Defisit APBN Rp319 Triliun per September 2026, Pemerintah Klaim Sesuai Jalur

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir September 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar Rp319 triliun. Angka ini setara dengan sekitar 1,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) — sebuah rasio yang masih berada di bawah ambang batas fiskal yang ditetapkan pemerintah, yakni 3 persen PDB. Defisit menggambarkan selisih antara belanja negara yang harus dibiayai dan penerimaan negara yang berhasil dihimpun dalam periode tersebut.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa kinerja fiskal hingga kuartal III-2026 tetap kokoh. Ia menyoroti bahwa keseimbangan primer — indikator yang mengukur selisih antara pendapatan negara dan belanja di luar pembayaran bunga utang — masih tercatat positif. Artinya, negara belum perlu berutang hanya untuk menutup biaya bunga. Kondisi ini menjadi bantalan penting di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlanjut.

"Pada akhir September 2026, kinerja APBN tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif dan defisit yang terkendali," ujar Suahasil dalam paparan kinerja fiskal di Jakarta.

Pro: Fondasi Fiskal Masih Terjaga

Di satu sisi, sejumlah indikator makro memperkuat narasi bahwa pengelolaan anggaran berada di jalur yang tepat. Penerimaan negara dari sektor pajak dilaporkan tumbuh sekitar 6,2 persen year-on-year dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ditopang oleh pemulihan konsumsi rumah tangga dan aktivitas manufaktur. Rasio utang terhadap PDB bertahan di kisaran 39 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara emerging market yang mencapai 55-60 persen.

Likuiditas institusi keuangan juga dinilai memadai untuk menyerap penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Tren imbal hasil (yield) SBN 10 tahun yang relatif stabil menunjukkan sentimen pasar masih positif terhadap kredibilitas fiskal Indonesia. Pemerintah turut menekankan bahwa proyeksi defisit tahunan sebesar 2,5 persen PDB masih dapat dicapai, bahkan berpotensi lebih rendah bila momentum penerimaan berlanjut hingga Desember.

Dari sudut pandang fundamental, belanja negara yang tumbuh terkendali mencerminkan disiplin anggaran. Belanja modal diarahkan pada proyek infrastruktur produktif yang diharapkan meningkatkan kapasitas ekonomi jangka panjang. Ini adalah sinyal bahwa defisit tidak semata-mata konsumtif, melainkan bagian dari strategi investasi pemerintah.

Kontra: Risiko Eksternal dan Beban Pembayaran Utang

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa angka defisit Rp319 triliun tidak bisa dibaca tanpa konteks. Nilai nominal tersebut lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sebagian karena kenaikan beban bunga utang dan kebutuhan belanja subsidi energi yang melonjak akibat fluktuasi harga komoditas global. Tekanan ini menggerus ruang fiskal yang tersedia untuk program prioritas.

Risiko utama datang dari luar: ketidakpastian kebijakan moneter Amerika Serikat dan tensi geopolitik yang dapat memicu capital outflow dari pasar keuangan domestik. Bila arus modal keluar meningkat, pemerintah menghadapi dilema antara menaikkan yield SBN untuk menarik investor — yang berarti beban bunga bertambah — atau mengandalkan Bank Indonesia sebagai penyerap di pasar sekunder.

"Defisit yang terkendali secara rasio tetap menyimpan risiko bila penerimaan negara tidak tumbuh sesuai target. Pemerintah perlu memperkuat basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak," kata seorang ekonom senior dari sebuah lembaga riset independen.

Selain itu, realisasi penerimaan perpajakan sering kali baru mengejar target pada kuartal IV. Pola historis ini menimbulkan kekhawatiran bila perlambatan ekonomi global berdampak pada sektor ekspor dan manufaktur dalam negeri. Perlambatan itu berpotensi menurunkan penerimaan PPh badan dan PPN, yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan negara.

Valuasi dan Proyeksi ke Depan

Dari kacamata valuasi, pasar obligasi Indonesia masih menawarkan spread yang atraktif dibandingkan surat utang negara maju. Namun, sentimen pasar dapat berubah cepat bila proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi turun. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan sekitar 5,1 persen untuk tahun 2026, sementara beberapa lembaga internasional memperkirakan angka lebih moderat di kisaran 4,8 persen.

Untuk menjaga kepercayaan investor, transparansi dalam pelaporan realisasi fiskal bulanan menjadi kunci. Publikasi data yang konsisten dan tepat waktu membantu pasar membaca arah kebijakan, sekaligus meredam spekulasi yang dapat memicu volatilitas di pasar keuangan.

Secara keseluruhan, defisit Rp319 triliun mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan membiayai pembangunan dan disiplin menjaga keberlanjutan fiskal. Keseimbangan primer yang positif memberi ruang bernapas, tetapi kewaspadaan terhadap tekanan eksternal dan kualitas belanja tetap menjadi agenda utama hingga penutupan tahun anggaran. Portofolio kebijakan yang adaptif akan menentukan apakah target defisit 2,5 persen PDB dapat direalisasikan tanpa mengorbankan agenda pertumbuhan.