Bursa Karbon Indonesia Catat Akumulasi Transaksi Rp 93,81 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa total nilai perdagangan di bursa karbon domestik telah menyentuh angka Rp 93,81 miliar per Juni 2026. Capaian ini mencerminkan perjalanan hampir tiga tahun sejak platform perdagangan karbon nasional pertama kali diluncurkan pada penghujung September 2023. Meski demikian, otoritas menilai potensi yang ada sesungguhnya jauh lebih besar dibandingkan realisasi yang tercatat saat ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa kinerja bursa karbon Indonesia masih menyisakan ruang pertumbuhan yang sangat lebar. "Ini bukan soal gagal atau berhasil, melainkan tentang perjalanan membangun ekosistem yang sama sekali baru," ujarnya dalam sebuah forum diskusi di Jakarta. Ia menekankan bahwa fondasi regulasi dan infrastruktur perdagangan karbon nasional sejatinya sudah terbangun cukup solid, tinggal bagaimana mendorong partisipasi lebih masif dari para pelaku usaha.

Menimbang Sisi Terang: Fondasi yang Mulai Terbentuk

Di satu sisi, angka Rp 93,81 miliar bukanlah nominal yang bisa dipandang remeh untuk sebuah pasar yang baru berusia kurang dari tiga tahun. Bursa karbon Indonesia hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan mekanisme perdagangan emisi yang terstruktur, sejalan dengan komitmen pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Kehadiran bursa karbon juga menjadi sinyal positif bagi investor global bahwa Indonesia serius dalam agenda transisi hijau. Beberapa sektor seperti energi, kehutanan, dan industri berat telah mulai menjajaki mekanisme perdagangan kredit karbon. Infrastruktur perdagangan yang dibangun oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku penyelenggara juga dinilai sudah memenuhi standar internasional, termasuk sistem pencatatan, verifikasi, dan penyelesaian transaksi yang transparan.

Selain itu, regulasi turunan dari OJK dan kementerian terkait terus disempurnakan untuk memberikan kepastian hukum bagi para partisipan. Skema cap and trade yang diterapkan memungkinkan perusahaan dengan emisi di bawah batas menjual kelebihan kuota mereka kepada entitas yang melampaui ambang batas. Ini menciptakan insentif ekonomi bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dalam teknologi bersih dan efisiensi energi.

Sisi Bayangan: Partisipasi yang Belum Optimal

Di sisi lain, angka akumulasi tersebut masih terbilang mini jika dibandingkan dengan potensi pasar karbon Indonesia yang diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Dengan luas hutan tropis ketiga terbesar di dunia dan garis pantai terpanjang kedua, kapasitas penyerapan karbon alamiah Indonesia sesungguhnya merupakan aset luar biasa yang belum termonetisasi secara maksimal.

Beberapa faktor menjadi penghambat. Pertama, tingkat kesadaran dan pemahaman korporasi terhadap mekanisme perdagangan karbon masih tergolong rendah. Banyak perusahaan melihat partisipasi di bursa karbon sebagai beban biaya tambahan, alih-alih peluang untuk menciptakan nilai ekonomi baru. Kedua, proses verifikasi dan sertifikasi kredit karbon yang rumit serta biaya yang tidak murah membuat sebagian pelaku usaha enggan terlibat.

Ketiga, permintaan domestik terhadap kredit karbon masih terbatas. Berbeda dengan pasar keuangan konvensional yang didorong oleh motif keuntungan, perdagangan karbon sangat bergantung pada kesadaran lingkungan dan tekanan regulasi. Tanpa penegakan aturan emisi yang ketat dan sanksi yang memberikan efek jera, insentif untuk membeli kredit karbon menjadi lemah.

Kilas Balik Perjalanan dan Proyeksi ke Depan

Bursa karbon Indonesia diresmikan pada 26 September 2023 oleh Presiden Joko Widodo sebagai tonggak sejarah baru dalam kebijakan iklim nasional. Peluncurannya kala itu disambut antusias oleh pasar dan komunitas lingkungan hidup. Namun, euforia awal perlahan meredup ketika volume transaksi harian tidak menunjukkan lonjakan signifikan dalam bulan-bulan berikutnya.

Data dari penyelenggara bursa menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi masih didominasi oleh proyek-proyek di sektor energi terbarukan dan efisiensi energi. Sektor kehutanan yang memiliki potensi kredit karbon sangat besar justru masih minim kontribusi karena kompleksitas pengukuran dan verifikasi stok karbon hutan. Padahal, proyek nature-based solutions seperti restorasi mangrove, reforestasi, dan perlindungan gambut bisa menjadi pembeda sekaligus keunggulan kompetitif Indonesia di pasar karbon global.

Ke depan, OJK bersama kementerian teknis terus mendorong penyederhanaan prosedur dan peningkatan kapasitas lembaga verifikasi. Sosialisasi masif juga direncanakan untuk memperluas basis partisipan, termasuk menggandeng asosiasi industri dan kamar dagang. Dari sisi permintaan, perluasan sektor wajib lapor emisi dan penerapan pajak karbon yang lebih progresif diyakini akan menjadi katalis bagi pertumbuhan transaksi.

Para pengamat menilai bahwa bursa karbon Indonesia masih berada dalam fase awal kurva pertumbuhan. Dengan konsistensi kebijakan, penguatan ekosistem, dan momentum global menuju net zero emission, potensi pasar ini diyakini akan terealisasi secara bertahap dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Yang terpenting saat ini adalah menjaga kepercayaan pasar dan memastikan integritas setiap unit karbon yang diperdagangkan benar-benar merepresentasikan pengurangan atau penyerapan emisi yang riil, permanen, dan terverifikasi.