Semua Fraksi Menerima Raperda Kabupaten Gianyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025

Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun hadir langsung dalam rapat paripurna kemarin. Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan, saran, dan masukan strategis terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dari keempat fraksi yang menyampaikan pandangannya, semua menyatakan menerima.Fraksi PDI Perjuangan melalui Ngakan Ketut Putra, menyampaikan bahwa Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025, antara rencana dan realisasi serta laporan dengan kenyataan sesuai norma-norma yang ada. Untuk itu, lanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan, termasuk Partai Perindo yang tergabung di dalamnya, menyatakan dukungan penuh terhadap setiap kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Gianyar.“Kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen dan langkah-langkah strategis Pemerintah Kabupaten Gianyar yang senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah,” tegas Ngakan Putra.Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui I Gusti Ngurah Ariasa, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Gianyar, terlebih setelah menerima opini WTP 12 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas akuntabilitas dan trasparansi pengeloaan keuangan daerah. Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan APBD, yang lebih utama adalah bagaimana setiap rupiah anggaran yang telah dibelanjakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gianyar.“Pemerintah daerah memastikan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan, pelayanan publik, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar,” kata Ngurah Ariasa.Kemudian, Fraksi Partai Gerindra melalui Ida Bagus Gde Suryawan, menyampaikan bahwa secara umum APBD Gianyar telah menunjukan komitmen kuat dalam belanja pembangunan dan sosial, namun masih dominan bersifat input-oriented. “Untuk itu perlu adanya pembenahan ke depan untuk memastikan alokasi APBD berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan pelestarian budaya Gianyar sebagai Identitas Daerah,” ucap Ida Bagus Suryawan.Terakhir, Fraksi Demokrat Bersatu melalui Anak Agung Oka Kalam, menyampaikan Fraksi Demokrat Bersatu memandang bahwa pelaksanaan APBD merupakan bentuk konkret dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan dan merata. “Kami berharap agar Pemkab Gianyar tetap memberikan prioritas pada sektor-sektor strategis seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial, pelestarian budaya dan lingkungan, serta penguatan reformasi birokrasi,” harap Agung Oka. *nvi