Danantara Serahkan 100 Lebih BUMN Non-Inti ke Sektor Swasta

Berdasarkan data Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per awal 2025, lebih dari 100 perusahaan pelat merah yang tergolong non-inti atau tidak berkaitan langsung dengan bisnis utama telah dialihkan pengelolaannya kepada pihak swasta. Langkah ini dijalankan oleh Danantara Indonesia sebagai bagian dari strategi efisiensi dan optimalisasi aset negara. Kebijakan tersebut menandai pergeseran signifikan dalam tata kelola perusahaan negara, dari yang sebelumnya terpusat pada kementerian menjadi lebih terbuka terhadap partisipasi swasta.

Secara makro, langkah ini menyentuh fundamental perekonomian nasional. Total aset BUMN secara agregat mencapai Rp8.000 triliun lebih pada 2023, menurut laporan Kementerian Keuangan. Dari jumlah itu, perusahaan non-inti kerap menyumbang kontribusi laba yang tidak sebanding dengan besarnya aset yang dikelola. Rasio pengembalian aset (return on assets) sektor non-inti historisnya berada di bawah 2 persen, jauh tertinggal dibandingkan BUMN inti yang mampu menembus 5-7 persen. Pelepasan sebagian pengelolaan ke swasta diproyeksikan menaikkan valuasi aset negara melalui spesialisasi dan likuiditas pasar.

Pro: Efisiensi dan Optimalisasi Portofolio Negara

Di satu sisi, ekonom menilai bahwa pelepasan BUMN non-inti merupakan keniscayaan. Banyak dari perusahaan tersebut bergerak di sektor yang tidak lagi strategis, seperti properti, perdagangan umum, hingga jasa pendukung. Dengan menyerahkan pengelolaan kepada swasta, pemerintah dapat fokus pada sektor strategis seperti energi, pangan, dan infrastruktur dasar.

Argumen utama adalah efisiensi. Swasta umumnya memiliki insentif lebih kuat untuk menekan biaya operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan beradaptasi dengan sentimen pasar. Dalam konteks ini, kolaborasi tersebut berpotensi mendorong peningkatan produktivitas tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penyertaan modal negara.

"Yang penting bukan siapa yang mengelola, melainkan bagaimana aset negara bisa memberi nilai tambah maksimal. Efisiensi adalah kunci fundamental," ujar seorang pengamat ekonomi dalam sebuah forum diskusi publik.

Dari kacamata pasar modal, langkah ini juga bisa memperbaiki persepsi investor terhadap tata kelola BUMN. Transparansi yang lebih baik dan keterlibatan swasta kerap menjadi katalis positif bagi valuasi perusahaan negara yang hendak melantai di bursa.

Kontra: Risiko Capital Outflow dan Hilangnya Kendali Strategis

Di sisi lain, kebijakan ini menuai kekhawatiran. Pertama, terkait potensi capital outflow jika swasta yang masuk justru berorientasi jangka pendek dan kemudian menarik modalnya kembali. Kedua, kekhawatiran akan hilangnya kendali negara atas aset-aset yang meski non-inti, namun menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan air minum atau logistik pangan.

Kritik juga datang terkait mekanisme lelang. Tanpa pengawasan ketat, transfer pengelolaan berisiko menciptakan moral hazard, di mana pihak swasta mendapatkan aset dengan valuasi di bawah harga wajar. Ini pada akhirnya bisa merugikan negara dalam jangka panjang. Sejumlah serikat pekerja juga menyoroti nasib tenaga kerja, mengingat efisiensi biasanya diikuti dengan rasionalisasi karyawan.

Pro: mendorong inovasi, memperbaiki likuiditas, dan meringankan beban fiskal. Kontra: risiko aset strategis dikuasai pihak asing, potensi pengurangan tenaga kerja, serta lemahnya pengawasan. Kedua sisi ini harus dibaca secara berimbang, bukan sebagai dukungan atau penolakan buta terhadap kebijakan.

Tren Global dan Proyeksi ke Depan

Tren serupa sudah terjadi di berbagai negara. Di Vietnam, program divestasi perusahaan negara sejak 2016 berhasil menurunkan jumlah BUMN dari 1.300 unit menjadi sekitar 600 unit pada 2020, dengan peningkatan indeks efisiensi sektor publik. Namun, pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa tanpa pengawasan ketat, divestasi bisa berujung pada monopoli swasta di sektor-sektor vital.

Untuk Indonesia, proyeksi ke depan bergantung pada desain institusional. Jika Danantara Indonesia mampu menetapkan kriteria yang jelas mengenai perusahaan mana yang dilepas, mekanisme lelang yang transparan, serta perlindungan bagi tenaga kerja, maka langkah ini berpotensi menjadi titik balik tata kelola aset negara. Sebaliknya, tanpa kerangka hukum yang kokoh, kebijakan ini bisa menjadi preseden buruk bagi pengelolaan kekayaan negara.

Yang pasti, pasar akan mencermati setiap detail implementasi. Sentimen pasar terhadap langkah ini masih terbelah. Diperlukan komunikasi publik yang baik agar tren pelepasan BUMN non-inti tidak dipersepsikan sebagai upaya melepas tanggung jawab negara, melainkan sebagai strategi memperkuat fundamental ekonomi nasional secara keseluruhan.

Kesimpulannya, kebijakan ini bukan sekadar soal efisiensi administratif, tetapi menyangkut arah kebijakan ekonomi jangka panjang. Diperlukan kalkulasi matang antara keuntungan efisiensi dan risiko kehilangan kendali strategis. Publik berhak mendapatkan penjelasan transparan mengenai daftar perusahaan, mekanisme, dan target akhir dari langkah besar ini.