa menjadi terobosan jika dibarengi dengan perlindungan data pribadi yang ketat," ujarnya dalam sebuah diskusi daring.

"Pemanfaatan web scraping merupakan langkah maju dalam modernisasi pengawasan pajak, tetapi harus tetap menghormati hak privasi wajib pajak." - Bawono Kristiaji

DJP sendiri mengklaim telah menguji coba sistem ini pada 500 wajib pajak di sektor perdagangan digital dan berhasil menemukan selisih nilai transaksi yang tidak dilaporkan hingga 35% dibandingkan dengan data yang tercatat di platform. Meskipun demikian, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengingatkan bahwa pendekatan ini harus disertai edukasi agar wajib pajak tidak merasa dipersalahkan secara sepihak. "Kami mendukung upaya peningkatan penerimaan, tapi jangan sampai menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha," tegasnya.

Gandeng Aparat: Dari Polisi hingga Jaksa

Selain teknologi, DJP juga memperluas kerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan penggelapan atau penghindaran pajak (tax evasion). Berdasarkan data DJP, jumlah kasus tindak pidana perpajakan yang dilimpahkan ke kejaksaan meningkat 22,7% pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 187 kasus. Pro: Kolaborasi ini dinilai efektif untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Kontra: Ada kekhawatiran bahwa pendekatan represif justru menggerus kepercayaan dunia usaha, terutama bagi mereka yang belum sempurna dalam pelaporan karena sistem akuntansi yang masih sederhana.

Ekonom dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal, menyoroti bahwa peningkatan penindakan harus diimbangi dengan perbaikan pelayanan dan kemudahan administrasi. "Kalau wajib pajak merasa dipersulit, mereka justru akan mencari celah untuk menghindar. Jadi, ini harus dua sisi: penegakan dan fasilitasi," paparnya saat dihubungi Beritadua. Rasio kepatuhan wajib pajak saat ini masih berada di kisaran 72% — artinya masih ada sekitar 28% wajib pajak yang tidak melaporkan kewajibannya secara benar. DJP menargetkan rasio ini naik menjadi 85% pada akhir 2025 melalui kombinasi pengawasan digital dan keterlibatan aparat.

Dampak Likuiditas dan Sentimen Pasar

Di sisi makroekonomi, intensifikasi penagihan pajak berpotensi memengaruhi likuiditas sektor usaha. Dalam jangka pendek, arus kas perusahaan bisa terganggu jika harus membayar tunggakan atau menghadapi sanksi. Namun, proyeksi jangka panjang menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang lebih tinggi akan memperkuat fiskal negara, sehingga pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk infrastruktur dan subsidi. Sentimen pasar terhadap kebijakan ini masih terbelah. Sebagian analis menilai langkah DJP positif untuk menjaga keberlanjutan fiskal, sementara yang lain khawatir akan meningkatnya capital outflow dari sektor informal ke luar negeri.

Indeks kepercayaan bisnis (Business Confidence Index) yang dirilis Bank Indonesia pada Agustus 2025 tercatat sebesar 104,2, sedikit menurun dari 105,1 pada Juli — yang sebagian analis kaitkan dengan ketidakpastian dari penegakan pajak yang lebih agresif. Namun, fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dengan cadangan devisa mencapai US$ 150,8 miliar dan inflasi yang terjaga di 3,2% yoy. Valuasi pasar saham sektor konsumer dan properti yang rentan terhadap pajak masih dalam tren sideways. Ke depan, pasar akan mencermati proyeksi realisasi penagihan dan efektivitas jurus baru DJP dalam mengerek tax ratio dari level saat ini yang masih di bawah 11% terhadap PDB.

Secara keseluruhan, langkah DJP mengintegrasikan teknologi dan aparat merupakan respons terhadap kebutuhan peningkatan pendapatan negara di tengah tekanan belanja. Wajib pajak diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan era pengawasan yang lebih ketat, namun tetap dengan jaminan perlakuan yang adil dan proporsional. Beritadua akan terus memantau perkembangan implementasi kebijakan ini.